JELANG HUT OPM, POLRES SORONG KOTA SIAGA 1

Sorong, Wiyai News – Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM), Senin (01/12/14) Polres Sorong Kota melakukan apel gelar pasukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya tindakan memisahkan diri dari NKRI dan pengibaran bendera Bintang Kejora dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) .

Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Sorong Kota, Kompol Syamsu Ridwan,S.Ik pada saat memimpin apel gelar pasukan di halaman Mapolres Sorong Kota, Minggu (30/11/14) sekitar pukul 20.00 WIT menyatakan, situasi kamtibmas wilayah hukum Polres Sorong dalam status siaga satu.

“Berdasarkan perintah dari Kapolda Papua, maka status kamtibmas di wilayah hukum Polres Sorong Kota saya nyatakan siaga satu, dalam rangka mengatisipasi terjadinya gangguan keamanan sebelum dan sesudah HUT OPM,” tegas Wakapolres.

Kabag Ops Polres Sorong Kota, AKP Asep Bangbang Saputra,SH S.Ik sedang melakukan pengecekan personil

Kompol Syamsu menginstruksi kepada anggota agar tetap melaksanakan tugas, dan menindak tegas siapa pun yang mencoba melakukan kegiatan diluar ideologi Negara, ingin memisahkan diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mantan Kabag ops Polres Raja Ampat ini menegaskan, pendekatan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap kelompok yang melakukan kriminal harus melalui tindakan persuasif, dan tidak dengan kekerasan.

Sementara Kepala Bagian Oprasional (Kabag Ops) Polres Sorong Kota, AKP Bangbang Asep, SH.S.Ik mengatakan, anggota yang disiagakan dalam pengamanan HUT OPM ini sebanyak 246 personil, yang terdiri satu (1) pleton Pom-AD, Pom-AL, Kodim 1704 Sorong, DLLAJ Kota Sorong, Den C Pelopor Brimob Polda Papua dan seluruh anggota Polres Sorong Kota.

Untuk sistem pengamanan, kata Kabag Ops pihaknya melakukan Patroli setiap saat mengelilingi Kota Sorong serta mengunjungi tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya pengibaran Bintang Kejora (BK).

Anggota Polres Sorong Kota saat melakukan Apel Gelar Papua, Minggu (30/11/14) di halaman Mapolres Sorong Kota

“Sistem pengamanan yang kami lakukan yaitu, melakukan Patroli keliling Kota Sorong, mengunjungi tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya pengibaran Bintang Kejora (BK), agar mengantisipasi terjadinya pengibaran Bintang Kejora (BK),” tegas Asep.

Sedangkan, Juru bicara Komite Nasional Papua Barat wilayah Sorong Raya, Jack Baddi kepada para awak media beberapa waktu lalu menegaskan, pada HUT OPM tahun 2014, pihaknya tidak mengibarkan Bintang Kejora.

Menurut Jack, Bintang Kejora (BK) merupakan identitas dan harga diri bangsa Papua, sehingga tidak bisa dilayangkan seperti layang-layang.

“Bintang kejora bukan layang-layang untuk dinaikkan begitu saja, kan BK itu harga diri kami orang Papua,” tukas Jack. (ARS/WN)

from WiyaiNews http://wiyainews.com/jelang-hut-opm-polres-sorong-kota-siaga-1.html

#papua #wiyainews

MENGENAL SOSOK THOMAS SONDEGAU

Jayapura, Wiyai News – Thomas Sondegau Lahir di Kampung Jokatapa Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua pada 6 maret 1978, menyelesaikan pendidikan dasar di SD YPPK Bilogai pada Tahun 1992, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Biak Numfor dan tamat pada Tahun 1995, kemudian Thomas kembali melanjutkan pendidikannya di Biak Numfor dengan masuk di STM YPPK Biak Numfor, selesai pada Tahun 1998.

Setelah tamat dari STM, Thomas memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Fakultas Teknik dan selesai pada tahun 2003. Meski telah mengantongi ijasah serjana namun tidak mudah untuk bagi Thomas untuk mendapat pekerjaan tetap, selama dua tahun Thomas bekerja serabutan, kemudian pada tahun 2005 Thomas diterima sebagai pegawai honorer pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paniai hingga tahun 2007 Thomas lolos dalam seleksi calon pegawai negeri sipil Kabupaten Paniai.

Pada tahun 2008 Thomas menikahi Paulina Logo, seorang wanita asal Wamena dan dikaruniai seorang putra yang diberi nama Romedo Sondegau. Selama bekerja sebagai pegawai negeri sipil Thomas dikenal sebagai pahlawan rakyat dimana setiap masyarakat yang mengeluh terkait pembangunan di kampung mereka selalu disampaikan kepada Thomas untuk mengusulkan ke pimpinan daerah hingga dialokasikan sejumlah program pembangunan.

Karena merasa banyak keluhan masyarakat yang diabaikan, Thomas lantas mencalonkan diri pada pemilihan anggota legislatif priode 2009-2014 dan terpilih sebagai anggota DPRP. Dengan jabatan tersebut berbagai program pembangunan didorong olehnya sehingga pada priode 2014-2019 Thomas kembali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Bagi Thomas, dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat maka fokus kerja harus pada masyarakat itu sendiri, karena setiap orang yang telah terpilih sebagai wakil rakyat harus menjawab apa yang masyarakat inginkan terlebih demi kemajuan daerah setempat. Tugas dari wakil rakyat adalah bagaimana untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat itu sendiri.

Meski saat menyelesaikan pendidikan di Biak dirinya tinggal di panti asuhan dan tidak ada pembiayaan dari orang tua atau saudaranya, lantas tidak membuat Thomas memilih kasih saat menjabat sebagai anggota DPRP namun semua aspirasi masyarakat baik dari Biak ataupun masyarakat daerah lain di Papua selalu saja diperjuangkan oleh Thomas terlebih tempat kelahirannya sendiri.

Anak dari almarhum Joga Tagoni Sondegau dan almarhumah Deba Mina Belau ini memiliki sebuah mimpi yang besar, bahwa Papua harus bangkit dari ketertinggalan dan kemiskinan yang selama ini menjadi tangisan dan doa masyarakat Papua, menurutnya semua hal dapat dilakukan apabila para wakil rakyat dapat bekerja dengan serius, mengedepankan kepentingan rakyat dari pada politik dan pribadi. (JEB/WN)

from WiyaiNews http://wiyainews.com/mengenal-sosok-thomas-sondegau.html

#papua #wiyainews

KAMPANYE KEBERSIHAN TERUS DILAKUKAN PEMERINTAH

Jayapura,Wiyai News – Untuk tetap menjaga kebersihan di Kota Jayapura, berbagai kampanye pun terus dilakukan pemerintah Kota Jayapura kepada seluruh lapisan masyarakat, instansi swasta, pemerintahan BUMN dan BUMD.

Belum lama ini pemerintah Kota Jayapura melalui pemerintah Distrik Jayapura Utara melakukan kampanye kebersihan dengan mengadakan bakti sosial pembersihan kali Anafri yang melibatkan seluruh masyarakat sekitar dan TNI. Kali Anafri merupakan kali terpanjang mengaliri pusat Kota Jayapura. Sisi kanan dan kirinya padat akan penduduk, sehingga sudah jelas kali Anafri menjadi tempat pembuangan sampah rumah tangga.

Kepala Distrik Jayapura Utara, Adam Rumbiak mengatakan, pemerintah Kota Jayapura dibawa kepemimpinan Benhur Tommy Mano fokus pada masalah kebersihan maka berbagai kegiatan kampanye terus dilakukan untuk terus menjaga kebersihan di Kota Jayapura, selain itu kesadaran masyarakat akan kebersihan harus terus meningkat.

Meski selama ini masyarakat Kota Jayapura telah membuktikan dukunganya terhadap pemerintah Kota Jayapura namun wujud dukungan tersebut harus terus dilakukan sehingga menjadi budaya bukan sekedar mendukung. Dengan demikian maka Kota Jayapura tetap terjaga dan bebas dari sampah.

Bagi Adam Rumbiak, Distrik Jayapura Utara merupakan jantung Kota Jayapura sekaligus pusat pemerintah Provinsi Papua, juga pusat bisnis di Kota Jayapura maka kebersihannya harus dijaga, karena setiap orang yang datang di Kota Jayapura tentu mengelilingi pusat Kota, dan banyak juga yang menginap di sejumlah hotel yang berada di wilayah pemerintahan Distrik Jayapura Utara.

Dengan keterlibaan seluruh masyarakat Distrik Jayapura Utara, Adam mengharapkan agar terbentuk budaya hidup bersih dan bebas dari sampah. (JEB/WN)

from WiyaiNews http://wiyainews.com/kampanye-kebersihan-terus-dilakukan-pemerintah.html

#papua #wiyainews

PIHAK KEAMANAN JANGAN BESAR-BESARKAN TANGGAL 1 DESEMBER

Jayapura, Wiyai News – Menjelang tanggal 1 Desember yang dikenal dengan hari kemerdekaan Papua Barat, anggota DPR Papua Thomas Sondegau meminta kepada semua pihak agar jangan mendengar isu-isu atau berbagai komentar yang seolah-olah menakutkan masyarakat.

Thomas menegaskan, aparat keamanan jangan terlalu membesar-besarkan tanggal 1 Desember, karena beberapa hari belakangan ini banyak komentar di media terkait tanggal 1 Desember. jika aparat keamanan terus membesar-besarkan maka akan menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat.

Jika tanggal 1 Desember masyarakat Papua memperingatinya dengan mengadakan doa bersama, maka itu adalah hal yang wajar dan tak perlu untuk di hebohkan oleh aparat keamanan. Lagian doa bersama yang sering di lakukan tidak mengangu keamanan dan melanggar berbagai aturan yang ada di Negara ini.

Saat ditemui disalah satu hotel di Kota Jayapura, Thomas juga mengingatkan kepada aparat keamanan, jika masyarakat melaksanakan doa bersama maka jangan ada pengamanan hingga ratusan personil untuk menjaga jalannya doa bersama yang dilakukan. Dengan hadirnya pihak keamanan hingga ratusan personil terkesan ada masalah dan pelangaran besar yang dilakukan oleh masyarakat, selain itu juga masyarakat tidak bisa fokus melaksanakan doa bersama karena terganggu dengan hadirnya aparat keamanan.

Saat ini semua masyarakat di Papua menginginkan keamanan, sehingga tidak mungkin masyarakat akan melakukan aktifitas yang nantinya merugikan pribadi mereka, semua masyarakat Papua sudah dewasa dan mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan.

Thomas juga meminta kepada masyarakat papua agar ikut menjaga keamanan di tanggal 1 Desember juga mengawasi jangan sampai ada penyusup atau pihak-pihak tertentu yang sengaja mengibarkan bendera Bintang Kejora seolah menciptakan kondisi agar masyarakat di luar Papua berpendapat bahwa setiap tanggal 1 Desember selalu diwarnai dengan pengibaran Bintang Kejora.

Jika kedapatan ada oknum yang melakukan hal tersebut maka, harus diproses dan diberi hukuman seberat mungkin, karena telah merusak nama baik Papua dimata masyarakat nasional dan internasional. (JEB/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1FAm9qK

#papua #wiyainews

JELANG 1 DESEMBER, TNI/POLRI DIMINTA JANGAN MELAKUKAN TEKANAN BERLEBIHAN

Sorong, Wiyai News – Tanggal 1 Desember merupakan momen bersejarah di tanah Papua, dimana dinobatkan sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (HUT-OPM), hal ini sudah menjadi tradisi bagi TNI/Polri untuk melakukan pengamanan dan pengawasan, baik tertutup maupun terbuka.

Pengamanan dan pengawasan yang dilakukan aparat Negara ini, dinilai berbagai kalangan sangat berlebihan serta memberikan tekanan kepada orang asli papua (OAP) menjadi takut, akibat statement pimpinan TNI/Polri melalui media masa dan sebagainya.

Tokoh Pemuda Papua, yang juga adalah anggota DPRD Kota Sorong, Augustie C. R. Sagrim, ST mengatakan, momen 1 Desember jangan dipolitisir, dalam hal ini tidak boleh dilakukan tekanan-tekanan berlebihan yang dimunculkan aparat tentang ada ancaman separatis dibalik momen itu.

Karena menurut Gusty, justru aparat terus melakukan tekanan melalui statement maka akan membuat masyarakat Papua tambah marah, sebab mengganggu ketentraman serta keamanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tokoh Pemuda Papua, Augustie C.R.Sagrim,ST

“Kami orang Papua ini baik hati, membuka diri untuk semua dan kami tau bahwa kami adalah bagian dari NKRI, Cuma tanggal 1 Desember merupakan satu nilai khusus tersendiri bagi oramg Papua dan wajar ketika mereka menyenang itu, baik melalui dan kegiatan lainnya, itu adalah hak azasi manusia yang tidak boleh dilarang” tegas Gusty Sagrim kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jumat (28/11/14).

Sebagai anak asli Papua Gusty berharap, jangan dipolitisir kepada hal-hal yang tidak baik, karena setiap pada tanggal 1 Desember, masyarakat Papua, khususnya orang Kristiani mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal, dimana Desember merupakan bulan Natal.

“1 Desember, kami mempersiapkan hati untuk menyambut damai Natal, sehingga jangan dipolitisirlah, jika masih dipolitisir maka kami yang menyambut damai Natal masih takut-takut” sambung Sagrim.

Gereja yang mempunyai peranan penting menjadi sebuah landasan dimana Papua bisa terbuka luas untuk semua orang masuk, kemerdekaan sejati yang diminta adalah bagaimana masyarakat asli Papua sejahtera.

“Artinya momen 1 Desember merupakan tindakan untuk melawan lupa, terhadap hal-hal yang sudah terjadi” ujarnya.

Pikiran yang sama juga disampaikan Tokoh Masyarakat Biak di Sorong, Timotius Kbarek mengatakan, tindakan aparat menjelang 1 Desember tapi tidak termasuk sikap yang bijaksan, karena masih ada solusi lain secara politis.

“Tindakan yang dilakukan pihak TNI/Polri terkait 1 Desember sebagai sebuah ancamana bagi NKRI adalah sangat gegabah dan berlebihan, karena ada solusi lain yang secara bijaksana diambil untuk berbicara tentang keutuhan NKRI” Tukas Timo.

Timo menjelaskan, tanggal 1 Desember memang secara historis pernah ada dalam pandangan politik, masyarakat Papua, terutama digenerasi tahun 60 hingga 80an. Tapi pada masa kini sudah tidak murni muatan politiknya.

“Dewasa ini, tanggal tersebut dipakai hanya sebagai “Politik Umpan” (Bait Political) oleh kalangan elit Papua, dan lebih parah lagi ada orang-orang tertentu yang bukan Papua asli menjadikan momen itu sebagai “Project of political” dengan maksud supaya sedotan anggaran pengamanan stabilitas tanah Papua dari APBN harus selalu mendapat perhatian dan dapat ditingkatkan terus” Tulis Timo melalui pesan singkat Short Message Service (SMS) kepada media ini, Jumat (28/11/14).

Sedangkan Kapolres Sorong Kota, AKBP Karimudin Ritonga, S.Ik M.H kepada para kuli tinta di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengaskan, pihaknya siap mengamankan Kamtibmas pada tanggal 1 Desember di wilayah hukum Polres Sorong, “Ya kita siap, kan sudah ada Aman Maroa lima itu” tutupnya. (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1FzNBGW

#papua #wiyainews

GUBERNUR PAPUA AKAN SATUKAN DUALISME KEPEMIMPINAN GEREJA KEMAH INJIL DAN BAPTIS

Jayapura, Wiyai News – Ungkapan tesebut disampaikan Lukas Enembe kepada ribuan warga Gereja Kemah Injil di Indonesia GIDI, disela sela puncak ibadah bersama pada salah satu distrik di Puncak Jaya beberapa waktu lalu.

Menurut Gubernur, ia tidak menginginkan adanya perpecahan tingkat Gereja seperti yang tengah terjadi pada Gereja Kemah Injil dan Baptis yakni dualisme kepemimpinan.

Enembe juga menambahkan bahwa untuk setiap setiap denominasi Gereja sudah menjalankan perannya, seperti banyaknya keberhasilan orang Papua sekarang, sudah bisa menjadi anggota DPRD, Bupati, hingga Gubernur yang jelasnya berkat peran Gereja kepada setiap umat tentunya.

Kini menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur, untuk mempersatukan dualisme dalam tubuh Gereja dimaksud, agar tidak ada peroecahan lagi melainkan persatuan, yang mengedepankan pelayanan kepada jemaat masing masing tiap Gereja. (ROY HAMADI/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1rCkTNd

#papua #wiyainews

DAMPAK BURUK MENYIMPAN HP DALAM SAKU CELANA

Jayapura, Wiyai News – Berhati-hatilah bagi kaum pria yang sering menyimpan handphone dalam saku celana mereka, karena akan berdampak buruk bagi kesuburan atau kualitas sperma pria. Apalagi bagi anda yang berencana memiliki buah hati, disarankan agar tidak menjadi kebiasaan menaruh HP dalam saku celana, karena akan mengurangi kesempatan anda yang mengidamkan keturunan.

Seperti yg dilansir newsmaxhealth, tim peneliti dari Universty of Exeter di Inggris mendapati bahwa tingkat kesuburan pria dapat alami penurunan karena pancaran signal handphone yang berdampak kepada kurangnya jumlah sperma. Pada prosesnya pencapaian sperma untuk mendapati sek telur tidak cepat atau lambat bagi pria yang tidak meletakan HP dalam saku celana.

Berdasarkan riset tersebut bahwa organ intim pria yang terkena radiasi elektromagnetik dari ponsel berujung dampak negatif. Sehingga membuat kualitas sperma sangat menurun sehingga hal tersebut bisa berpengaruh pada kaum adam, karena membuat pria berada pada batas infertilitas.

Di Papua secara khusus, sudah berapa banyak masyarakat yang mempunyai handphone, pasti hanya di tempat yang tidak memiliki signal semata, selain dari pada itu, alat komunikasi yang satu ini gemar dimiliki semua kalangan.

Oleh karena itu, kepada setiap pria, marilah secara bersama sama kita saling mengingatkan, untuk menempatkan ponsel di tempat yang jauh dari organ intim masing masing. Kiranya informasi ini bermanfaat bagi anda. (ROY HAMADI/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/11Aq4GQ

#papua #wiyainews

KUNJUNGAN KERJA GUBERNUR DIY, HASILKAN BEBERAPA MoU DENGAN KABUPATEN SORONG

Aimas, Wiyai News – Untuk saling mendukung dalam membangun Kabupaten Sorong yang lebih maju lagi, maka Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X mendada tangani nota kesepahaman atau MoU dengan Bupati Sorong, DR Stephanus Malak, M.Si, pada saat peringatan HUT Ikatan Keluarga Yogyakarta (IKY) di alun-alun Kota Baru Aimas, Kamis (27/11/14) siang.

Penandatanganan MoU ini menghasilkan empat bidang kerjasama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Kabupaten Sorong, diantaranya, bidang Pendidikan, Tenaga Kerja, Seni Budaya dan Pertanian.

Bupati Kabupaten Sorong, DR Stephanus Malak, M.Si kepada awak media usai melakukan penanda tanganan nota kesepakatan dengan Gubernur DIY mengatakan, MoU merupakan pengikat antara kedua Pemerintahan ini, agar kedepan dapat terwujud isi kesepakatan ini.

“MoU itu sebagai pengikat, supaya orang mengerti atau apa yang dimaksudkan disitu jelas, jadi dalam MoU itu ada beberapa komponen, salah satunya bekerja sama di bidang pendidikan, kemudian ketenaga kerjaan, seni budaya dan pertanian” ungkap Malak.

Sementara Gubernur DIY, Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelum bertolak ke Yogyakarta, kamis (27/11) Sultan berpesan kepada warganya yang sudah 34 tahun berdomisili di Kabupaten Sorong, agar selalu membangun hubungan baik dengan masyarakat yang berdiam di tanah Moi.

“Masyarakat pendatang ini ternyata sudah bisa membaur, menyesuaikan diri dengan keadaan dia berada, kemdian masyarakat Transmigran ini sudah mempunyai komitmen sejak awal datang di negeri Moi ini, karena sudah menjalani suka Maupun duka, sehingga sudah mampu menjalin silahturahmi dengan masyarakat disini” pesan Sultan.

Dalam acara HUT Warga Transmigrasi asal Yogyakarta yang ke-34 ini, Gubernur DIY berkenan memotong tumpeng dan memberikan kepada Bupati Sorong sebagai rasa persaudaraan yang baik, sehingga kedepan dapat terjalin kerja sama dalam empat faktor itu.

Selain itu, acara ini diselingi dengan tarian budaya Papua dan kirab budaya Yogyakarta, serta perebutan tumpeng raksasa yang dipenuhi dengan buah-buahan oleh warga Ikatan Keluarga Yogyakarta (IKY) dan masyarakat Aimas. (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1puL5O1

#papua #wiyainews

SEBELAS MORTIR AKTIF DITEMUKAN WARGA SAAT MENGGALI FONDASI

Sorong, Wiyai News – Sebanyak sebelas buah bom jenis mortir yang diduga peninggalan perang dunia kedua, ditemukan warga di sekitar areal Perusahan WIF, beralamat di Klademak II, Kelurahan Klaligi, Kota Sorong, Propinsi Papua barat, Kamis (27/11/14) kemarin.

Menurut saksi mata, Rian, penemuan bom aktif jenis mortir ini berawal pada saat mereka menggali fondasi pembangunan perusahan WIF, tiba-tiba menemukan benda berbahaya tersebut, maka para pekerja itu langsung melaporkan kepada aparat Kepolisian resort Sorong Kota.

Setelah mendapat laporan, tim Gegana Detasemen C Brimob Polda Papua langsung diterjunkan ke TKP untuk mengamankan benda tersebut, sebelum menjinakkan benda itu, mereka memasang garis police line untuk aman dari warga setempat.

Kemudian tim Gegana berhasil mengamankan sebelas benda-benda yang diduga peninggalan bangsa Jepang itu dengan peralatan seadanya, setelah itu membawa ke markas Brimob Detasemen C Polda Papua di Suarau, Kota Sorong.

Menurut Dimas, salah satu pekerja PT WIF mengatakan, sangat kaget karena baru pertama kali menemukan benda berbahaya ini. Untuk memastikan kawasan itu aman dari warga, Anggota Polres Sorong Kota juga melakukan pengamanan, saat pelaksanaan penggalian.

Aparat keamanan menduga, di sekitar kawasan WIF masih banyak bom jenis Mortir yang masih terkubur dalam tanah, lantaran kawasan ini merupakan gudang amunisi tentara Jepang pada masa perang dunia kedua. (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1FyrQau

#papua #wiyainews

DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM, HARGA PINANG DI PAPUA IKUT NAIK 50%

Jayapura, Wiyai News – Mayoritas masyarakat pribumi Papua mengkomsumsi buah pinang yang dicampur dengan buah sirih dan kapur bakar, terlebih saat upacara-uapacara adat maka pinang, sirih dan kapur wajib disediakan bagi para tamu undangan yang hadir. Pinang sudah seperti lambang identitas lokal Papua, sehingga yang mengkomsumsi pinang bukan hanya orang dewasa tetapi dari anak-anak hingga masyarakat non Papua yang sudang lama tinggal dan menetap di Papua ikut mengkomsumsi pinang.

Banyaknya masyarakat yang mengkomsumsi pinang, sehingga banyak masyarakat di Papua yang sumber pendapatanya berasal dari penjualan pinang. Penjualan pinang bukan hanya dijual oleh para ibu-ibu asli Papua namun masyarakat non Papua juga banyak yang sumber pendapatannya berasal dari penjualan pinang.

Pinang sendiri tidak sulit untuk dicari, hampir di semua sisi jalan-jalan protokol hingga kios-kios kecil seluruh kota di Papua menjual pinang yang telah disatukan dengan sirih dan kapur. Penjualan pinang eceran disebut dengan pinang ojek yang terdiri dari 2-3 buah pidang, satu buah siri dan sedikit kapur.

Menyusul naiknya harga bahan bakar minyak, memberi pengaruh besar atas naiknya harga sejumlah bahan pokok, begitu pula dengan harga buah pinang yang naik hingga mencapai 50% dari harga sebelumnya. Jika sebelumnya harga pinang per kilonya Rp. 30.000 saat ini naik hingga Rp. 65.000/kilo.

Salah seorang penjual pinang Helena Jikwa mengatakan, dampak kenaikan harga BBM sangat memberatkan pedang kecil seperti penjual pinang, mengingat jika dalam sehari penjual pinang enceran membeli pinang dari petani sebanyak 30 kg (contohnya) untuk kembali dijual dan tidak habis paling lambat tiga hari, maka pinang tersebut harus dibuang karena daya tahan pinang hanya bisa sampai tiga hari, jadi penjual pinang akan mengalami kerugian apa lagi saat ini penjual pinang sangat banyak sehingga ada sebagian penjual yang pinangnya tidak habis terjual dalam sehari.

Helena menambahkan, meski harga pinang sudah dinaikkan oleh petani maka namun para penjual tidak menaikkan harga pinang dari harga sebelumnya, tetapi para penjual akan mengurangi jumlah pinang, dicontohkan jika sebelumnya pinang 3 buah, sirih 2 buah dan sekit kapur dijual dengan harga Rp. 2000 maka saat ini pinang 2 buah, sirih 1 buah dan sedikit kapur dijual dengan harga yang sama yakni Rp. 2000.

Meski tidak bisa untuk mengubah keputusan pemerintah namun, Helena mengharapkan Presiden dapat menurunkan harga BMM. Bagi Helena, Jokowi adalah sosok yang yang sangat peduli dengan masyarakat kecil jadi pasti akan menjawab penderitaan masyarakat kecil. (JEB/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1FrOyPu

#papua #wiyainews

PERSIWA WAMENA KEMBALI KE INDONESIAN SUPER LEAGUE

Jayapura, Wiyai News – Persiwa Wamena dipastikan kembali merumput di Liga Super Indonesia, tim berjuluk badai pegunungan itu lolos ke liga super musim depan, setelah menundukan Martapura FC dibabak semifinal divisi utama, Senin kemarin di Sidoardjo, dengan skor akhir 1 – 0 untuk keunggulan Perwisa lewat gol semata wayang Fransiskus X. Mumpo. Persiwa lolos ke semifinal sebagai pengganti PSIS Semarang yang terkena diskualifikasi.

Usai pertandingan pelatih Persiwa, Mahmudiana mengaku tidak menyangka dengan hasil yang diperoleh anak asuhnya dilapangan sebelumnya, karena prediksi sejumlah pengamat bahwa Martapura FC lebih diunggulkan lolos ke final divisi utama Liga Indonesia.

Persiwa sendiri merupakan kandidat ISL musim lalu, yang harus lengser ke divisi utama lantaran tidak memiliki cukup poin atau terpuruk bersama tim asal Papua lainnya yakni Persidafon Dafonsoro, Kabupaten Jayapura. Namun karena kegigihan tim berkostum hijau hitam itu, membuat mereka menuai hasil maksimal ditahun ini, karena berhasil meraih satu tiket untuk berlaga ISL musim depan.

Meski harus memainkan partai final divisi utama Liga Indonesia menjamu Pusamania Borneo FC, akan tetapi langkah anak-anak Wamena ini sudah berada di ISL tentunya, tinggal bagaimana strategi pelatih yang diterjemahkan pemain dilapangan, guna memboyong trofi juara pulang ke Papua. (ROY HAMADI/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/15iJKkF

#papua #wiyainews

THOMAS SONDEGAU: KENAIKAN HARGA SEMBAKO HARUS DIAWASI

Jayapura, Wiyai News – Terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang kian mendapat penolakan, berdampak pada terjadinya kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang dilakukan oleh para pedagang.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRP Thomas Sondegau mengatakan, sesunguhnya kenaikan harga BBM bukan persoalan yang harus dibesar-besarkan karena di pedalaman Papua sebelum dinaikan harga BBM sudah terlanjur mahal tidak mengikuti harga nasional, karena dipengaruhi oleh transportasi mengingat letak daerah-daerah di Papua cukup berjauhan dan sulit untuk dijangkau.

Meski demikian, Thomas menambahkan kenaikan harga BBM ini harus ada kompensasi bagi masyarakat kecil karena kenaikan harga BBM sangat berdampak pada kenaikan harga sembako di Papua. Untuk itu, pemerintah harus memikirkan dampak yang dihadapi masyarakat. Apabila yang naik hanya harga BBM maka tidak terlalu berdampak pada perekonomian Papua tetapi harga sembako juga ikut naik maka harus ada kompensasi bagi masyarakat kecil.

Menanggapi kenaikan harga sembako, Thomas meminta kepada pemerintah agar mengawasi para pedangang agar jangan menaikan harga sembako seenaknya tanpa mengikuti ketentuan pemerintah. Dirinya juga meminta kepada aparat keamanan agar turut berperan aktif mengawasi para pedagang nakal yang dengan seenaknya menaikan harga bahan pokok.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua juga akan terus mengawasi para pedagang yang dengan seenaknya menaikan haraga bahan pokok tanpa mengikuti ketentuan pemerintah karena dewan sendiri sudah menemui beberapa padangang yang menaikan harga sembako tanpa mengikuti ketentuan pemerintah. (JEB/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1v3cUwr

#papua #wiyainews

TAK ADA KETUA DPRP, PENDEMO ENGGAN SAMPAIKAN ASPIRASI

Jayapura,Wiyai News – Demo penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus dilakukan. Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa Universitas dan Sekolah Tinggi di Jayapura juga beberapa Organisasi Pemuda kembali mengelar aksi demo di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Setelah beberapa jam menggelar orasi di halaman kantor DPRP, akhirnya para pendemo diterima oleh salah satu anggota DPRP, Beni Jikwa dan menawarkan kepada para mahasiswa agar langsung melanjutkan aksi mereka di kantor Gubernur mengingat seluruh pimpinan DPRP sedang tidak berada di tempat.

Para mahasiswa kembali meminta kepada Beni Jikwa agar bersama-sama menuju ke kantor Gubernur, namun yang bersangkutan kembali mengatakan bahwa dirinya sudah menghubungi pihak Gubernur dan semua asisten ada di tempat jadi Beni menyarankan agar para pendemo langsung ke kantor Gubernur tetapi permintaan tersebut kembali tidak digubris oleh para pendemo.

Beni Jikwa lantas meminta para pendemo agar menyampaikan dan menyerahkan aspirasi mereka kepada dirinya untuk selanjutnya menyerahkan kepada para pimpinan sementara jika sudah tiba namun para mahasiswa enggan menyampaikan dan menyerahkan aspirasi mereka.

Menurut koordinasi aksi Frans Takimai, aksi penolakan yang dilakukan hari ini 24/11/2014, harus ditindak lanjuti hingga ke pemerintah pusat, jadi penyampaian aspirasi harus langsung kepada ketua DPRP untuk kemudian ditindak lanjuti, karena jika aspirasi tersebut tidak diterima oleh ketua DPRP maka tak ada jaminan untuk ditindak lanjuti.

Ditambahkan pula beberapa hari kedepan para pendemo akan kembali mengelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar dan harus di terima oleh ketua DPRP, para pendemo akhirnya membubarkan diri dengan difasilitasi pihak Polresta Jayapura. (JEB/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1AH6EiH

#papua #wiyainews

CEGAH PENYIMPANGAN ANGGARAN, PEMKOT JAYAPURA TEKEN MoU DENGAN POLRESTA DAN KEJARI

Jayapura, Wiyai News – Untuk mengawal program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura tahun 2015 mendatang, Walikota akan melakukan penandatangan MoU dengan Kejaksaan Negeri dan Polresta Jayapura.

“Saya akan minta inspektorat, bagian hukum, bagian keuangan mengkaji. Dalam penyerahan DPA januari akan bekerjasama dengan Polres Jayapura Kota dan Kajari,” tegas Walikota, Benhur Tommy Mano di Kantor DPRD Kota, Senin (24/11/14).

Menurutnya, MoU yang akan dilakukan dengan pihak Kejaksaan Negeri dan aparat Kepolisian merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran di pemerintahan Kota Jayapura. Selain hal tersebut ini juga sesuai dengan misi pemerintah Kota Jayapura tentang tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa diawasi oleh Polres, Kajari, kalau ada yang menyimpang langsung diproses secara hukum, itu yang saya ingin kan,” katanya.

Selain itu juga menurut BTM dibeberapa titik di pusat kota akan ditempel program-program kerja tahun 2015.

“Dimedia masa kita harus transparan untuk memberitakan ini kepada masyarakat, supaya masyarakat, LSM ikut mengawasi kerja sesuai program yang ditetapkan,” ujarnya.

Kerjasama tersebut nantinya akan dikontrol mulai dari triwulan I,II dan III. “Kita akan kontrol dari bulan pertama sampai terakhir,” jelasnya.

Termasuk juga kata, BTM kegiatan-kegiatan SKPD yang selama ini banyak dilakukan di Hotel akan dihilangkan, “Bulan januari tidak ada lagi SKPD yang gaya-gaya buat kegiatan di Hotel yang mewah dan besar,” katanya.

Semuanya ini, kata BTM sudah perintah dari Presiden yang harus semua diikuti, “Kita Bupati/Walikota harus loyal pada atasan kita harus lakukan,” ujarnya. (PETRA/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/11OFrv2

#papua #wiyainews

KAPOLRES SORONG KOTA DINILAI TIDAK HIRAUKAN PERINTAH KAPOLDA

Tindak Lanjut Berkas DPO Narkoba TSK Wiran

Sorong, Wiyai News – Menindaklanjuti berkas perkara tersangka Wiran yang diduga melakukan dugaan tindak pidana penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang, yang sudah dimasukan dalam Daftar Pencari Orang (DPO) Polres Sorong Kota beberapa tahun lalu.

Kapolda Papua, Irjen (Pol) Yotje Mende, M.Hum memerintahkan kepada Kapolres Sorong Kota, AKBP Karimudin Ritonga, S.Ik MH bersama jajaran satuan terkait untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan.

Perintah Kapolda Papua ini disampaikan Yotje Mende pada saat berkunjung ke Polres Sorong Kota bulan September 2014 silam dalam rangka melakukan pemeriksan terkait judi bola guling, yang melibatkan mantan Kapolres Sorong Kota, AKBP Harry Goldenhartd Santoso,S.Ik M.Si karena tidak melaksanakan alias membangkang terhadap perintah pimpinannya.

Namun, perintah Kapolda Papua tersebut terkesan ditelan bumi. Pasalnya, Kapolres Sorong Kota bersama jajaran satuannya itu, dinilai tidak menghiraukan perintah pimpinan mereka, dengan berbagai alasan dan modus yang digunakan.

Usai tatap muka dan gelar pemusnahan miras di Mapolres Sorong Kota, Kamis (20/11/14) Kapolda Papua, Yotje Mende disambangi para kuli tinta dengan pertanyaan, “Pak Kapolda, katanya anda transparan dalam mengungkap kasus, terutama judi, narkoba dan miras, bagaimana tindak lanjut berkas DPO Narkoba dengan tersangka Wiran yang Jenderal perintahkan Polres Sorong Kota untuk menindaklanjuti itu..?” tanya wartawan.

Dengan sangat kaget Kapolda Yotje mengatakan, “Loh, kan sudah saya perintahkan Satnarkoba Polres Sorong Kota, mana Kapolres, tolong carikan Kasat Narkoba untuk ketemu saya ya, saya akan pertanyakan hal ini, kenapa tidak ditindak lanjuti..?” tanya Kapolda kepada Kapolres Sorong Kota di Mapolres Sorong Kota, Kamis (20/11/14) dengan nada kaget.

Hal ini menandakan bahwa Kapolres Sorong Kota bersama jajaran satuan Narkoba tidak menghiraukan perintah atasan mereka, karena terbukti sudah tiga (3) bulan tidak ada tindak lanjut untuk memamggil tersangka Wiran.

Padahal Wiran saat ditahan di sel tahanan Polres Sorong Kota bersama adiknya Wino karena melakukan penganiayaan terhadap rekannya Leng-leng di Bar Monalisa beberapa waktu lalu, pihak penyidik Sat Narkoba Polres Sorong Kota tidak menghiraukannya.

Tersangka Wiran ditetapkan sebagai tersangka dugaan penggunaan Narkoba jenis sabu-sabu bersama pemilik bar, Kosan dan rekan-rekan lainya pada kepemimpinan Kapolres AKBP Tri Atmodjo Marawasianto,S.Ik .

Pada saat itu, Kosan bersama rekan lainya berhasil ditangkap pihak Kepolisian dan mengikuti proses penyidikan hingga menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Sorong, namun tersangka Wiran melarikan diri ke Jakarta.

Sehingga Kapolres Sorong Kota pada waktu itu, AKBP Tri Atmodjo Marawasianto,S.Ik mengeluarkan Daftar Pencari Orang (DPO) terhadap tersangka Wiran.

Ada apa dibalik ini? apakah ini yang disebut dengan trasparan dalam mengungkap kasus, terutama Judi, Miras dan Narkoba..? ataukah, pihak penyidik sudah kemasukan angin, sehingga tidak mau mengungkap kasus tersangka wiran ini dengan berdalih berkas perkaranya sudah hilang?

Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Sorong Kota, AKBP Karimudian Ritonga,S.Ik M.Hum belum bisa ditemui karena banyak kesibukan. (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1zh0OAl

#papua #wiyainews

WAKAPOLDA PAPUA: PERESMIAN POLDA PAPUA BARAT TERGANTUNG PERSIAPAN MAKO

Sorong, Wiyai News – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigjend (Pol) Drs Paulus Waterpauw mengatakan, peresmian Polda baru di Provinsi Papua Barat tergantung persiapan markas komando (Mako) atau gedung yang akan ditempati.

Hal ini disampaikan Wakapolda Papua, Brigjend (Pol) Paulus Waterpauw saat dihubungi wiyainews.com melalui telepon selulernya, Minggu (23/11) sore untuk mengkonfirmasi terkait kesimpangsiuran waktu peresmian Polda Papua Barat.

Menurut Waterpauw, awalnya sudah ditetapkan Kapolda Papua, Yotje Mende pada tanggal 19 Desember 2014, tapi jika dari hasil kunjungan Kapolda Papua melihat persiapan di Manokwari belum siap maka bisa ditunda waktu pelaksanaannya, semuanya tergantung angkum.

Meski pada Kamis (20/11/14) pekan lalu, Kapolda Papua, Irjen (Pol) Yotje Mende sudah bertemu dengan Gubernur Papua Barat, Abraham Oktovianus Ataruri, dan membicarakan persiapan peresmian secara matang, tapi jika gedung markas komando Polda belum siap, maka pasti ditunda.

“Jika Pak Bupati Manokwari belum serius memindahkan tiga SKPD yang ada di kantor Bupati yang lama, maka sudah pasti peresmian Polda Papua Barat ditunda hingga bulan Januari 2015 nanti. Kan semua tergantung persiapan mako,,” ulas Waterpauw kepada media ini.

Lanjut calon Kapolda Papua Barat itu, perwira yang dipersiapkan untuk jadi pejabat di Polda Papua Barat sudah ada, begitu pula dengan jumlah personil yang akan dipindahkan.

Sementara itu, Mantan Direskrim Polda Papua ini juga mengatakan, bersedia jika dirinya ditunjuk untuk menahkodai Polda Papua Barat ini ke depan.

“Memang harapannya begitu, tapi tunggu keputusan dari Mabes Polri, yang jelas saya bersedia jika dipercayakan untuk pertama menahkodai Polda Papua Barat, hasil pemekaran dari Polda Papua Barat ini,” ungkap Jenderal bintang satu ini dengan penuh harapan. (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1vfr66S

#papua #wiyainews

DIDUGA MABUK DAN BERULAH, MARIANDO DJONAK UROPMABIN DITEGUR MANAJEMEN SRIWIJAYA FC

Jayapura. Wiyai News – Mariando Djonak Uropmabin merupakan salah satu pemain U-21 Sriwijaya FC yang kini tengah santer diberitakan sejumlah media nasional, karena ulah yang dilakukan pemain asal Papua tersebut yang diduga mabuk dan masuk salah kerumah warga.

Mariando heran ketika dikonfirmasi sejumlah awak media terkait tuduhan terhadap perbuatannya tersebut, pihaknya mengungkapkan kalau dirinya hanya salah masuk rumah semata, dan dikira maling sehingga sejumlah tuduhan dilontarkan kepadanya oleh warga sekitar rumah yang dimasukinya tersebut. Disamping itu juga ia bingung dengan hal-hal negatif yang ditudingkan padanya, dan pemberitaan sejumlah media.

Mariando Djonak Uropmabin masih berstatus sebagai pemain U-21 Sriwijaya FC yang tengah dipersiapkan jalani musim depan bersama tim asal Palembang, Sumatra Selatan tersebut karena miliki permainan apik, dan progress yang sangat baik kedepannya. Pihak manajemen sendiri memberikan sanksi tegas kepada Mariando atas perbuatannya, tutur asisten manager Sriwijaya FC U-21, Bambang Supriyanto.

Bambang menambahkan, bahwa pihaknya tidak bisa asal memecatnya, karena setiap keputusan harus dirapatkan terdahulu bersama manajemen, dan kedepan jika masih melakukan indisipliner, maka akan diberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. (ROY HAMADI/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1zgqnS3

#papua #wiyainews

LAKI AKAN LAPORKAN OKNUM HAKIM TIPIKOR KE KOMISI YUDISIAL

Sorong, Wiyai News – Terkait statement oknum hakim pengadilan tinggi, Julius Manupapami, SH mengatasnamakan ketua Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor Papua, mempertanyakan legalitas LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) mempersoalkan pelantikan Pimpinan DPR Papua Barat periode 2014-2019, yang dirilis media cetak lokal Sorong, edisi Jumat, 21 November 2014 lalu, mendapat tanggapan keras dari Koordinator LAKI Wilayah Papua dan Papua Barat, Ayub Faidiban.

Koordinator LAKI Wilayah Papua dan Papua Barat, DR Ayub Faidiban,SH MBA kepada wiyainews.com mengatakan, sangat menyayangkan sikap oknum hakim tinggi tipikor, yang juga anak asli Papua, yang menyampaikan statement melalui media seperti begitu.

Pasalnya, untuk pemberantasan korupsi tidak pandang bulu karena semua orang sama di mata hukum, karena itu oknum hakim tersebut dinilai tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Negara ini.

Ayub mengancam akan melaporkan oknum hakim tinggi tipikor itu ke Komisi Yudisial (KY) karena salah menggunakan tugas dan tanggung jawabnya untuk Negara, tapi mendukung terdakwa koruptor sebagai Ketua DPR Papua Barat.

“Ironisnya bahwa, saya baru tahu hakim tipikor yang bisa menyampaikan hal-hal yang tidak memperthatikan persoalan atau subtansi yang selama ini terjadi di papua, kami akan melaporkan hakim tipikor itu ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) di Jakarta,” ungkapnya.

Aktivis anti korupsi ini juga mempartanyakan, ada apa oknum hakim tinggi yang mengatasnamakan ketua pengadilan tinggi tindak pidana korupsi Papua, membela terdakwa korupsi, yang jelas-jelas sudah di vonis oleh Pengadilan Tipikor Papua terhadap Robby M, Nauw, 3 tahun penjara.

Sementara terkait keberadaan legalitas LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Ayub mempersilahkan oknum hakim tipikor, Julius Manupapami untuk mengecek organisasi masyarakat (Ormas) ini di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

“ Memang di Papua kami belum buka sekretariat karena kami masih mencari orang-orang yang tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya yang tidak memberantas Korupsi, kemudian yang berikut, keberadaan LAKI ini, silahkan tanya ke Kemendagri, KPK dan pihak mana pun pasti mereka tahu, kantor kami di Jakarta jelas, alamat jelas” tegas Ayub.

“Saya punya hak untuk berbicara dan berperang menyuarakan kebenaran dan keadilian dalam memberantas korupsi di tanah Papua” pungkasnya. (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1utygPD

#papua #wiyainews

JIKA INGIN PELATIH LOKAL, ROBBY MARUNAYA SALAH SATU YANG TERBAIK

Jayapura, Wiyai News – Setelah dipastikan bahwa Persipura ditinggalkan pelatih kepalanya yakni Jacksen Tiago yang digaet Penang FC, kini tim berjuluk Mutiara Hitam itu tengah membidik sejumlah pelatih tingkat nasional maupun international. Berkaca dari kemampuan pelatih sebelumnya, yang berhasil membawa tim asal Kota Jayapura, Provinsi Papua ini melenggang hingga semifinal AFC tersebut, bukan hal mudah pastinya untuk mengulang kesuksesan tersebut.

Bagi manajemen Persipura mencari sosok pelatih sekelas Jacksen yang dinilai bertangan dingin dalam menangani anak asuhnya dalam setiap laga yang dilakoni Boaz cs tidaklah gampang.

Sejumlah punggawa Persipura seperti Ruben Sanadi yang mengungkapkan kepada media menginginkan sosok pelatih lokal, usai perjalanan panjang bersama mantan pelatih yang sudah berlabuh pada salah satu klub liga super Malaysia musim depan. Pastinya pelatih baru awalnya pasti beradaptasi dengan pemain dahulu, sebelum memulai debut baru, dalam kepelatihannya bersama tim.

Nama besar Persipura yang sudah mengoleksi empat bintang itu, pastinya membuat manajemen sedikit menguras tenaga ekstra, dalam mencari pelatih baru guna menunjang solidnya permainan anak-anak Papua yang dinilai pengamat masih diatas angin, meski pulang dengan runner-up pada laga ISL tahun ini.

Jika sosok pelatih lokal yang diinginkan punggawa Mutiara Hitam, tidak salah jika mencoba eks pelatih Perseru Serui, Robby Marunaya yang kini tengah menjalankan tugasnya sebagai pelatih senior di tanah air dan kepengurusannya di PSSI Papua, dalam menyeleksi pemain PON asal Tanah Papua.

Robby Marunaya sendiri memang tidak menawarkan diri atau dipanggil untuk masuk dalam seleksi sejumlah pelatih yang diidamkan manajemen guna menukangi Persipura kedepan, akan tetapi jika skuad Mutiara Hitam memilih pelatih lokal atau asli dari Papua, tidak salah jika mencoba kemampuan pelatih yang meloloskan Perseru pada kasta tertinggi sepak bola nasional tersebut. (ROY HAMADI/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1vfgIMp

#papua #wiyainews

LEPAS DARI PERSIPURA, JACKSEN TIAGO DIGAET PENANG FC MALAYSIA

Jayapura, Wiyai News - Jacksen Ferreira Tiago merupakan salah seorang pemain asing yang sukses menjadi pemain sekaligus pelatih di Indonesia. Pria berkewarganegaraan Brazil tersebut bukan sosok asing lagi di tanah air. Karier Jacksen di Indonesia bisa dibilang sangat cemerlang, apalagi semenjak menangani Persipura Jayapura, nama Jacksen kian bersinar di sepakbola dalam negeri, hingga sempat angkat menjadi pelatih timnas senior.

Namun kini Jacksen lebih memilih menggunakan pengetahuan tentang sepakbola yang dimilikinya di luar Indonesia, dengan menerima tawaran Penang FC yang notabene merupakan tim bergengsi pada liga super sepakbola Malaysia. Jacksen memiliki alasan tersendiri, karena tidak hanya sebagai pelatih kepala, namun dia diberi tanggung jawab mengelola Penang FC dari tim yunior hingga senior.

Ungkapan jacksen yang memotivasi dirinya adalah mendapat pengalaman di luar Indonesia, supaya dapat menambah pengalaman di Negara yang berbeda, dan selain itu Penang mempunyai program yang istimewa, karena menginginkan 80% pemain tim senior harus keluar dari hasil binaan akademi Penang FC.

Satu hal lagi yang membuat Jacksen menerima tantangan sebagai manager adalah dirinya sendiri yang nantinya bakal mencari sendiri bibit pemain yunior untuk Penang FC, serta diberi tugas mengembangkan akademi Penang FC, dan pastinya akan menyentuh sisi lain dari kemampuan dirinya sebagai pelatih, yakni kemampuan manajerial, pemandu bakat, pelatihan, dan coach development tutur eks pelatih Persipura Jayapura tersebut. Pastinya kedepan dapat menjadikan sosok kepelatihan Jacksen jauh lebih baik dari sekaran. (ROY HAMADI/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1xQTGh6

#papua #wiyainews

PESAWAT CARTERAN PENGANGKUT BBM TERGELINCIR DI BANDARA BILOGAI SUGAPA

Jayapura, Wiiyai News – Lagi-lagi, insiden tergelincirnya pesawat jenis Caravan kembali terjadi di Bandara Bilogai Sugapa Ibukota Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Polisi Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik mengatakan pesawat milik maskapai Enggang Air dengan nomor lambung PK-RSE Naraya tergelincir karena mengalami kerusakan pada baling-baling depan pesawat sehingga ban depan dan sayap kiri menabrak pembatas bandara.

Lebih lanjut, dikatakan Pudjo Hartono, insiden kecelakaan menimpa pesawat jenis Caravan yang dikemudikan Pilot Perhat A dari Swiss dan Co.Pilot Ibrahim dari Indonesia ini mengalami kecelakaan pada hari Sabtu 22 November 2014 pukul 11.45 wit setelah melakukan penerbangan dari Kabupaten Nabire ke Intan Jaya.

“Ya, itu pesawat carteran untuk mengangkut BBM dari Kabupaten Nabire tujuan Sugapa Ibukota Kabupaten Intan Jaya, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut hanya pilot dan co pilot,” Kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik melalui pesan BBM, Sabtu (22/11).

Pesawat yang mengangkut BBM yang masih berada di ujung landasan pacu itu mendapat pengamanan dari anggota gabungan Polsek, Koramil dan BKO Brimob dari Biak di Kabupaten Intan Jaya. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1y2siKA

#papua #wiyainews

KENAIKAN HARGA BBM BELUM BERPENGARUH DI PAPUA

Jayapura, Wiyai News – Pasca dinaikkannya harga bahan bakar minyak oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, belum ada pengaruh yang signifikan di Papua sejauh ini. Hal tersebut dapat terlihat dari sejumlah SPBU yang ada di Kota Jayapura saat ini, yang mana tidak terjadi antrean panjang seperti yang terjadi di beberapa daerah lainnya di tanah air.

Sejak Senin 17 November jelang tengah malam, memang disejumlah SPBU Jayapura buka hingga jam 24.00, akan tetapi tidak terlihat antrean panjang sama sekali, baik untuk roda dua maupun empat. Hingga Selasa pagi 18 November tidak terjadi antrean sama sekali, yang berdampak pada kemacetan. Hal ini membuktikan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak ini belum berpengaruh sama sekali di Provinsi Papua, jika dilihat pada barometer perkembangannya di Kota Jayapura.

Memang sejak awal pasca beredarnya isu terkait dinaikannya harga BBM oleh pemerintah, tidak terjadi sama sekali aksi apapun, dalam bentuk demo atau semacamnya, guna menolak kenaikan harga minyak tersebut. Sampai kini terbukti setelah dinaikannya harga BBM pun tidak berpengaruh signifikan terhadap aktifitas warga di dalam Kota Jayapura.

Kedepan pastinya sejumlah harga barang, ongkos angkutan, hingga kepada biaya lainnya pasti akan menyusul naik pasca dinaikkan harga BBM ini, akan tetapi dampak dari kenaikan harga minyak oleh pemerintah belum terlihat pada Provinsi paling timur Indonesia ini. (ROY HAMADI/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1C1CJ6h

#papua #wiyainews

PEMBENTUKAN SAT BRIMOB BARU DI PAPUA BARAT

Sorong, Wiyai News – Dalam rangka pembentukan Kepolisian Daerah (Polda) di Provinsi Papua Barat, maka pemekaran satuan-satuan pendukung juga disiapkan lebih dulu, agar dapat mendukung perangkat kamtibmas di daerah tersebut, seperti yang sudah terjadi pembentukan Satuan Brimob di Den C Pelopor, Rabu (19/11).

Kepala Satuan (Kasat) Brimob Polda Papua, Kombes (Pol) Mathius Fakhiri dalam sambutannya yang disampaikan dalam upacara penetapan dan penyerahan tunggul, Rabu (19/11) mengatakan, penggunaan lambing tunggul detasemen di lingkungan Sat Brimob di Polda Papua menunjukan gambaran jati diri dan identitas detasemen jajaran.

Lanjut Fakhiri, makna filosofi yang terkandung dalam tunggul tersebut merupakan penunjukan karateristik personil Brimob Detasemen Pelopor. Upaya yang tengah dilakukan terkait rencana pembentukan satuan Brimob Polda Papua Barat termasuk menyiapkan personil yang cukup, dalam memenuhi kerangka struktur Sat Brimob di Polda Papua Barat nantinya.

Karena itu, maka perlu menyiapkan diri dan strategi diantaranya, penambahan jumlah personil, penyiapan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup, jelas mantan Kapolres Sentani ini.

Penetapan dan penyerahan tunggul ini dilakukan dalam upacara di lapangan Dhira Trengginas, Den C Brimob Polda Papua, yang diserahkan dari Kasat Brimob Polda Papua, Kombes (Pol) Matius Fakhiri kepada Kepala Detasemen C Pelopor, Kompol H. Madun Patty Narwawan, Rabu (19/11). (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/11EsKE2

#papua #wiyainews

BUPATI PANIAI: PEMERINTAH DIMINTA TERTIBKAN PENJUALAN ALKOHOL DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA

Jayapura, Wiiyai News – Dalam beberapa tahun terakhir ini hampir sebagian masyarakat di daerah Papua Tengah meninggal dunia sia-sia karena mengkonsumsi minuman keras (Miras) oplosan, akibat bebasnya penjualan alkohol murni di setiap apotik yang ada di daerah tersebut.

Bupati Kabupaten Paniai, Hengki Kayame meminta Pemerintah segera menertibkan penjualan alkohol murni yang bebas dijual sehingga masyarakat membeli dan membuat minuman oplosan untuk dikonsumsi yang secara otomatis miras oplosan tersebut memusnahkan generasi muda di daerah Pegunungan Papua tengah.

“Saya minta Pemerintah segera tangani masalah ini, dan kepada seluruh pemilik Apotik yang menjual alkohol diatas 20 karton agar kegiatan itu tidak dilanjuti, karena alkohol ini membunuh masyarakat Pegunungan Tengah karena banyak orang Papua yang mati jatuh kaya ular karena mengkonsumsi alkohol,” kata Hengki Kayame kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Rabu (19/11).

Selanjutnya, Hengky Kayame mengatakan, dalam hal penertiban alkohol pihaknya juga meminta Kapolda Papua dan Dandim 1705/Nabire untuk menindak tegas anggotanya baik kepolisian maupun TNI yang kedapatan menjual alkohol secara bebas untuk warga.

“Kalau ada anggota Polisi yang kedapatan menjual minuman keras saya langsung laporkan kepada Kapolda. Demikian juga Dandim tolong sampaikan kepada anggotanya tidak ada orang yang jual minuman keras, kalau kita mau hidup seribu tahun ditanah ini,” tambahnya.

Terkait dengan penjualan alkohol murni, Kayame mengusulkan agar para Bupati yang ada di kawasan Pegunungan Tengah untuk memutuskan satu rekomendasi yang diturunkan ke masing-masing Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk minuman keras.

“Dari sini bisa dilihat apakah tanpa minuman keras manusia masih ada yang meninggal atau tidak, ini kami mau lihat. Kita harus selamatkan generasi dan masa depan anak-anak Papua. Untuk itu, saya mengajak seluruh bupati bersatu dan kuatkan lembaga yang ada,” bebernya.

Bupati Paniai, Hengky Kayame juga menegaskan kepada para Bupati untuk mengalokasikan sebagian dana otsus 80 persen yang sudah dibagikan Gubernur Papua kepada Pemerintah Kabupate/Kota untuk kesehatan. “Untuk itu, para Bupati harus bisa menggelontorkan dana lewat yayasan atau lembaga yang menangani masalah HIV/AIDS dan minuman keras agar bisa berjalan maksimal,” tegas Kayame.

Masih ditempat yang sama, Pater Nato Gobay mengatakan, pihaknya sudah membuka satu lembaga khusus untuk menangani masalah HIV/AIDS dan peredaran minuman keras di wilayah Mee pago yang bernama Pelayanan Perlindungan Masyrakatat di Wilayah Adat Mee pago (P2MM).

“Saya bertekad membuat bersama dengan masyarakat, tapi saya tidak mampu. Kita bisa bicara dan merencanakan, namun ada alat lain yang harus ditunjang yakni keuangan. Untuk itu, saya minta uluran tangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk membantu. Kalau tidak dari kalian, saya harus memintanya kepada siapa, karena penderitaan dan kematian saudara-saudara kita adalah penderitaan dan kematian kita juga,” kata Pastor Nato Gobay. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1xOL0oX

#papua #wiyainews

NATALIS EDOWAI: PAPUA TIDAK MEMBUTUHKAN KADO TRANSMIGRASI DAN PEMEKARAN

Jayapura, Wiyai News – Setelah sepekan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik para mentEri pada kabinet yang dipimpinNya, berbagai program pun langsung dijalankan, seolah membuktikan kepedulian pemerintah kepada rakyat Indonesia, yang telah menunggu terobosan Presiden baru Republik Indonesia.

Salah satu prOgram yang disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi, H. Marwan Ja’far bahwa pemerintah akan membuka program transmigrasi untuk mengantarkan masyarakat di daerah padat penduduk seperti pulau Jawa ke beberapa daerah tujuan transmigrasi, seperti Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Papua. Untuk mensukseskan program ini, pemerintah Republik Indonesia juga akan bekerja sama dengan TNI/POLRI untuk mengawal para transmigrasi hingga ke daerah tujuan dan menjamin keamanan setempat sehingga para transmigrasi merasa nyaman.

Program tersebut sontak mendapat perlawanan dari berbagai kalangan di Papua, baik pemerintah Provinsi Papua sendiri, para mahasiswa, masyarakat, hingga organisasi kepemudaan, karena program ini dipandang bukan solusi untuk membangun Papua tetapi akan menambah beban bagi pemerintah Papua.

Ketua Pemuda Lumbung Inspirasi Rakyat Provinsi Papua (LIRA) mengatakan, saat ini Pepua tidak membutuhkan Transmigrasi ataupun Pemekaran wilayah, tetapi yang dinantikan adalah pengesahan Undang-undang Pemerintahan bagi Provinsi di Tanah Papua atau yang di sebut dnegan UU Otsus Plus, karena undang-undnag tersebut merupakan solusi demi pembangunan Papua yang lebih baik.

Edowai mengatakan, selama ini Papua selalu memberikan solusi yang untuk kepentingan umum Indonesia, tetapi pemerintah pusat tidak pernah memikirkan solusi untuk pembangunan Papua, sehingga wacana yang telah disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnsmigrasi itu harus ditarik kembali ataukah dialihkan ke daerah lain di luar Papua.

Kondisi rill yang terjadi di Papua saat ini adalah, masih tingginya angka kemiskinan, buta aksara yang juga belum menunjukan tren positif, belum lagi penganguran yang masih tinggi, sehingga dengan kondisi tersebut pemerintah pusat harus memberikan solusi bukan menambah beban seperti mendatangkan transmigrasi yang nota bene adalah penganguran di pulau Jawa juga warga miskin nantinya menambah beban pemerintah Provinsi Papua.

Pemerintahan Republik Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo diharapkan mampu menjawab persoalan, sebagaimana kondisi rill yang dihadapi Papua saat ini. (EZRA / WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1qoUojp

#papua #wiyainews

DEMI TERSELENGGARANYAKONGRES KNPI DI PAPUA, DPD KNPI PAPUA HARUS JADI SENTRAL KOORDINASI

Jayapura, Wiyai News – Polemik yang terjadi pada kubu KNPI hingga nyaris membatalkan kongres KNPI yang akan di laksanakan di Provinsi Papua pada tanggal 5-10 / 12 / 2014 mendatang mengundang perhatian berbagai kalangan.

Setelah sebelumnya telah memberikan dukungan atas akan diselenggarakannya kongres KNPI di tanah Papua, kali ini Ketua Pemuda Lumbung Inspirasi Rakyat Provinsi Papua, Natalis Edowai kembali menyampaikan keprihatinannya terhadap polemik yang saat ini terjadi pada kubu KNPI sendiri hingga nyaris membatalkan pelaksanaan kongres di tanah Papua.

Ketika menghubungi Wiyai News melalui telepon genggamnya Natalis mengatakan pengajuan anggaran sebesar 40 milyar rupiah, itu tidak wajar karena jika dikalkulasikan maka anggaran tersebut terlalu besar, sesungguhnya anggaran yang di gunakan hanya mencapai belasan milyar rupiah sebagaimana yang telah disepakati pengurus DPD KNPI Provinsi Papua sebelumnya.

Jika anggaran tersebut bisa melambung hingga mencapai 40 milyar rupiah sebagaimana yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pusat, maka itu adalah kesalahan komunikasi antara DPP KNPI dengan DPD KNPI Provinsi Papua, sehingga segera diselesaikan.

Pemuda LIRA Provinsi Papua mengharapkan agar dalam kondisi polemik yang saat ini terjadi jangan menimbulkan kebingungan antar sesama pengurus KNPI tetapi harus segera mencari solusi untuk mengatasi, terlebih kepada pengurus KNPI Provinsi Papua agar mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan DPP KNPI dengan pemerintah sehingga kongres yang telah direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 5-10/12/2014 harus terlaksana.

Sementara itu Natalis juga berpesan, kongres KNPI yang akan di selenggarakan di Papua ini, adalah yang pertama kalinya sehingga jangan membuka peluang bagi Provinsi lain untuk mengambil alih kegiatan tersebut. DPD KNPI Provinsi Papua harus dapat menyelenggarakan agenda tahunan ini dengan tidak meningalkan cerita pahit di akhirnya.

Selain itu juga terkait isu terjadinya perpecahan dukungan kepada kandidat ketua panitia yang mana satu pihak mendukung SEKDA Provinsi Papua menjadi ketua panitia sementara satu pihaknya lagi mendukung Ketua DPRP menjadi ketua panitia, Natalis mengatakan siapapun boleh diangkat menjadi ketua panitia asalkan dapat menyelenggarakan kongres tersebut. (EZRA/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/11rkGVY

#papua #wiyainews

RAMSES WALLY: HANURA PAPUA JANGAN JADIKAN PKPI SEBAGAI KUDA LUMPING POLITIK

Jayapura, Wiyai News – Meski Ketua DPD Partai HANURA, Yan Mandenas telah telah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengintervensi kebijakan PKPI, namun tanggapan tersebut tidak diterima oleh pimpinan PKPI Provinsi Papua, Ramses Wally.

Ramses terus menuding bahwa kemelut yang terjadi dalam kubu PKPI saat ini adalah ulah ketua DPD HANURA Provinsi Papua, karena jika Yan Mandenas mengatakan tidak maka DPD HANURA Provinsi Papua tidak harus menyurat ke Dewan Pimpinan Nasional PKPI untuk meminta kedua anggota PKPI yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRP bergabung dengan dengan fraksi HANURA, tetapi dengan surat yang dikirim ke DPN PKPI maka terjadilah perpecahan tersebut.

Ramses mengatakan dari awal dirinya telah menegaskan bahwa PKPI tidak akan berbagung dengan HANURA karena belajar dari pengalaman sebelumnya, ketua DPD HANURA memanfaatkan koalisi yang di bentuk untuk mengambil seluruh jabatan dalam kelengkapan dewan.

“Dari awal saya sudah mengatakan dengan tegas saat saya di telepon oleh Yan Mandenas, saya katakan bahwa kami tidak akan bergabung dengan anda karena kami telah membentuk fraksi sendiri, dan sekali lagi saya ingatkan kepada HANURA jangan mebuat masalah dengan PKPI di Papua, sebaiknya anda mengurus rumah tangga sendiri, saya sebagai pendiri PKPI ini adalah rumah saya yang sudah lama berjuang mendirikan PKPI di tanah Papua.” Tegas Ramses Wally.

Disampaikan pula bahwa hingga saat ini tidak ada pihak lain yang membantu membesarkan PKPI di tanah Papua, sehingga dengan prestasi dan peningkatan jumlah kursi PKPI di legislatif itu adalah perjuangan yang dilakukan Ramses Wally bersama kader partainya, dan setiap kebijakan yang dilakukan PKPI di tanah Papua untuk membangun Papua menjadi lebih baik, bukan untuk memcahkan persatuan dan kesatuan antar sesama.

Koalisi fraksi yang sebelumnya telah dibentuk antara PKPI, PAN dan PKS adalah koalisi yang akan bekerja dan mengabdi kepada rakyat dan menjadi fungsi kontrol terhadap pemerintah di tanah Papua, sehingga Ramses menghimbau agar para ketua partai lain agar dapat memahami dan atau etika dalam berpolitik untuk jangan terus mencampuri urusan rumah tangga partai lain.

Mengakhiri komentarnya yang disampaikan di salah satu hotel di pusat Kota Jayapura, Ramses mengatakan ketua DPD HANURA Papua seharusnya berkaca pada priode sebelumnya karena langkah yang dilakukan saat ini juga mengacu pada perjalanan sebelumnya, dimana dari laporan yang diterima Ramses dari salah satu kadernya yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPRP bahwa Yan Mandenas selalu ingin menang sendiri tanpa menghargai anggota fraksi lainya, dalam pembentukan alat kelengkapan dewan.

Apa yang telah dikatakan Ramses kepada ketua DPD HANURA sejak awal, maka itulah yang dipertahankan hingga saat ini. Dirinya akan terus memproses anggota Syamsunar hingga ke ranah hukum, dan melawan setiap bentuk intervensi yang dilakukan oleh partai lain, karena bagi Ramses intervensi yang dilakukan oleh HANURA saat ini telah mencoreng kehormatan partai dan dirinya selaku ketua. Sebagai kata kuncinya Ramses menegaskan PKPI bukan kuda lumping politik sesaat sebagaimana yang dilakukan HANURA Papua, tetapi PKPI adalah kehormatan dan harga diri. (EZRA/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1u6zMar

#papua #wiyainews

SYAMSUNAR: YANG SAYA LAKUKAN HANYA MENGIKUTI KEBIJAKAN PUSAT

Jayapura, Wiyai News – Upaya Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Papua Partai Keailan Persatuan Indonesia (PKPI), Ramses Wally untuk menenpuh jalur hukum terkait salah satu anggota DPRP-nya Syamsunar yang dinilai telah melanggar ketentuan partai, mendapat perlawanan dari anggotanya Syamsunar.

Menurut Syamsunar apa yang di lakukannya bukan sebagai bentuk perlawanan, tetapi kebijakan tersebut menggikuti kebijakan dewan pimpinan pusat PKPI yang telah diamanahkan kepada seluruh anggota DPR tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota untuk mengikuti arah koalisi nasional.

“Saya inikan di usung oleh partai PKPI, jadi semua arahan partai dari pusat maka saya tetap menjalankan, dulu kami berangkat ke Jakarta untuk orentasi seluruh anggota PKPI Indonesia dan di intruksikan dari ketua umum Jendral Purnawirawan Sutioso dan Sekjen bahwa partai PKPI pendukug adalah PDI, HANURA, NasDem dengan PKB, jadi di himbau dan di intruksikan bahwa tidak bisa ada yangkeluar dari koalisi Indonesia Hebat apa pun juga, itu intruksi.” Ungkap mantan anggota DPRD Kabupaten Sarmi tersebut.

Seruan untuk mengikuti arah koalisi nasional juga disampaikan dewan pimpinan nasional saat saudara Syamsunar mengikuti pembekalan anggota DPRP di Jakarta belum lama ini, melalui sebuah surat yang di tandatangani oleh ketua umum dan sekjen, dalam surat tersebut menegaskan bahwa dua anggota DPRP yang diusung PKPI untuk tidak keluar dari koalisi Indonesia Hebat.

Syamsunar menambahkan selain ketentuan yang telah disampaikan sebelumnya, dewan pimpinan nasional juga mengirimkan dua surat para tanggal 17 november 2014 dengan nomor masing-masing; 153/DPN PKP INDONESIA/XI/2014 dan 154 / DPN PKP INDONESIA/XI/2014. Dalam surat tersebut menyetujui adanya pembentukan fraksi gabungan antara HANURA, PKPI dan beberapa partai lainya, dan menyetujui anggota DPRP yang berasal dari PKPI untuk bergabung dalam fraksi tersebut.

Sementara itu terkait upaya ketua pimpinan Provinsi Papua untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), Syamsunar mengatakan sudah ada ketegasan dari sekjen bahwa tidak gampang untuk memecat anggota DPR karena proses tersebut merupakan kewenangan pusat bukan daerah.

Syamsunar yang juga berupakan salah satu pengusaha ternama di Kota Jayapura ini, bahkan menegaskan bahwa semua yang dilakukan ketua pimpinan Provinsinya tidak memiliki dasar hukum yang jelas, untuk itu dirinya menghimbau agar pimpinan PKPI Papua, Ramses Wally berhenti mencari-cari kesalahan karena semuanya tidak terbukti.

Sementara itu juga di tempat yang sama ketua DPD Partai HANURA Provinsi Papua, Yan Mandenas mengatakan, partainya tidak pernah mengintervensi urusan rumah tangga PKPI, tetapi HANURA tetap membuka diri untuk menerima anggota partai manapun yang mau bergabung dan membentuk fraksi.

“Terkait dengan anggota PKPI yang saudara Syamsunar yang memilih untuk bergabung dengan fraksi HANURA, karena yang bersangkutan telah mengantonggi ijin dari dewan pimpinan nasional PKPI, tetapi kami tidak serta merta untuk menerimanya karena harus ada penegasan lagi dalam bentuk surat, mengingat PKPI sendiri sebelumnya telah membentuk satu fraksi bersama PAN dan PKS, untuk itu kami masih menunggu surat ketegasan terakhir yang menentukan anggota PKPI akan bergabung dengan koalisi fraksi yang mana.” Ungkap Mandenas.

Yan juga mengatakan bahwa jika pimpinan PKPI Provinsi Papua mengatakan diriya mengintervensi maka pernyataan tersebut keliru karena yang dijalankan hanyalah keinginan dan permintaan dari PKPI pusat. (EZRA/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1qlFcDE

#papua #wiyainews

ANGGOTA DPRP SAMSUHNAR TERANCAM DI PAW

Jayapura,Wiyai News – Meski baru menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua tetapi karir Samsuhnar yang diusung oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) nampaknya tidak bertahan lama, hal ini didasari pada ulah Samsuhnar yang tidak mengikuti ketentuan partai.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah PKPI Provinsi Papua, Ramses Wally, sebelumnya telah mengatakan bahwa Samsuhnar akan diproses hukum. Kali ini Ramses kembali menegaskan bahwa proses hukum tersebut akan menggarah ke Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Samsuhnar mengingat tindakan yang telah dilakukan benar-benar telah mencoreng nama baik dan kebijakan DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Papua.

Ramses Wally yang juga pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua ini menegaskan, yang namanya kebijakan Koalisi Partai adalah tangung jawab dan kebijakan partai bukan anggota DPR yang diusung partai. Terlebih Samsuhnar bukan merupakan kader ataupun anggota partai, yang bersangkutan hanya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif melalui PKPI sehingga tidak mempunyai hak menentukan arah kebijakan partai.

Terkait dengan rekomendasi yang pengurus PKPI pusat kepada Samsuhnar untuk berkoalisi dan membentuk fraksi bersama HANURA, NasDem, dan PPP tidak sah dan secara otomatis dicabut karena tidak mengikuti ketentuan sesunguhnya. Ramses sendiri telah berkomunikasi dengan Ketua DPP PKPI Sutiyoso dan Sutiyoso sendiri mengaku kaget dengan rekomendasi yang diberikan kepada saudara Samsuhnar karena dirinya tidak mengetahui rekomendasi tersebut.

Ramses sendiri merupakan salah satu dari pendiri PKPI sebagaimana yang tertulis dalam buku pedoman PKPI namanya terntum sebagai pendiri partai dari 104 orang pendiri partai dan dalam buku tersebut telah tertuang bahwa yang berhak menentukan kebijakan partai adalah Ketua Partai, Pendiri Partai, Badan Kehormatan dan Anggota Luar Biasa, dari ke empat ketentuan tersebut Samsuhnar tidak masuk dalam dalam satu kategori pun untuk menentukan kebijakan partai.

Selain itu juga Ramses menggatakan bahwa Samsuhnar bisa menjabat sebagai anggota DPRP saat ini bukan karena di pilih rakyat Papua tetapi membeli suara dan bukti pembelian suara di KPU tersebut telah di kantongi Ramses baik dalam bentuk foto maupun rekaman suara dan video. Maka dari beberapa bukti tersebut ditambah lagi ulah yang bersangkutan maka akan diproses hokum untuk kemudian dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Samsuhnar sendiri juga mulai dari pendaftaran hingga dilantik sebagai anggota DPRP tidak pernah menjalankan tangung jawabnya terhadap partai, hingga saat ini juga belum pernah bertemu dengan Ramses Wally yang merupakan pimpinan partainya. (EZRA/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1wIr18o

#papua #wiyainews

WWF MEMPERKENALKAN ENERGI TERBARUKAN MELALUI IPTEK

Jayapura, Wiiyai News – WWF Indonesia-Program Papua menyelenggarakan Science Film Festival (SFF) 2014 untuk memperkenalkan Energi terbarukan melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang bekerjasama dengan Goethe Institut Jerman agar program tersebut bisa dikonsumsikan melalui pengenalan IPTEK dalam hal ini seni.

Maria Sherlly, Communication and Environmental Education Officer, WWF Indonesia-Program Papua mengatakan, WWF secara khusus, kegiatan ini merupakan bagian dari pengenalan dan penerapan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan mengungsung thema Energi Terbarukan, Energi Masa Depan.

“Tujuan keseluruhan dari SFF adalah untuk menunjukkan bahwa IPTEK dapat dikomunikasikan dengan cara yang mendidik dan juga menghibur, memberi kontribusi pada perkembangan infrastruktur komunikasi IPTEK serta mendukung pendidikan IPTEK. Kedua hal ini integral bagi pengembangan kapasitas sebuah generasi baru yang harus hadir dalam masyarakat pengetahuan global.” kata Maria Sherlly dalam release yang diterima wiyainews.com, Minggu (15/11).

Lebih lanjut, dikatakan Sherlly, SFF merupakan sebuah perayaan terhadap komunikasi IPTEK dan mendapat sebuah posisi yang unik di wilayah ASEAN.

“Festival ini mempersembahkan film-film yang menjelaskan pelbagai permasalahan ilmiah dengan cara yang mudah diakses dan menghibur bagi penonton luas.” tandasnya.

Selain itu, film-film yang ada di festival SFF ini sudah melalui seleksi sehingga menunjukan bahwa IPTEK dapat disampaikan dengan cara yang mendidik sekaligus menghibur melalui media audiovisual.

“Semua film disinkronisasikan kedalam bahasa setempat agar penonton dapat lebih mudah mengakses isi yang terkandung di dalamnya.” terang Sherlly.

Pelaksanaan Science Film Festival (SFF) 2014 yang diselenggarakan oleh WWF Indonesia-Program Papua dan Goethe Institut Jerman berlangsung di Auditorium RRI Kota Jayapura selama 2 hari yaitu tanggal 17 dan 18 November 2014 dengan sasaran siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dalam kegiatan tersebut akan ada pemutaran 15 film pendek dengan tema pendidikan lingkungan hidup. Selain pemutaran film, akan ada kegiatan mini workshop dan games yang dengan tema Energi Terbarukan, Energi Masa Depan.

“Diharapkan nanti akan ada 2.400 murid sekolah yang ikut memeriahkan kegiatan SFF. Degan kegiatan tambahan lain seperti mini workshop dan games edukatif, anak-anak akan mendapat lebih banyak lagi pemahaman baik itu tentang iptek sendiri maupun hal-hal yang terkait dengan pelestarian lingkungan.” Harap Maria Sherlly. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1y6D9Ce

#papua #wiyainews

PEMUDA LIRA PROVINSI PAPUA MENDUKUNG KONGRES KNPI DI PAPUA

“Gubernur Lukas Enembe mendapat apresiasi yang tak terhingga”

Jayapura, Wiyai News – Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang akan di selengarakan di Papua dalam waktu dekat terus mendapat dukunggan dari berbagai pihak. Kali ini dukungan tersebut datang dari Pemuda LIRA Provinsi Papua yang disampaikan langsung oleh Ketua Pemuda LIRA Provinsi Papua, Natalis Edowai,saat menghubungi Wiyai News via telepon, Sabtu (15/11/14).

Natalis mengatakan Pemuda LIRA Provinsi Papua sangat mengapresiasi dan mendukung penuh penyelenggaraan kongres KNPI di Provinsi Papua, juga berterima kasih kepada pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Pusat yang telah mendukung diadakannya kongres KNPI tahun 2014 di Provinsi Papua.

Selain itu, Pemuda LIRA Provinsi Papua juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Provinsi Papua yang telah mendukung penuh diselenggarakanya Kongres KNPI di tanah Papua untuk yang pertama kalinya, sehingga Natalis mengajak seluruh Pemuda di tanah Papua untuk terus mendukung dan memberikan apresiasi kepada Gubernur Provinsi Papua, mengingat dukungan yang diberikan Gubernur tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap organisasi kepemudaan di tanah Papua.

Natalis juga menggungkapkan, selama ini banyak pejabat daerah yang mengobar-ngobar janji untuk program-program nasional namun tidak terlihat wujudnya, selain itu banyak pejabat Papua yang tergabung bahkan sebagai ketua dalam organisasi kepemudaan, tetapi perhatian dan fokus yang diberikan kepada pemuda sangat minim. Sementara Gubernur ke 13 Provinsi Papua, Lukas Enembe tanpa mengobar janji namun ada bukti nyata kepeduliannya terhadap pemuda di tanah Papua.

Upaya yang saat ini dilakukan oleh Gubernur Provinsi Papua adalah hal positif yang baru di lakukan, hal ini juga didasari pada kesadaran Lukas Enembe karena terobosan terbesar hanya datang dari pemuda dan pemudalah yang merupakan generasi penerus dari berbagai sektor pembangunan, hal ini patut di acungi jempol.

Natalis menambahkan, jika dikatakan gebrakan Gubernur ini adalah sebuah strategi politik maka dari LIRA Provinsi Papua tidak menggetahui hal tersebut, namun yang jelas terobosan yang dilakukan saat ini adalah langkah positif karena mampu menunjukan identitas pemuda di Papua sebagai Generasi penerus bangsa.

Bila diamati maka mantan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, bukan hanya pernah menjabat sebagai ketua KNPI Provinsi Papua, tetapi juga merupakan salah satu tokoh yang mendeklarasikan hadirnya organisasi pemuda di Indonesia, tetapi tidak berani untuk menyelenggarakan program pemuda nasional di Papua, sementara Lukas Enembe dengan beraninya mengadakan kegiatan pemuda nasional di Papua. Hal ini membuktikan keberanian Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe untuk membawa generasi muda Papua bersaing dengan pemuda-pemuda lainya di Indonesia. (EZRA/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1sTfHF3

#papua #wiyainews

PENDIDIKAN DAN PEREKONOMIAN BERKEMBANG PESAT DI KABUPATEN LANNY JAYA

Jayapura,Wiiyai News – Sesuai dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal, Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya telah melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Ibukota Kabupaten Tiom yang di ikuti 7500 siswa PAUD. Dalam waktu dekat Gubernur serta Forkompimda Provinsi Papua akan berkunjung ke Lanny Jaya untuk melihat langsung program tersebut.

Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Befa Yigibalom, mengatakan saat ini sudah ada yang masuk di kelas 1 dan 2 SD, jadi sekarang sudah sampai ke tingkat SD dan ini yang pertama namun tidak membandingkan dengan Kabupaten lain ataupun di Provinsi Papua Barat.

“Ada 470 guru di Kabupaten Lanny Jaya dan semua itu dari tenaga lokal yang dibina oleh PKK tingkat Kabupaten. Dimana mereka dilatih, dibina oleh guru-guru instruktur lalu mereka bertugas.” kata Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom, disela-sela Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Papua di Jayapura, Jumat (14/11).

Befa juga menjelaskan jumlah siswa di kelas 1, 2 dan 3 merupakan jumlah siswa terbanyak di seluruh Kabupaten Pegunungan Tengah Provinsi Papua yang merupakan jebolan dari PAUD di Kabupaten Lanny Jaya dan akan menjadi laporan bagi kepada Gubernur Papua.

Selain di bidang Pendidikan, Befa Yigibalom juga mengungkapkan dalam 3 tahun kepemimpinanya semua kepala keluarga (KK) di Lanny Jaya miliki rekening di Bank Papua senilai 5 juta rupiah, sekalipun mereka keluarga sederhana yang berdomisili di daerah terisolir.

“Nanti dalam waktu dekat ini Gubernur ke Lanny Jaya dan mereka akan menunjukan apakah jumlah tersebut masih tetap atau sudah bertambah. Kita sudah rekap seluruh di tingkat Kabupaten, bahkan di satu Distrik harta kekayaan masyarakat mencapai 10, 15, 30, 35 dan 40 juta. Jadi total yang nanti Gubernur laporkan bisa-bisa kekayaan rakyat capai 500 miliar.” ungkap Befa.

Bupati Befa Yigibalom juga mengatakan, ini bukan dari bantuan 5 juta saja tetapi, memang ada masyarakat yang pernah miliki pandangan untuk berwirausaha sehingga Pemerintah Daerah hanya mendorong dan kurang lebih ada 20 ribu rekening KK sesuai dengan laporan dari Distrik.

“Jadi kunjungan Gubernur Papua sebagaimana pencanangan waktu itu, Pendidikan Dasar itu sukses dan Ekonomi kita ada 2000 pengusaha.” lanjut Befa Yigibalom.

Dikatakannya, 2000 pengusaha itu sudah benar-benar menjadi pebisnis, dimana sudah miliki kios dan bisnis lainnya.

“Inikan banyak orang yang berfikir ini sesuatu yang tidak mungkin, tetapi ternyata ini bisa.” jelasnya.

Secara keseluruhan di Kabupaten Lanny Jaya ada tiga ribuan KK, tetapi yang punya rekening resmi adalah penduduk yang tinggal tetap di daerah itu.

“Memang ada yang tidak tercover, itu karena mereka tinggal di Wamena, Tolikara dan daerah lainnya hanya yang terkonsentrasi di Lanny Jaya sudah miliki rekening, sekalipun mereka tinggal di daerah terisolir sehingga di tahun ketiga itu yang kami ingin klaim, sudah bisa diukur dan saya selalu bilang ini memang harus diukur.” pungkas Yigibalom. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1xtfkI4

#papua #wiyainews

LIPIYUS BINILUK: TARGET 2016 BANK PAPUA JADI BANK DEVISA

Jayapura, Wiiyai News – Komisaris Utama Bank Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk, S.Th mengatakan pihaknya menargetkan untuk tahun 2015-2016 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua sudah menjadi Bank Devisa, hal yang sudah lama didengungkan.

“Karena ini sudah hampir 1 tahun lebih tapi saya tidak mau bilang apa-apa, saya harap 2016 itu Bank Papua sudah jadi Bank Devisa.” kata Komisaris Utama Bank Papua, Lipiyus Biniluk, kepada wartawan usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Swiss-Belhotel Jayapura, Jumat (14/11).

Selanjutnya, Lipiyus Biniluk yang terpilih sebagai Komisaris Utama dalam RUPS-LB Bank Papua itu menyampaikan, di tahun 2015 pihaknya melakukan pengawasan ketat dan perlu kerjasama yang baik antara para Direksi, staf karyawan Bank Papua serta semua steakholder terkait untuk menuju Bank Devisa.

“Jika ada keseriusan maka target Bank Papua menjadi Bank Devisa akan terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama,” jelas Biniluk.

Jika dari segi bisnis, ungkap Biniluk, potensi bisnis di tanah Papua sangat luar biasa karena itu harus ada inovasi dan terobosan baru yang dilakukan oleh Bank Papua sebagai eksekutor di dalam baik Direksi maupun Komisaris khususnya menuju Bank Devisa tersebut.

“Kalau Bank Devisa itu tercapai dalam waktu tidak terlalu lama maka investor internasional seperti PT. Freeport Indonesia, walaupun mereka sudah menabung beberapa karyawan di Bank Papua tetapi belum bisa jadi Bank Devisa.” tandsanya.

Untuk itu, pihaknya mencoba kembangkan Bank Papua menjadi Bank Devisa dari segi bisnis dengan memberikan kesempatan bagi para investor internasional agar bisa menanam investasi di Bank Papua.

“Jadi, kita harus membangun Bank Papua untuk lebih dan kompetatif dengan Bank-bank BPD lain di Indonesia karena Bank Papua ini potensinya luar biasa, tinggal kita terapkan suatu pengawasan yang ketat dan tinggal melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia sekaigus menjalankan Good Coorporate Govermance (GCG),” ucap Lipiyus.

Sebagai Komisaris utama Bank Papua, Lipiyus Biniluk berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan dan juga eksekusi pesan-pesan Gubernur Papua khususnya dalam hal-hal pengawasan yang ketat dan siap membangun bersama keluarga besar Bank Papua jadi satu tim untuk saling hargai menghargai dan menghormati dengan demikian akan muncul rasa memiliki Bank Papua.

“Kalau itu dijalankan dengan baik dan juga pesan-pesan Gubernur tadi saya percaya bahwa Bank Papua ini akan membuat terobosan-terobosan dan akan diperhitungkan dengan Bank-bank BPD lain di Indonesia dan panggilan saya salah satunya bagaimana membangun Bank Papua bersama Komisaris lain untuk rasa memiliki BPD Papua oleh seluruh karyawan/karyawati.” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP MH mengatakan terkait dengan sinergitas program antara Bank Papua dan Pemerintah Daerah maka dengan melihat perkembangan dan tingkat persaingan perbankan yang semakin hari semakin pesat dan dalam rangka menyambut era “Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)” tahun 2015 di bidang barang dan jasa juga MEA pada tahun 2020 di bidang keuangan, maka setiap pemegang saham Bank Papua agar dapat memegang komitmen bagi terwujudnya Bank Papua yang survive dalam menjalankan bisnis di tengah persaingan yang semkin ketat di kawasan Asean serta terus memberikan kontribusi dan dukungan yang positif bagi kemajuan Bank Papua.

“Dengan terpenuhinya GCG dan formasi dewan Komisaris Bank Papua maka diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Hal ini merupakan bagian dari keberhasilan Bank Papua dalam menjalankan roda bisnis untuk memberdayakan masyarakat Papua dan menciptakan masyarakat di tanah Papua yang bisa bangkit untuk mandiri dan sejahtera.” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP., MH saat memberikan sambutan pembukaan RUPS-LB Bank Papua. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1urGs8i

#papua #wiyainews

RENCANA KENAIKAN HARGA BBM, NAMUN BELUM ADA KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT PAPUA

Jayapura, Wiyai News – Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat terus medapat perhatian serius dari berbagai kalangan masyarakat, tak terkecali Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Thomas Sondegau.

Pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM dengan dalih mengalihkan untuk sektor produktif seperti subsidi pupuk kepada petani. Dalih lain yakni yang menikmati BBM bersubsidi selama ini yakni masyarakat golongan menengah ke atas, sementara masyarakat kalangan bawah kurang menikmatinya. Sementara itu salah satu solusi yang diberikan pemerintah pusat yakni pembagian kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar dimana kedua kartu tersebut membebaskan anak-anak dari biaya sekolah dan biaya pengobatan bagi masyarakat.

Meski hal tersebut mulai dilakukan oleh pemerintah pusat, namun menurut anggota DPRP, Thomas Sondegau, pemerintah pusat harus memikirkan kembali solusi untuk Papua karena kondisi Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Yang utama yakni kondisi keterisolasian daerah yang sangat sulit untuk dijangkau, maka jika pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak harus benar-benar memikirkan dampak yang terjadi di Papua.

Thomas mencontohkan jika harga BBM naik, lima ribu rupiah secara nasional, maka di pedalaman Papua akan terjadi kenaikan 4 kali dari harga tersebut, karena transportasi yang digunakan di Papua mayoritas menggunakan transportasi udara. Selain itu juga kenaikan bahan pokok pun akan melambung tinggi, sementara mata pencaharian masyarakat di pedalaman Papua masih bergantung pada sektor pertanian yang pendapatan perkapitanya kurang dari dua juta rupiah per bulan.

Mantan anggota Komisi B DPRP ini menambahkan jika pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke pupuk maka tidak memberikan dampak yang signefikan terhadap petani di Papua. Hal ini disebabkan hasil pertanian masyarakat di pedalaman Papua belum bisa dipasarkan hingga ke kota karena transportasi yang begitu sulit.

Mengakhiri pernyataanya Thomas mengatakan dirinya tetap mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat, namun solusi untuk Papua harus dipikiran dengan baik, bahkan Thomas menawarkan jika belum ada solusi yang tepat untuk Papua maka alangkah baiknya untuk Papua harga BBM janggan dulu dinaikan. (EZRA/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1EKMSlQ

#papua #wiyainews

ANGGOTA DPRP SAMSUHNAR, AKAN DIPROSES HUKUM

Jayapura, Wiyai News – Memasuki penentuan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang saat ini sedang dibahas oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, berbagai upaya dan lobi politik pun gencar dilakukan sesama partai politik yang mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua, mulai dari pembentukan koalisi partai untuk membentuk fraksi hingga penentuan jabatan ketua komisi.

Sebelumnya Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Persatuan Indonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera telah membentuk satu fraksi yang diberi nama Fraksi Keadilan Nasional Untuk Papua yang diketuai Sinut Busup yang berasal dari Partai Amanat Nasional. Anggota Fraksi Keadilan Nasional Untuk Papua ini berjumlah enam orang, masing-masing PAN dua orang, PKPI dua orang dan PKS dua orang.

Meski telah dideklarasikan namun salah satu anggota yang berasal dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia, H. Samsuhnar nampaknya tidak mengikuti kebijakan yang telah dilakukan partainya. Yang bersangkutan memilih untuk bergabung dengan beberapa partai lainya yakni, NasDem, HANURA dan PPP untuk membentuk sebuah fraksi tanpa berkoordinasi dengan pimpinan partainya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Ramses Wally akan memproses anggotanya yang telah melanggar kebijakan partai. Ramses mengatakan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai telah diatur, bahwa setiap kebijakan yang dilakukan pimpinan partai harus dipatuhi setiap anggotanya dan jika tidak di indahkan maka oknum anggota tersebut akan diproses secara hukum.

Untuk itu dalam waktu dekat Ramses Wally akan menempuh jalur hukum guna memproses anggotanya H. Samsuhnar karena telah melanggar kebijakan partai bahkan di katakan Ramses, apa yang dilakukan saudara Samsuhnar telah mencoreng nama baik partai atas kebijakan yang telah dilakukan. (EZRA/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1sNVi3q

#papua #wiyainews

PATROLI KKP TANGKAP KAPAL BERMUATAN 10 TON MIRAS DI PERAIRAN RAJA AMPAT

Sorong, Wiyai News – Kapal patroli Hiu 011 milik Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kamis (13/11) pagi menangkap sebuah kapal pengangkut barang di kawasan konservasi perairan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat. Kapal tersebut semula diduga para petugas pengawasan, melakukan aktivitas pemboman ikan di kawasan konservasi.

Ssetelah dilakukan pengejaran terhadap kapal Tunas Harapan 3 itu, ternyata membawa sepuluh (10) ton minuman keras (Miras) jenis Cap tikus (CT) illegal dari pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), dengan tujuan Manokwari, Papua Barat.

Kapal tersebut langsung digiring petugas dari laut Raja Ampat menuju ke Pelabuhan Perikanan, Kota Sorong.

Barang bukti yang disita petugas kapal Hiu 011 di KML Tunas Harapan Indah 3

Kapten Patroli Hiu 011 menjelaskan bahwa, para petugas sempat kewalahan lantaran semakin dikejar petugas, justru kapal tersebut melaju dengan kecepatan tinggi guna menghindari kejaran petugas.

Setelah ditangkap oleh petugas kapal yang dinahkodai, La Camu, ternyata diketahui dalam kapal itu ada 10 ton miras illegal, pihak KKP langsung mengarahkan ke Kota Sorong.

Sesuai pantauan media ini, setelah kapal patroli pengawasan sandar di pelabuan perikanan Sorong maka pihak kapal pengawasan yang dinahkodai, La Eddy, SH langsung menyerahkan 9 pelaku dan barang bukti kepada pihak kepolisian dan pihak yang wajib untuk ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara ini.

ABK KML Tunas Harapan 3

“Kami sudah serahkan semua kepada pihak kepolisian, untuk ditindak lanjuti sesuah hukum “ ungkapnya.

Sementara capten kapal Tunas Harapan 3, La Camu menjelaskan, ia bersama rekan-rekanya hanya tahu membawa atau muat, tapi ada penanggung jawabannya, bahkan ada oknum Polisi Airud Polres Bitung yang ikut memback-up bisnis ini.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian bisa memberikan keterangan resmi, terkait penyidikan (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1pXw6wD

#papua #wiyainews

RAPAT KERJA SINODE KINGMI KE-3 RESMI DIGELAR

Jayapura, Wiiyai News – Rapat kerja Gereja Kingmi atau Kemah Injil yang ke-3 ini resmi berlangsung. Rapat ini dibuka dalam ibadah bersama yang diikuti oleh kurang lebih 450 peserta dari berbagai daerah yang ada di tanah Papua.

Pembukaan rapat yang dihadiri berbagai stake holder mulai dari Pemerintahan hingga perwakilan Sinode Gereja lainnya yang turut memeriahkan ibadah pembukaan rapat kerja tingkat Gereja Kemah Injil tersebut. Rapat kerja ini berlangsung di Sekolah Tinggi Teologia Walter Pos 7 Sentani, Kabupaten Jayapura.

Kepada awak media usai mengikuti ibadah bersama ketua panitia Pdt. Markus Kilungga, S.Th mengatakan kalau acara yang sudah dibuka dan berjalan baik ini diharapkan supaya sejumlah program dalam bentuk materi yang disampaikan dari perwakilan pemerintah maupun Gereja bisa dilakukan dan dijalankan. Diharapkan kepada pemerintah agar bisa mendorong pada sektor pendidikan, karena seiring dengan majunya Gereja 675 ribu orang Papua masih buta huruf, dan terbukti pada sektor pendidikan Gereja Kingmi ini, pada tahun lalu telah menyelamatkan 1000-an orang dari buta huruf. Hal ini diminta kepada pemerintah supaya bisa mengimbangi gereja dalam menjalankan program dimaksud.

Selain itu mewakili pemerintah Provinsi Papua yang turut hadir staf ahli Gubernur bidang Politik dan Kesatuan Bangsa atau Kesbangpol, Ayub Kayame mengatakan masyarakat Papua harus mandiri dan sejahtera membutuhkan keterlibatan semua pihak, melalui dana otsus sudah dialokasikan 20 persen untuk keagamaan dan juga dana dua puluh persen tersebut disalurkan melalui Lembaga Pemberdayaan KeagamaanPapua atau LPKP, sehingga diharapkan agar program dan kebijakan pemerintah dan Gereja bisa berkesinambungan, agar pelayanan Gereja kepada umatnya bisa diimbangi oleh pemerintah dengan pengalokasian anggaran dimaksud. (ROY HAMADI/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1ExlkhQ

#papua #wiyainews

PAPUA TIDAK TAKUT JIKA HARGA BBM NAIK

Jayapura, Wiiyai News – Rencana Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Ir. Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada awal tahun 2015 mendatang tidak ada berpengaruh terhadap harga sembako di Papua.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengatakan, Provinsi Papua dan Papua Barat tidak gentar jika Presiden dan Wakil Presiden rencana menaikan harga BBM yang sudah pasti mempengaruhi harga seluruh sembilan bahan pokok (Sembako) di Indonesia yang menjadi kebutuhan rakyat.

“Kami di Papua dan Papua Barat sama sekali tidak gentar karena di Papua sekarang harga BBM sudah sepuluh kali lipat dari harga yang mau dinaikan nanti,” kata Ketua MRP Papua, Timotius Murib kepada wartawan belum lama ini.

Lebih lanjut, dikatakan Murib, sekarang ini di Kabupaten Puncak Jaya 1 sak semen harga dua juta enam ratus rupiah dan jika harga BBM naik juga tidak ada pengaruhnya selain itu harga BBM 1 liter di Kabupaten Puncak Jaya itu sudah lima puluh tiga ribu.

“Jadi di Papua itu harga BBM sudah naik dan memang tidak adil tetapi itu kenyataan dan realita yang kami rasakan jadi apa yang mau kita takuti.” jelas Timotius Murib.

Jadi untuk Papua, ungkap Murib, pasca kenaikan BBM oleh Pemerintahan Jokowi-JK nanti masyarakat yang ada di Kota hanya merasakan sedikit gejolak.

“Tapi untuk masyarakat yang ada di pedalaman pasti tidak ada pengaruh karena harga BBM dan Sembako sudah naik sebelum rencana kenaikan BBM pada awal 2015 mendatang,” tandasnya.

Disinggung terkait dengan penerapan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, pimpinan lembaga kultur orang asli Papua itu mengatakan program KIP dan KIS itu harus diterapkan bagi 33 Provinsi yang ada di Indonesia dengan demikian seluruh masalah khusus di Papua ini agar Papua juga mendapat kesempatan untuk mengikuti program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat dalam bidang kesehatan maupun pendidikan.

“Saya pikir di Papua sekarang program itu sudah diterapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal ditingkat Provinsi namun lebih baik jika Papua juga ikut dalam program nasional,” pungkas Murib. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1Exlk1n

#papua #wiyainews

PEMEKARAN DOB DI PROVINSI PAPUA HARUS DISESUAIKAN DENGAN SDM

Jayapura, Wiiyai News – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengatakan jika pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dipaksakan maka masyarakatlah yang akan tergilas dengan kemajuan ekonomi di daerah lain dan orang asli Papua harus belajar dan siap untuk bersaing di bidang ekonomi dalam menghadapi pasar global.

“Mungkin dengan kesempatan sekarang ini, apalagi dengan adanya dana Otsus 80 persen yang mana berpihak kepada pembangunan ekonomi, kita memberikan pemahaman pendidikan kepada masyarakat untuk bagaimana mereka bisa berdagang dan bisa berusaha. Itu dulu,” kata Ketua MRP Papua, Timotius Murib kepada wartawan di Jayapura, Papua belum lama ini.

Ketua MRP juga menegaskan, untuk pemekaran sebuah Provinsi harus mempunyai dasar atau Undang-undang yang jelas, jangan sepert Provinsi Papua Barat yang dimerkarkan tanpa undang-undang yang jelas. Hal ini jangan sampai terulang lagi.

“Saya sangat berharap kasus ini tidak terulang lagi. Tapi kalau bisa mari duduk sama-sama dan lakukan secara administrasi dengan melihat benar-benar masyarakat setempat apakah sudah siap untuk bersaing dengan pengaruh global. Saya tidak bilang pengaruh dari teman-teman dari non Papua ya, tetapi pengaruh global,” kata Murib.

Menurut Ketua MRP Papua pemekaran DOB bukan solusi untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat Papua. Tapi yang benar adalah bagaimana caranya Gubernur, Bupati dan Walikota bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar berpihak kepada rakyat dari dana-dana yang sudah diterima.

“Dana otonomi khusus itu besar, dan kebijakan Gubernur membagi 80-20 itu sudah jelas. Sekarang tinggal action dari eksekutor-eksekutor, terutama bupati/Wali kota, kepala dinas terutama pendidikan dan kesehatan itu harus mendapat perhatian baik, sehingga benar-benar memihak ke rakyat,” tegasnya.

Pimpinan lembaga kultur orang asli Papua ini juga mengatakan sampai saat ini pihaknya belum pernah memberikan rekomendasi untuk pemekaran Provinsi. Namun yang ditampung selama ini adalah untuk pemekaran Kabupaten/Kota.

“MRP belum memberikan rekomendasi untuk pemekaran Provinsi yang diusulkan atau aspirasi yang kami dengar dari masyarakat, yaitu Provinsi Papua Tengah, Selatan dan Papua Barat Daya. Dan sampai hari ini MRP belum memberikan rekomendasi untuk pemekaran itu,”tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan, tidak ada rencana pembentukan Provinsi baru yang dimekarkan dari Provinsi Papua sebagaimana dinyatakan sejumlah kalangan dan Pemerintah Provinsi Papua hanya menyetujui usulan pembentukan 22 daerah otonomi baru (DOB) tingkat Kabupaten/kota lantaran sudah melalui mekanisme yang benar.

Sementara wacana pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan yang didengung-dengungkan sejumlah pihak, ujarnya, tak didukung Pemerintah Provinsi Papua. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1ssTKMM

#papua #wiyainews

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM JUGA DILIHAT DARI ASPEK PELESTARIAN LINGKUNGAN

Jayapura, Wiiyai News – Aspek pelestarian Lingkungan merupakan salah satu aspek yang digunakan masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Provinsi Papua selama ini.

Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Papua, Ribka Haluk mengatakan secara tidak sadar kadang masyarakat tidak berpikir, potensi hutan terdapat sumber daya alam yang banyak, sehingga main tebang saja, untuk pembangunan rumah, bisnis ekonomi dan lainnya.

“Untuk itu, kedepan kami (Dinsos Pemprov Papua) coba membangun pemikiran dalam rangka mencari alternatif pemanfaatan sumber daya hutan, tidak secara illegal dilakukan, sehingga potensi SDA tetap terlindungi atau dampak lingkungannya tetap diperhatikan,” kata Ribka Haluk kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Minggu (9/11) kemarin.

Lebih lanjut, Ribka Haluk katakan hal ini berkaitan dengan program kerja Gubernur Papua, Lukas Enembe mengenai pembangunan 13 ribu unit rumah.

“Kajian kami saat ini dalam rangka kaitannya dengan program kebijakan Gubernur pada saat ini untuk pembangunan 13 ribu unit rumah,” ungkapnya.

Namun, jelas Ribka, pihaknya akan membangun suatu pemikiran dalam rangka pembangunan perumahan di Papua, termasuk membuat perkiraan berapa kubik kayu yang akan digunakan, karena bahan dasar pembangunan rumahnya menggunakan bahan dasar kayu.

“Dinas Sosial dan Pemukiman ada perencanaan untuk pembangunan rumah, berapa kubik kayu yang kami butuhkan untuk dalam rangka menjawab aspirasi masyarakat yang membutuhkan rumah,” jelasnya.

Ribka Haluk juga mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan 13 unit perumahan tersebut, Pemprov Papua melalui Dinas Sosial harus melakukan kordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis terkait.

“Kami harus analisis dan kaji, sehingga kami miliki gambaran sekian ribu rumah dibutuhkan berapa kubik kayu, termasuk industri atau meubeler dan lainnya,” tutur Haluk.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen mengatakan, wawasan dan pemahaman aparatur serta publik terhadap perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup sangat beragam. Sehingga terkadang menimbulkan konflik atau benturan di lapangan yang semakin kompleks yang pada akhirnya berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan.

“Persoalan lingkungann hidup pada dasarnya memiliki karakteristik yang hampir sama diberbagai tempat, sehingga dalam mencermati dan menyingkapinya perlu melibatkan seluruh komponen baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat,” kata Sekda Papua. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1ttAX3g

#papua #wiyainews