SYAMSUNAR: YANG SAYA LAKUKAN HANYA MENGIKUTI KEBIJAKAN PUSAT

Jayapura, Wiyai News – Upaya Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Papua Partai Keailan Persatuan Indonesia (PKPI), Ramses Wally untuk menenpuh jalur hukum terkait salah satu anggota DPRP-nya Syamsunar yang dinilai telah melanggar ketentuan partai, mendapat perlawanan dari anggotanya Syamsunar.

Menurut Syamsunar apa yang di lakukannya bukan sebagai bentuk perlawanan, tetapi kebijakan tersebut menggikuti kebijakan dewan pimpinan pusat PKPI yang telah diamanahkan kepada seluruh anggota DPR tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota untuk mengikuti arah koalisi nasional.

“Saya inikan di usung oleh partai PKPI, jadi semua arahan partai dari pusat maka saya tetap menjalankan, dulu kami berangkat ke Jakarta untuk orentasi seluruh anggota PKPI Indonesia dan di intruksikan dari ketua umum Jendral Purnawirawan Sutioso dan Sekjen bahwa partai PKPI pendukug adalah PDI, HANURA, NasDem dengan PKB, jadi di himbau dan di intruksikan bahwa tidak bisa ada yangkeluar dari koalisi Indonesia Hebat apa pun juga, itu intruksi.” Ungkap mantan anggota DPRD Kabupaten Sarmi tersebut.

Seruan untuk mengikuti arah koalisi nasional juga disampaikan dewan pimpinan nasional saat saudara Syamsunar mengikuti pembekalan anggota DPRP di Jakarta belum lama ini, melalui sebuah surat yang di tandatangani oleh ketua umum dan sekjen, dalam surat tersebut menegaskan bahwa dua anggota DPRP yang diusung PKPI untuk tidak keluar dari koalisi Indonesia Hebat.

Syamsunar menambahkan selain ketentuan yang telah disampaikan sebelumnya, dewan pimpinan nasional juga mengirimkan dua surat para tanggal 17 november 2014 dengan nomor masing-masing; 153/DPN PKP INDONESIA/XI/2014 dan 154 / DPN PKP INDONESIA/XI/2014. Dalam surat tersebut menyetujui adanya pembentukan fraksi gabungan antara HANURA, PKPI dan beberapa partai lainya, dan menyetujui anggota DPRP yang berasal dari PKPI untuk bergabung dalam fraksi tersebut.

Sementara itu terkait upaya ketua pimpinan Provinsi Papua untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), Syamsunar mengatakan sudah ada ketegasan dari sekjen bahwa tidak gampang untuk memecat anggota DPR karena proses tersebut merupakan kewenangan pusat bukan daerah.

Syamsunar yang juga berupakan salah satu pengusaha ternama di Kota Jayapura ini, bahkan menegaskan bahwa semua yang dilakukan ketua pimpinan Provinsinya tidak memiliki dasar hukum yang jelas, untuk itu dirinya menghimbau agar pimpinan PKPI Papua, Ramses Wally berhenti mencari-cari kesalahan karena semuanya tidak terbukti.

Sementara itu juga di tempat yang sama ketua DPD Partai HANURA Provinsi Papua, Yan Mandenas mengatakan, partainya tidak pernah mengintervensi urusan rumah tangga PKPI, tetapi HANURA tetap membuka diri untuk menerima anggota partai manapun yang mau bergabung dan membentuk fraksi.

“Terkait dengan anggota PKPI yang saudara Syamsunar yang memilih untuk bergabung dengan fraksi HANURA, karena yang bersangkutan telah mengantonggi ijin dari dewan pimpinan nasional PKPI, tetapi kami tidak serta merta untuk menerimanya karena harus ada penegasan lagi dalam bentuk surat, mengingat PKPI sendiri sebelumnya telah membentuk satu fraksi bersama PAN dan PKS, untuk itu kami masih menunggu surat ketegasan terakhir yang menentukan anggota PKPI akan bergabung dengan koalisi fraksi yang mana.” Ungkap Mandenas.

Yan juga mengatakan bahwa jika pimpinan PKPI Provinsi Papua mengatakan diriya mengintervensi maka pernyataan tersebut keliru karena yang dijalankan hanyalah keinginan dan permintaan dari PKPI pusat. (EZRA/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1qlFcDE

#papua #wiyainews