KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA HARUS MENYERAHKAN DIRI

Gubernur Papua: Kekuatan TNI-Polri Lebih Besar dari pada Purom Wenda dan Enden Wanimbo cs

Jayapura, Wiiyai News – Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH meminta kepada Panglima Organisasi Papua Merdeka di wilayah Pilia, Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Purom Wenda dan Enden Wanimbo cs agar menyerahkan diri dan serahkan kembali seluruh senjata hasil rampasan ke TNI-Polri yang memiliki senjata api tersebut.

“Lebih baik serahkan senjata rampasan itu kepada TNI-Polri, kita itu kecil. Kekuatan TNI-Polri itu tidak bisa melawan karena jumlah besar hanya saja mereka lebih pendekatan kepada kesejahteraan. Kalau di suruh operasi militer maka habis kita.” Kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH kepada wartawan di hotel Horison Jayapura, Kamis (30/10).

Dengan ditangkapnya Rambo Wonda cs, Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan kepada Purom Wonda dan Enden Wanimbo harus sadar karena tidak mereka tidak memiliki kekuatan dalam memperjuangkan Papua untuk merdeka dari NKRI.

“OPM itu tidak punya kekuatan belum lagi dapat tangkap, belum lagi dapat tembak, belum lagi dia mati dengan penyakit HIV/AIDS, mereka semua sudah mati jangan buat gerakan tambahan lagi, lebih baik saya (Gubernur Papua) punya saudara-saudara ini kembali membangun daerahnya masing-masing dan jangan menciptakan keonaran-keonaran yang mengganggu stabilitas Negara,” tegas Gubernur Papua.

Disinggung terkait ditangkap oknum anggota Polsek Nduga, Briptu Tanggap Jikwa yang terbukti suplai amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata di daerah pegunungan tengah Papua, Gubernur menegaskan itu perbuatan perorangan sehingga Gubernur tidak mempersalahkan institusi TNI-Polri yang mensuplai amunisi ke KKB.

“Jadi ini bukan institusi tapi person yang selama amunisi masih disuplai ke kelompok OPM Papua tidak akan pernah aman, karena di Tingginambut itu tidak ada pabrik amunisi, siapa yang bikin amunisi di sana?” tanya Lukas Enembe, sembari mengatakan sudah pernah melaporkan kejadian tersebut ke Presiden dan Panglima TNI Republik Indonesia.

Selain itu, Gubernur Papua juga menyarankan kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk tertibkan pengiriman amunisi ke Kodam XVII/ Cenderawasih, karena kurang adanya kontrol dari Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih sehingga prajurit di lapangan menjual amunisi.

“Jadi saya sudah bilang tertibkan pengiriman amunisi ke Papua, dan hitung baik pada saat pengiriman amunisi dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Kalau tidak kontrol jelas anak buah di lapangan itu kan butuh makan minum karena harga sembako di sana mahal jadi kalau dia jual 1 butir amunisi dapat 1 juta rupiah dia bisa hidup itu yang terjadi karena person-personnya TNI-Polri,” sesal mantan Bupati Puncak Jaya itu.

Lukas Enembe menghimbau kepada Pimpinan KKB di wilayah Pilia, Kabupaten Lanny Jaya agar jangan mengancam dengan kekerasan tetapi kedepankan perdamaian di tanah Papua dan jangan mengganggu kestabilan keamanan di Papua.

“Saya berusaha dengan cara apapun sehingga hal ini tidak boleh terjadi dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak-anak Papua maka otomatis keinginan-keinginan yang berbeda ini diharapkan kedepan dapat terangkul semua.” terang Lukas Enembe. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1wibmQL

#papua #wiyainews

MANAJEMEN RSUD DOK 2 JAYAPURA TEKAD TINGKATKAN AKREDITASI

Jayapura, Wiyai News – Guna memenuhi minat masyarakat Papua dan Jayapura pada khususnya, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II bertekad untuk meningkatkan akreditasinya.

Dierktur RSUD Jayapura dr. Jerry Mzen melalui Penanggungjawab TB, TB/TB MDR, HIV/Aids, Malaria dan Menimor RSUD Jayapura, Samuel Maripadang Baso menjelaskan, salah satu langkah yang diambil untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membangun sistem pengendalian infeksi.

“Ini ujung-ujungnya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dan juga salah satu standar akreditasi RS, dimana harus memiliki sistem pengendalian infeksi. Saat ini RUD Dok II menuju aakreditasi B, sekarang akreditasinya sudah B+, tapi kita mau akreditasi lagi supaya bisa menjadi BLU (layanan umum),” terangnya kepada wartawan di RSUD Dok II usai kegiatan Lokakarya SPO Skrining Petugas Pelaksana Pelayanan TB/TB MDR dan Deseminasi Informasi TB MDR di RSUD Jayapura, pada Rabu (29/10) kemarin.

Karenanya sosialisasi yang baru kali ini dilaksanakan di RSUD Jayapura, kata Samuel, dianggap sangat penting untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Ini baru pertama kali dilakukan di RSUD Dok II, itu yang Direktur bilang agak terlambat, tapi lebih baik terlambat dari pada tidak sama sakali. Kita akan mulai terus sehingga betul-betul pengendalian infeksi di RS ini bisa berlangsung dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, dikatakan Samuel inti dari kegiatan tersebut untuk sosialisasi skining terhadap pegawai RS terhadap tuberkolosis paru.

Ditambahkannya, selama ini di RSUD Dok II sudah banyak merawat pasien TB Paru dan juga TB Paru yang resisten terhadap obat untuk menilai pengendalian infeksi, pihaknya memulai skrining kepada karyawan, dokter, perawat, petugas Laboratorium dan radiotologi, periksa dan ronsen, lalu ambil hasil labnya apakah dia tertular penyakit TB Paru atau tidak.

Tidak hanya berhenti pada pengendalian infeksi TB Paru, Samuel menyatakan pihaknya juga akan membuat sistem pengendalian terhadap berbagai jenis infeksi yang ada.

“Kedepan kita akan memperbaiki sistem pengendalian infeksi ini sehingga secara berkala kita skrining karyawan kita, apakah tertular dari penyakit-penyakit TB Paru yang diderita pasien atau juga menularkan penyakit kepada pasien. Jadi pasien safety dan provider safety, petugas kesehatan aman dan pasien aman,” tambah Samuel.

Mengenai Standar Prosedur Operasional, Samuel mengatakan sebenarnya RSUD Dok II Jayapura telah memilikinya, hanya saja ia mengakui diperlukan adanya perbaikan secara berkala.

“SPO kita sudah ada dan akan kita perbaharui lagi, tadi SPO Skrining untuk TB, dan kita akan buat semua SPO, terhadap pengendalian infeksi naskomya, luka dan banyak lagi, karena itu didalam satu pengendalian infeksi,” pungkasnya. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1039tKA

#papua #wiyainews

KENAIKAN PANGKAT PNS PEMPROV PAPUA DISESUAIKAN DENGAN JENJANG PENDIDIKAN

Jayapura,Wiiyai News – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kepegawaian Daerah Papua melaksanakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan hak dan prestasi sehingga perlu diprioritaskan.

Gubernur Papua, Lukas Enembe melalui Asisten III Bidang Umum Setda Provinsi Papua Rosina Upessy, SH mengatakan meski telah mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat tetapi tidak semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lulus untuk dinaikan pangkatnya, kecuali formasi mengijinkan atau hanya pegawai yang memiliki ijazah serta lulus pada ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan pendidikannya sesuai bidang tugasnya.

“Contoh seorang PNS di BKD Provinsi Papua memperoleh pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat, maka PNS tersebut bisa ikut ujian penyesuaian kenaikan pangkat tetapi tidak bisa diusulkan kenaikan pangkat penyesuaiannya. Mengapa demikian, karena dia harus pindah ke Dinas Kesehatan dulu baru bisa diusulkan kenaikan pangkatnya,” Kata Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang umum Setda Papua, pada pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat di lingkungan Pemerintah Provinsi, Senin (27/10), di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua.

Perlu diketahui, dalam pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2013 lalu, jumlah peserta yang lulus mencapai 91,9% (737 orang) sementara yang tidak lulus 8,1 % (65 orang) dari 802 peserta ujian penyesuaian yang terdaftar.

Oleh karena itu, dalam pelaksaan ujian kali ini para peserta harus bekerja semaksimal mungkin agar mencapai hasil yang positif.

“Saya mengharapkan agar saudara dapat bekerja dengan baik dan ujian ini bukanlah sekedar formalitas, tetapi merupakan penyaringan kualitas aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti ijazah terakhir pegawai yang diragukan keabsahannya (palsu), kemudian dipergunakan dalam pengusulan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Dirinya meminta agar peserta ujian penyesuaian ijazah yang merasa menggunakan ijazah palsu untuk dapat mengundurkan diri. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1twtWol

#papua #wiyainews

ELIA LOUPATTY: BELUM ADA PETUNJUK TERKAIT KEMENTRIAN BARU

Jayapura, Wiiyai News – Terkait dengan perubahan nomenklatur susunan Kementerian dan lembaga dalam masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pemerintah Provinsi Papua melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra, red) mengaku sampai saat ini Pemprov Papua belum dapat petunjuk tentang perubahan nama Kementerian tersebut.

Elia Loupatty mengatakan, pada dasarnya harus ada acuan dari Kementerian baru yang dibentuk Kabinet Kerja Jokowi – JK sehingga Pemerintah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua bekerja pada acuan itu.

“Memang belum ada petunjuk. Tetapi pada dasarnya Kementerian baru itu, kami Provinsi dan Kabupaten/kota setidak-tidaknya ada acuan dari bentuk Kementerian itu, kami harus mengacu kesitu. Dalam hal organisasi di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/kota,” kata Asisten II Setda Provinsi Papua, Elia Loupatty kepada wartawan di Hotel Horison Jayapura, Senin (27/10).

Lebih lanjut, Elia Loupatty mengatakan meski tidak 100 persen daerah harus mengikutinya, setidak-tidaknya harus menyesuaikan dengan istilah-istilah yang ada di Kementerian, karena akan melahirkan Dirjen baru misalnya tidak ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Kami justru kesulitan dalam melakukan koordinasi program, sinergitas dan kegiatan,” jelas Loupatty.

Untuk itu Pemprov Papua nantinya harus membaca isi dari Kementerian itu melahirkan eselon I. Dimana eselon I ini banyak yang harus disesuaikan, walaupun tidak harus 100 persen.

“Namun setidak-tidaknya misalnya kita melahirkan badan ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan. Diseluruh Indonesia hanya DKI dan Papua yang tidak mempunyai badan koordinasi dan penyuluhan, sementara yang Provinsi lain mempunyai badan koordinasi dan penyuluhan. Hal ini berpengaruh dalam pembiayaan khususnya APBN,’’ ungkapnya.

Nantinya untuk penyesuaian masih menunggu struktur baru, yang jelas judul-judul dari Kementerian Pemprov Papua tinggal melihat isinya. Sebab untuk Provinsi tertimur Indonesia ini, penyesuaian nama harus melalui Peraturan Daerah (Perda).

“Apapun namanya harus melalui Perda, kemungkinan Perda yang sudah ada untuk SLTK sebagian butuh penyesuaian dan sebagian tidak misalnya di unsur staf di biro-biro itu kemungkinan tidak dilakukan. Tetapi untuk teknis mempunyai pengaruh besar,” terangnya. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1xuIuTq

#papua #wiyainews

MASYARAKAT HARUS HATI-HATI PENIPUAN MENGATASNAMAKAN BANK INDONESIA

Jayapura, Wiiyai News – Kepala kantor Bank Indonesia Perwakilan Papua dan Papua Barat, Hasiholan Siahaan menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan pinjaman kepada masyarakat, terutama pengusaha dengan syarat memberikan sejumlah dana sebagai dana panjar untuk administrasi.

Dikatakan Siahaan, dalam beberapa bulan terakhir ini maraknya kasus penipuan yang mengatasnamakan Bank Indonesia.

“Seperti diketahui bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia bukanlah seperti Bank umum lainnya yang menghimpun dana berupa tabungan dari masyarakat ataupun menyalurkan kredit/pinjaman kepada masyarakat,” kata Kepala kantor BI Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat, Hasiholan Siahaan melalui press releasenya kepada wartawan, Senin (27/10).

Salah satu modus penipuan yang dilakukan, dialami oleh salah satu Perusahaan di Jayapura. Perusahaan tersebut dijanjikan pinjaman sebesar Rp. 100 milyar dari Bank Indonesia (BI) oleh salah satu Perusahaan di Jakarta. Adapun syarat pencairan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan di Jayapura tersebut adalah dengan membayar biaya administratif bank sebesar Rp. 225 juta.

Dalam menjalankan modusnya, Perusahaan di Jakarta membuat suatu nota kesepahaman atau MoU di Jayapura, dalam nota tersebut dijelaskan bahwa Perushaan yang di Jayapura akan membayar biaya administratif dalam 2 tahap. Dari kasus yang terjadi, Bank Indonesia meminta agar masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada modus-modus penipuan tersebut.

Bank Indonesia tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat dan tidak memberikan pinjaman dalam bentuk apapun kepada masyarakat.

“Masyarakat dihimbau tidak langsung percaya kepada pihak-pihak yang mengatanamakan BI untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan segera mengkonfirmasi kepada BI apabila mengalami atau mengetahui kejadian serupa agar melaporkan ke kantor Perwakilan Bank Indonesia, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9 Jayapura,” tegasnya. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1oO7XIr

#papua #wiyainews

BPD BERKOMITMEN PERKUAT DIRI MENJADI BANK TERKEMUKA DI DAERAH

Jayapura, Wiyai News – Bank Pembangunan Daerah berkomitmen memperkuat diri menjadi bank terkemuka di daerahnya masing masing melalui layanan kompetitif dengan jaringan yang luas serta dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional, Bank Pembangunan Daerah menggelar pertemuan dan Seminar terkait dengan pencapaian BRC (Bank Regional Champion).

Kali ini Bank Papua menjadi tuan rumah kegiatan akbar tersebut. Kegiatan yang dihadiri oleh Bank Pembangunan Daerah dari seluruh Indonesia ini mengangkat tema “Review Implementasi BPD Regional Champion Untuk Meningkatkan Daya Saing BPD Dalam Menghadapi MEA dan Liberalisasi di Bidang Keuangan Tahun 2020″.

Bank Regional Champion diharapkan dapat terwujud pada tahun 2014 ini. oleh karenanya diakhir tahun 2014 ini mencapaian BRC masih belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan program BRC masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari pihak pengurus BPD.

Untuk mendukung tercapainya sasaran BPD sebagai Regional Champion, dalam setiap tahapannya untuk mengimplementasikan dan mengacu pada tiga pilar penopang bagi terwujudnya BRC yakni, Ketahanan yang kuat, Kemampuan sebagai Agent of Regional Development dan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini dikatakan Ketua Umum ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah) Eko Budiwiyo saat memberikan sambutan pada kegiatan Seminar di Hotel Swiss Bell Jayapura, Kamis (23/10).

Sementara itu, seiring dengan perkembangan dan perubahan baik dari regulator maupun situasi dan kondisi ekonomi secara global dan berdasarkan indikator pencapaian BRC oleh BPD seluruh Indonesia maka diperlukan review terhadap indikator-indikator pencapaian BRC.

Sementara itu, rencana kedepan yang telah disepakati bersama untuk dilakukan penyempurnaan visi BRC dan penetapan indikator untuk menetapkan arah BPD 10 tahun kedepan, dengan pertimbangan antara lain adalah tantangan yang dihadapi BPD serta sejalan dengan program MP21 (Master Plan Perbankan Indonesia). (EDDY/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1uVmwX9

#papua #wiyainews

MASALAH JABATAN KAJATI PAPUA, GUBERNUR PAPUA TIDAK BERHAK MENGINTERVENSI

MASALAH JABATAN KAJATI PAPUA, GUBERNUR PAPUA TIDAK BERHAK MENGINTERVENSI
http://wiyainews.com/masalah-jabatan-kajati-papua-gubernur-papua-tidak-berhak-mengintervensi.html

HIPMAS BERHARAP JOKOWI BISA BERDAYAKAN PENGUSAHA ASLI PAPUA

HIPMAS BERHARAP JOKOWI BISA BERDAYAKAN PENGUSAHA ASLI PAPUA
http://wiyainews.com/hipmas-berharap-jokowi-bisa-berdayakan-pengusaha-asli-papua.html

DIDUGA TERDAKWA DW DAN JW BISA LOLOS DARI TUNTUTAN JPU

DIDUGA TERDAKWA DW DAN JW BISA LOLOS DARI TUNTUTAN JPU
http://wiyainews.com/diduga-terdakwa-dw-dan-jw-bisa-lolos-dari-tuntutan-jpu.html

KAJATI PAPUA MERASA DIKHIANATI OLEH WAKILNYA

KAJATI PAPUA MERASA DIKHIANATI OLEH WAKILNYAhttp://wiyainews.com/kajati-papua-merasa-dikhianati-oleh-wakilnya.html

AKSI BERSAMA MASYARAKAT PERINGATI HARI HABITAT

AKSI BERSAMA MASYARAKAT PERINGATI HARI HABITAT
http://wiyainews.com/aksi-bersama-masyarakat-peringati-hari-habitat.html

KINERJA KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA MENGALAMI KEMUNDURAN

KINERJA KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA MENGALAMI KEMUNDURAN
http://wiyainews.com/kinerja-kabupaten-di-provinsi-papua-mengalami-kemunduran.html

SABTU – MINGGU RUAS JALAN SOA SIU JADI KAWASAN CAR FREE DAY

SABTU – MINGGU RUAS JALAN SOA SIU JADI KAWASAN CAR FREE DAY
http://wiyainews.com/sabtu-minggu-ruas-jalan-soa-siu-jadi-kawasan-car-free-day.html

8 JAM DIPERIKSA, ISTRI WALIKOTA JAYAPURA BISA JADI TERSANGKA

8 JAM DIPERIKSA, ISTRI WALIKOTA JAYAPURA BISA JADI TERSANGKA
http://wiyainews.com/8-jam-diperiksa-istri-walikota-jayapura-bisa-jadi-tersangka.html

AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU DIMINTA TINJAU KEMBALI KERJASAMA DENGAN TNI-POLRI

AMERIKA SERIKAT, AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU DIMINTA TINJAU KEMBALI KERJASAMA DENGAN TNI-POLRI
http://wiyainews.com/amerika-serikat-australia-dan-selandia-baru-diminta-tinjau-kembali-kerjasama-dengan-tni-polri.html

PEMPROV PAPUA MINTA BUPATI/WALIKOTA LAPORKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PEMPROV PAPUA MINTA BUPATI/WALIKOTA LAPORKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
http://wiyainews.com/pemprov-papua-minta-bupatiwalikota-laporkan-standar-pelayanan-minimal.html

KASI INTEL KEJARI DAPAT ANCAMAN KARENA BERANTAS KASUS KORUPSI BATIK DI PEMKOT JAYAPURA

KASI INTEL KEJARI DAPAT ANCAMAN KARENA BERANTAS KASUS KORUPSI BATIK DI PEMKOT JAYAPURA
http://wiyainews.com/kasi-intel-kejari-dapat-ancaman-karena-berantas-kasus-korupsi-batik-di-pemkot-jayapura.html

KEJARI JAYAPURA TETAPKAN KONTRAKTOR KORUPSI BATIK DPO

KEJARI JAYAPURA TETAPKAN KONTRAKTOR KORUPSI BATIK DPO
http://wiyainews.com/kejari-jayapura-tetapkan-kontraktor-korupsi-batik-dpo.html