Jayapura, Wiyai News – Mengemban tugas sebagai Gubenur dan Wakil Gubernur bukanlah sesuatu yang mudah, terlebih tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat. Meski demikian berbagai tantangan dalam tugas sudah seharusnya mampu dijalankan sebagai orang nomor satu dan dua pada sebuah Provinsi. Kondisi tersebut sebagaimana yang saat ini dialami oleh Gubernur dan Wakil Gubernur ke 13 Provinsi Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal.
Lukas Enembe dan Klemen Tinal memiliki komitmen dan visi misi yang jelas guna mensejahterakan masyarakat Papua, namun tidak mudah dalam melaksanakannya, kerjasama yang baik antar semua pihak sangat dibutuhkan sehingga komitmen tersebut dapat terlaksana. Salah satu pihak yang sangat berperan penting demi kesejahterakan masyarakat Papua yakni legislatif tingkat Provinsi Papua yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP.
Meski Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku dipilih langsung oleh masyarakat, namun kerja sama antara semua pihak guna merancang berbagai program dan kebijakan tetunya sangat diharapkan.
Legislatif dengan perannya sebagai perwakilan rakyat maka juga mengemban tanggung jawab moral untuk mendorong aspirasi rakyat. DPR Papua sendiri sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi maka mempunyai tiga fungsi, diantaranya : Pengawasan, Budgeting dan Legislasi. Dengan ke tiga fungsi tersebut maka, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dituntut terus bekerja keras demi peningkatan berbagai sektor kebutuhan masyarakat.
DPRP sebagai lembaga legislatif adalah badan atau lembaga yang berwenang untuk membuat berbagai regulasi dan sebagai kontrol terhadap pemerintahan atau eksekutif, sedangkan eksekutif atau Pemerintah adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan.
Dari fungsinya tersebut maka antara pihak legislatif dan eksekutif dituntut untuk melakukan kerjasama, apalagi di Indonesia memegang prinsip pembagian kekuasaan, maka tidak boleh ada suatu kekuatan yang mendominasi.
Dalam setiap hubungan kerjasama pasti akan selalu terjadi gesekan-gesekan, begitu juga dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Legislatif yang merupakan wakil dari partai politik tentunya dalam menjalankan tugasnya tidak jauh dari kepentingan partai, begitu juga dengan eksekutif yang meskipun dipilih langsung oleh rakyat tetapi secara historis Gubernur memiliki hubungan dengan partai, Gubernur sedikit banyak juga pasti mementingkan kepentingan partainya.
Hubungan eksekutif dan legislatif di Provinsi Papua pada masa sebelumnya cukup baik. Bisa dikatakan demikian karena hampir tidak ada konflik antara eksekutif dan legislatif pada masa-masa sebelumnya, meski dalam memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat ada diantara mereka yang sempat berselisih pendapat, namun itu merupakan hal yang lumrah dalam dunia demokrasi.
Perubahan sistem pemilihan langsung oleh masyaraat ternyata juga berpengaruh terhadap relasi atau hubungan antara eksekutif dengan anggota legislatif sendiri. Dengan pemilihan dari rakyat langsung, Gubernur dan DPRP merasa mempunyai legitimasi ataupun mempunyai hak bahwa dirinya adalah wakil dari rakyat langsung dan merasa punya dukungan penuh dari rakyat. Maka bisa jadi mendorong masing-masing pihak menjadi kurang bertoleransi.
Disisi lain karena merasa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur karena dilakukan langsung oleh masyarakat maka mendorong tak ada toleransi antar sesama karena DPRP sendiri merasa hal yang sama. Namun untuk Papua yang lebih baik maka, hubungan kerja kedua harus menjadi sejalan seiring ketentuan yang berlaku, dimana legislatif selaku perwakilan rakyat terus mengawasi berbagai kebijakan yang di lakukan eksekutif dalam hal ini Guberbur.
Menyadari bahwa dalam mewujudkan visi dan misi demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua maka Lukas Enembe dan Klemen Tinal terus berbenah dan mendorong berbagai kebijkan. Kerja sama baik lintas SKPD hingga berbagai lembaga masyarakat terus dilakukan, telebih kerja sama antara eksekutif dan legislaif tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota.
Jika dilihat secara politik maka partai pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur bukanlah satu-satunya partai yang mendominasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua, namun hal tersebut tidak menjadi kendala bagi kedua lembaga ini.
Sejumlah program yang ditawarkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua hingga pembagian anggaran otonomi khusus 80 persen untuk Kabupaten/Kota dan 20 persen dikelola Provinsi terus mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
Begitupula sebaliknya, beberapa regulasi dan program yang ditawarkan DPR Papua sebagai inisiatif dewan mendapat dukungan penuh dari Gubernur dan Wakil Gubernur hingga seluruh SKPD tingkat Provinsi Papua.
Mungkin terlalu dini untuk pujian ini dilontarkan tetapi dapat dilihat bahwa dalam kepemimpinan Lukas-Klemen tidak seperti beberapa Gubernur yang sebelumnya. Keduanya saat hendak melakukan perjalanan kemanapun selalu didampingi oleh pihak dewan, sebuah cerminan yang patut diacungi jempol.
Harmonisasi yang terbangun selama ini janganlah sirna sering waktu mengingat perjalanan baru seumur jagung, sementara masih banyak yang harus diwujudkan, baik pembenahan struktur SKPD hingga program pada berbagai sektor bagi masyarakat wajib terealisasi. Masyarakat terus mengharapkan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif demi Papua yang lebih baik, Papua yang Bangkit dari keterpurukan, Mandiri dan sejahtera. (JEB/WN)
from WiyaiNews http://ift.tt/1yH6LoD
#papua #wiyainews
No comments:
Post a Comment