JELANG 1 DESEMBER, TNI/POLRI DIMINTA JANGAN MELAKUKAN TEKANAN BERLEBIHAN

Sorong, Wiyai News – Tanggal 1 Desember merupakan momen bersejarah di tanah Papua, dimana dinobatkan sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (HUT-OPM), hal ini sudah menjadi tradisi bagi TNI/Polri untuk melakukan pengamanan dan pengawasan, baik tertutup maupun terbuka.

Pengamanan dan pengawasan yang dilakukan aparat Negara ini, dinilai berbagai kalangan sangat berlebihan serta memberikan tekanan kepada orang asli papua (OAP) menjadi takut, akibat statement pimpinan TNI/Polri melalui media masa dan sebagainya.

Tokoh Pemuda Papua, yang juga adalah anggota DPRD Kota Sorong, Augustie C. R. Sagrim, ST mengatakan, momen 1 Desember jangan dipolitisir, dalam hal ini tidak boleh dilakukan tekanan-tekanan berlebihan yang dimunculkan aparat tentang ada ancaman separatis dibalik momen itu.

Karena menurut Gusty, justru aparat terus melakukan tekanan melalui statement maka akan membuat masyarakat Papua tambah marah, sebab mengganggu ketentraman serta keamanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tokoh Pemuda Papua, Augustie C.R.Sagrim,ST

“Kami orang Papua ini baik hati, membuka diri untuk semua dan kami tau bahwa kami adalah bagian dari NKRI, Cuma tanggal 1 Desember merupakan satu nilai khusus tersendiri bagi oramg Papua dan wajar ketika mereka menyenang itu, baik melalui dan kegiatan lainnya, itu adalah hak azasi manusia yang tidak boleh dilarang” tegas Gusty Sagrim kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jumat (28/11/14).

Sebagai anak asli Papua Gusty berharap, jangan dipolitisir kepada hal-hal yang tidak baik, karena setiap pada tanggal 1 Desember, masyarakat Papua, khususnya orang Kristiani mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal, dimana Desember merupakan bulan Natal.

“1 Desember, kami mempersiapkan hati untuk menyambut damai Natal, sehingga jangan dipolitisirlah, jika masih dipolitisir maka kami yang menyambut damai Natal masih takut-takut” sambung Sagrim.

Gereja yang mempunyai peranan penting menjadi sebuah landasan dimana Papua bisa terbuka luas untuk semua orang masuk, kemerdekaan sejati yang diminta adalah bagaimana masyarakat asli Papua sejahtera.

“Artinya momen 1 Desember merupakan tindakan untuk melawan lupa, terhadap hal-hal yang sudah terjadi” ujarnya.

Pikiran yang sama juga disampaikan Tokoh Masyarakat Biak di Sorong, Timotius Kbarek mengatakan, tindakan aparat menjelang 1 Desember tapi tidak termasuk sikap yang bijaksan, karena masih ada solusi lain secara politis.

“Tindakan yang dilakukan pihak TNI/Polri terkait 1 Desember sebagai sebuah ancamana bagi NKRI adalah sangat gegabah dan berlebihan, karena ada solusi lain yang secara bijaksana diambil untuk berbicara tentang keutuhan NKRI” Tukas Timo.

Timo menjelaskan, tanggal 1 Desember memang secara historis pernah ada dalam pandangan politik, masyarakat Papua, terutama digenerasi tahun 60 hingga 80an. Tapi pada masa kini sudah tidak murni muatan politiknya.

“Dewasa ini, tanggal tersebut dipakai hanya sebagai “Politik Umpan” (Bait Political) oleh kalangan elit Papua, dan lebih parah lagi ada orang-orang tertentu yang bukan Papua asli menjadikan momen itu sebagai “Project of political” dengan maksud supaya sedotan anggaran pengamanan stabilitas tanah Papua dari APBN harus selalu mendapat perhatian dan dapat ditingkatkan terus” Tulis Timo melalui pesan singkat Short Message Service (SMS) kepada media ini, Jumat (28/11/14).

Sedangkan Kapolres Sorong Kota, AKBP Karimudin Ritonga, S.Ik M.H kepada para kuli tinta di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengaskan, pihaknya siap mengamankan Kamtibmas pada tanggal 1 Desember di wilayah hukum Polres Sorong, “Ya kita siap, kan sudah ada Aman Maroa lima itu” tutupnya. (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1FzNBGW

#papua #wiyainews