NATALIS EDOWAI: PAPUA TIDAK MEMBUTUHKAN KADO TRANSMIGRASI DAN PEMEKARAN

Jayapura, Wiyai News – Setelah sepekan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik para mentEri pada kabinet yang dipimpinNya, berbagai program pun langsung dijalankan, seolah membuktikan kepedulian pemerintah kepada rakyat Indonesia, yang telah menunggu terobosan Presiden baru Republik Indonesia.

Salah satu prOgram yang disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi, H. Marwan Ja’far bahwa pemerintah akan membuka program transmigrasi untuk mengantarkan masyarakat di daerah padat penduduk seperti pulau Jawa ke beberapa daerah tujuan transmigrasi, seperti Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Papua. Untuk mensukseskan program ini, pemerintah Republik Indonesia juga akan bekerja sama dengan TNI/POLRI untuk mengawal para transmigrasi hingga ke daerah tujuan dan menjamin keamanan setempat sehingga para transmigrasi merasa nyaman.

Program tersebut sontak mendapat perlawanan dari berbagai kalangan di Papua, baik pemerintah Provinsi Papua sendiri, para mahasiswa, masyarakat, hingga organisasi kepemudaan, karena program ini dipandang bukan solusi untuk membangun Papua tetapi akan menambah beban bagi pemerintah Papua.

Ketua Pemuda Lumbung Inspirasi Rakyat Provinsi Papua (LIRA) mengatakan, saat ini Pepua tidak membutuhkan Transmigrasi ataupun Pemekaran wilayah, tetapi yang dinantikan adalah pengesahan Undang-undang Pemerintahan bagi Provinsi di Tanah Papua atau yang di sebut dnegan UU Otsus Plus, karena undang-undnag tersebut merupakan solusi demi pembangunan Papua yang lebih baik.

Edowai mengatakan, selama ini Papua selalu memberikan solusi yang untuk kepentingan umum Indonesia, tetapi pemerintah pusat tidak pernah memikirkan solusi untuk pembangunan Papua, sehingga wacana yang telah disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnsmigrasi itu harus ditarik kembali ataukah dialihkan ke daerah lain di luar Papua.

Kondisi rill yang terjadi di Papua saat ini adalah, masih tingginya angka kemiskinan, buta aksara yang juga belum menunjukan tren positif, belum lagi penganguran yang masih tinggi, sehingga dengan kondisi tersebut pemerintah pusat harus memberikan solusi bukan menambah beban seperti mendatangkan transmigrasi yang nota bene adalah penganguran di pulau Jawa juga warga miskin nantinya menambah beban pemerintah Provinsi Papua.

Pemerintahan Republik Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo diharapkan mampu menjawab persoalan, sebagaimana kondisi rill yang dihadapi Papua saat ini. (EZRA / WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1qoUojp

#papua #wiyainews