Jayapura, Wiyai News – Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembangaan Kampung (PROSPEK), yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, diharapkan dapat secara efektif memecahkan permasalahan masyarakat di kampung.
Membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara semua stakeholder guna mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dilakukan, hal ini demi mendapatkan masukan-masukan yang bermanfaat dalam rangka perbaikan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan dana PROSPEK.
Peralihan kepemimpinan dan organisasi mendorong pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakilnya Klemen Tinal untuk terus melakukan koordinasi bersama semua pihak dalam rangka penangulangan kemiskinan melalui PNPM mandiri dan PROSPEK. Sinkronisasi tersebut juga merupakan sebuah tahapan kemajuan mengingat telah terjadi perubahan struktur organisasi dari BIRO Mental Spiritual menjadi BIRO Kesra dan Kemasyarakatan.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakataan, Setda Provinsi Papua Naftali Yogi mengatakan dengan koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan pada masa transisi ini dapat memberikan solusi yang tepat demi mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
Naftali mengakui saat ini banyak masalah sosial yang timbul di tengah masyarakat Papua seperti meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, kematiaan ibu dan anak, putus sekolah dan sebagainya yang mengarah pada penurunan kualitas dan angka harapan hidup.
Gambaran terhadap masyarakat Papua yakni suatu masyarakat yang mengalami keterpurukan kehidupan yang memperhatinkan dan mengelitik hati para petinggi untuk segera diatasi dan dituntaskan.
Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk menangulangi permasalahan sosial, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat dan sektor wisata, namun di sisi lain masih banyak kekurangan dalam akses lapangan pekerjaan yang terbatas, rendahnya pendapatan ekonomi, diharmonisasi keluarga dan kompleksitas faktor sosial kemasyarakatan.
Dengan kondisi tersebut maka Pemerintah Provinsi Papua berupaya untuk menuangkan permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui koordinasi dan sinkronisasi peningkatan efektifitas penangulangan kemiskinan melalui PROSPEK.
PROSPEK sendiri memuat sejumlah harapan Pemerintah Papua kepada masyarakat, sebuah harapan terbesar yakni kebangkitan dari keterpurukan untuk membangun daerahnya sendiri yang lahir dengan didasari kesadaran untuk kebersamaan di kalangan masyarakat. Koordinasi dan sinkronisasi diharapkan harus terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, informasi dan ketrampilan masyarakat untuk bangkit mendorong dirinya sendiri dalam membangun daerahnya menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera.
Selain itu pembangunan kesadaran bersama yang bertitik tolak pada kesadaran pribadi untuk mengalang kekuatan diri, sumber daya alam dan potensi lokal menjadi kekuatan bersama ke arah pemberdayaan masyarakat demi peningkatan kualitas dan angka harapan hidup.
Suatu kendala yang dihadapi para dinas teknis yakni masyarakat Papua pada umumnya tak ingin dikatakan miskin, meski dari data nasional menunjukan masyarakat Papua masih miskin. Hal ini menjadikan perbedaan antara data nasional dan pengakuan masyarakat Papua sendiri. Namun Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Donatus Motte mengatakan, selama orang Papua masih banyak yang mengantri di rumah sakit, maka semakin banyak pula apotek yang menjamur di Papua, begitu pula selama banyak orang Papua yang tidak bersekolah maka menunjukan Papua masih miskin.
Dengan demikian maka Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya menangulangi tingkat kemiskinan dan penganguran melalui Program Starategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembangaan Kampung juga dikolaborasikan dengan Program Nasional yakni PNPM Mandiri perkotaan dan pedesaan.
Kedu Program ini telah dilakukan sejak tahun 2007 kala itu PROSPEK disebut dengan RESPEK, hingga saat ini kedua program itu masih digunakan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Program PROSPEK merupakan program salah satu unggulan Pemerintah Provinsi Papua. Untuk mengurangi kemiskinan di tanah Papua, harus mengunakan pendampingan pada program-program tersebut kepada masyarakat Papua sendiri sehingga penyaluran anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan tepat guna.
Dari data Badan Pusat Statestik selama tujuh tahun terakir, menyatakan Kemiskinan di Papua mengalami penurunan 10 % , data tersebut membuktikan anggka kemiskinan yang berangsur pulih, meki demikian hingga saat ini Pemerintah Provinsi Papua belum berbanga dengan angka tersebut mengingat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera belum 100 % berhasil.
Untuk itu berbagai upaya terus di tingkatkan bukan hanya sebagai penambahan program untuk dikerjakan, namun yang terpenting adalah terus mengevaluasi capaian dan kendala yang dihadapi, sehingga dalam penetapan program tidak salah dari sasaran yang nantinya dicapai.
Dengan kekayaan alam yang dimiliki maka masyarakat Papua tidak harus dikategorikan sebagai masyarakat miskin, terlebih data Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 menyatakan Provinsi Papua merupakan Provinsi yang termiskin, data tersebut seolah memalukan Pemerintah Provinsi Papua.
Untuk itu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal, terus berjuang untuk mewujudkan papua yang bebas dari kemiskinan yang hingga saat ini masih menjadi kendala di tanah Papua, khususnya Provinsi Papua.
Dengan Program Strategis Pembangunan Kelembagaan dan Ekonomi Kampung maka diharapkan akan menjadi sebuah jawaban atas derita kemiskinan yang selama ini dihadapi pemerintah dan masyarakat Papua. (JEB/AKE/WN)
from WiyaiNews http://ift.tt/1uKVlih
#papua #wiyainews
No comments:
Post a Comment