GENERASI PAPUA HARUS BERKUALITAS DAN MANDIRI

Jayapura, Wiyai News – Melihat realitas yang terjadi di tengah masyarakat Papua saat ini, perkembangan generasi mudah semakin rendah di dalam pergaulannya sehari-hari serta nilai moral yang tertanam kepada para generasi yang terus merosot.

Hal ini perlu disikapi bersama oleh semua pihak yang dapat memberikan kontribusi dan perhatian pada generasi muda, karena generasi muda adalah harapan bangsa dan agama yang menjadi tolak baik dan buruknya bangsa dan agama kedepan akan di tentukan oleh para generasi muda.

Pemerintah Provinsi Papua sendiri tak mau tinggal diam dalam menyikapi kondisi ini. Mewujudkan generasi muda yang berkualitas merupakan hal yang penting bagi Pemerintah Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakilnya Klemen Tinal.

Berbagai kegiatan yang positif kepada generasi Papua pun terus dilakukan Pemerintah Provinsi Papua seperti pembinaan kelembagaan kepemudaan juga sejumlah kegiatan kepemudaan tingkat Nasional yang digelar di Papua.

Salah satu kegiatan Nasional yang dilakukan di Papua, yakni Kongres Nasional Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tahun 2014, kegiatan ini sendiri merupakan yang pertama kalinya di lakukan di Provinsi Papua.

Jika diamati, para Gubernur sebelumnya mayoritas merupakan pengurus bahkan ada yang merupakan ketua KNPI Provinsi Papua, namun tidak mampu untuk mengadakan Kongres KNPI di Papua, bukan hanya sebagai ketua tetapi Gubernur sebelumnya Barnabas suebu merupakan salah satu pendiri organisasi KNPI di tanah air.

Meski bukan merupakan ketua atau pengurus organisasi kepemudaan namun Gubernur Provinisi Papua Lukas Enembe berkomitmen untuk meningkatkan kualitas generasi muda di Provinsi Papua sehingga dapat bersaing dengan generasi muda lainnya di luar Papua.

Bagi Pemerintah Provinsi Papua, generasi mudah merupakan penerus di tanah Papua sehingga baik moral maupun pengetahuan harus terus ditingkatkan, sehingga kedepannya mampu mewujudkan Papua yang lebih baik.

Niat ini juga mendapat dukungan dari seluruh organisasi kepemudaan di Provinsi Papua, sebagaimana yang di sampaikan oleh Natalis Edowai ketua Pemuda LIRA Provinsi Papua.

Menurutnya dukungan dari Gubernur Provinsi Papua atas terselengaranya Kongres KNPI di Provinsi Papua merupakan terobosan yang patut diajungi jempol pasalnya selama ini belum pernah diselenggarakan kegiatan Nasional untuk pemuda di Provinsi Papua.

Untuk itu Natalis juga mengajak seluruh organisasi pemuda di tanah Papua untuk mendukung terselengaranya Kongres KNPI di Provinsi Papua.

Jika kegiatan ini tidak terselenggara maka untuk kedepannya sangat sulit untuk diselenggarakanya event serupa di Provinsi Papua, mengingat kesempatan yang diberikan saat ini salah dimanfaatkan oleh para pemuda di Papua. Meski Pemerintah Provinsi Papua telah berkomitmen dalam mewujudkan generasi Papua yang berkualitas, namun peran sosial sangat di butuhkan dari seluruh pihak di tanah Papua.

Peran sosial yang dibutuhkan agar semua pihak dapat memberikan buah pemikiran, tindakakan yang dapat memajukan cita-cita para generasi mudah lebih ke arah positif dan dapat terhidar dari berbagai macam yang mempengaruhi generasi muda terutama dalam cara pergaulan yang sudah bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan norma agama yang berlaku di negeri ini khususnya di tanah Papua.

Bila hal ini tidak disikapi secara bersama maka yang akan menjadi korban terus menerus adalah generasi muda serta berdampak buruk di tengah masyarakat. Akibat dari perbuatan dan tindakan para genarasi muda, akibat dari penonjolan sikapnya akhirnya dapat mengganggu masyarakat di sekitarnya.

Peran serta dalam membangun karakter para generasi muda yang semakin hari semakin merosot dalam berbagai bentuk cara yang dapat dilakukan yang bernilai dan berdampak baik, serta dapat merubah perilaku generasi muda.

Pemerintah Provinsi Papua juga mengharapkan tiga fondasi dasar dalam mewujudkan generasi Papua yang berkualitas dan bermoral dan tak bisa untuk dipisahkan yakni pertama, lembaga pendidikan dari orang tua.

Dalam hal ini, orang tua tidak terlepas dari tanggung jawab sekedar memberikan kebutuhan makan, kebutuhan sekolah dan kebutuhan lainya, tetapi lebih dari itu orang tua sebagai tempat, langka awal dalam menentukan keberhasilannya punya tanggung jawab dalam mengontrol sepenuhnya terhadap perbuatan anak di luar.

Kontrol yang dilakukan orang tua terhadap anak, merupakan hal yang sangat penting, sehingga anak tidak bebas begitu saja dalam melakukan segala perbuatannya di luar rumah sebagai tempat sandaran dan tumpuan semua keluarga.

Anak atau generasi muda adalah suatu amanah yang mesti dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena dalam ajaran agama manapun menyia-nyiakan amanah adalah khianat, oleh karena itu selaku orang tua yang mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap tanggungjawabnya jangan membiarkan anak-anaknya atau generasi mudahnya jatuh kedalam jurang kebinasaan.

Maka dari itu kewajiban orang tua yang tidak kalah dari tanggung jawab yang lainnya adalah mengontrol para generasi mudah atau anaknya dalam pergaulan sosial.

Peran yang kedua yakni Lembaga Pendidikan Sekolah, pendidikan sekolah yang di mulai dari TK, SD sampai Perguruan Tinggi adalah merupakan lembaga pendidikan yang sangat penting bagi generasi muda dalam mencerdaskan generasi tersebut.

Tetapi ada hal yang tidak kalah penting dari peran lembaga itu sendiri, mengingat keadaan generasi muda saat ini yang terus merosot nilai moralnya, maka yang perlu adalah pertama keseimbangan dalam memberikan materi pembelajaran, artinya pendidikan umum sama jam dengan pendidikan agama, karena agama mengajarkan pada anak didik tentang nilai dan perilaku dalam pergaulan sosialnya.

Terhadap lembaga pendidikan ini sendiri Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan berbagai terobosan baik jaminan kesejahteraan kepada para guru juga kemudahan untuk mendapat pelayanan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat Papua.

Peran yang ketiga yakni Lembaga Pendidikan Agama. Pendidikan agama sebagai sendi awal dalam menumbuhkan karakter seorang generasi muda, karena pendidikan agama menerapkan nilai moral.

Maka lembaga keagamaan pun harus dikuatkan. Pemerintah Provinsi Papua sendiri telah melakukan penguatan terhadap lembaga keagamaan, dimana lembaga ini untuk mewujudkan ilmu agama tidak melalui lembaga formal saja, namun bisa melalui non formal seperti gereja, masjid dan lain-lain. Disamping dapat belajar teori juga dapat langsung menerapkan peraktit pada generasi muda, tujuan dari semua ini agar dapat mengamalkan langsung dalam kehidupannya.

Bila faktor ketiga lembaga ini saling berperan di dalam sosial masyarakat dalam mewujudkan generasi muda yang berkualitas akan terwujud sebagai mana yang di harapkan, tapi jika kurang dari salah satunya peran dalam mewujudkan gerasi muda akan mengalami kebobrokan nilai moral ditengah-tengah kaum generasi muda saat ini. (BEY/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1zcZil4

#papua #wiyainews

DIDUGA ADA MAFIA BBM DI PLN SORONG, OKNUM PLN DAN SOPIR TRANSPORTIR DIPOLISIKAN

Sorong, Wiyai News – Diduga akibat penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT PLN (Persero) Cabang Sorong, Rein Numbery melaporkan oknum petugas PLN dan sopir jasa angkutan yang mengangkut BBM tersebut.

Kepada wiyainews.com di ruang kerjannya Rein menjelaskan bahwa, pihaknya sudah melakukan laporan resmi ke Polres Sorong Kota Sabtu (13/12/14) malam, dengan nomor: TBL/902/ XII/2014/ Papua/ Resort Sorong Kota.

Menurut Rein, yang menjadi indikasi adalah dugaan kolusi secara struktural di tubuh PLN sendiri karena ditakutkan jangan sampai ke pucuk pimpinan, sebab hal ini dia sudah melaporkan berulang kali kepada manager PLN, namun pihak PLN terkesan tidak menggubrisnya.

Sesuai kronologisnya kata Rein, BBM untuk PLN diangkut seharusnya dari Depot Pertamina menuju PLTD Klademak dan Klasaman tapi sopir mobil tangki yang enggan disebutkan namanya itu menurunkan sebagian di tempat lain, kemudian yang sisanya dimasukan ke PLTD.

“Nah, ini kalau ada pemeriksaan yang baik di PLTD itu oleh securitynya tentu ketahuan, jadi ada kecurigaan ada satu kerjasama antara oknum sopir dengan security itu, bahkan mungkin saja ada keterlibatan pengawas atau yang lainnya, makanya kita laporkan ke Polisi biar mereka yang melakukan penyidikan,” ungkap Wakil ketua DPW Partai NasDem Papua Barat itu.

Kader Partai NasDem ini mengungkapkan, dari data yang diperoleh sudah tiga kali kejadian yang dilakukan oknum sopir transportir dan karyawan PLN itu, “Itu saya dapat sendiri dan saya laporkan ke Polisi tapi ada indikasi bahwa bukan hanya tiga kali namun sudah berulang kali, sehingga tidak bisa ditolerir perbuatan mereka itu,” jelasnya.

Artinya yang dilakukan berdasarkan SOP BBM itu telah melanggar berbagai hal, ada pemeriksan ekbot segel pasti diputuskan. “Jika demikian timbul pertanyaan oknum security PLN masa tidak ketahuan hal ini?” tanya Rein.

Hal ini ada dalam ruang lingkup PLN yang ditunjukan kepada dia (Rein-red) lakukan, berarti merupakan tanggung jawabnya untuk melaporkan hal ini apabila tidak, jangan-jangan satu waktu Ia dianggap turut bekerjasama dalam hal ini. “Saya tidak mau” tuturnya.

“Saya sudah serahkan semua data kepada aparat, besar harapan bahwa aparat kepolisian resort Sorong Kota sudah terima dengan sangat baik, dapat melakukan penyidikan hingga tuntas, jangan kita hanya panas-panas tai ayam, supaya sumber keuangan Negara melalui BUMN ini dapat berjalan lancar” tegasnya.

“Kita harus lawan hal-hal semacam Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi mengangkut kepentingan orang banyak, dirinya juga ikut terbeban untuk melaporkan hal ini. karena dibiarkan terus maka Negara rugi tragis, disisi lain masyarakat sangat membutuhkan BBM, antrian di SPBU panjang, tapi ada pihak lain juga menyalahgunakan BBM itu,” tutup Rein.

Sementara itu hingga berita ini diturunkan, pihak PLN belum dapat dikonfirmasi media ini, karena belum bisa ditemui (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1uGoFFP

#papua #wiyainews

MARKETING PARIWISATA PAPUA TERUS DITINGKATKAN

Jayapura, Wiyai News – Tak bisa dipungkiri bahwa keindahan dan kekayaan alam Papua sangat berlimpah, pengakuan ini bukan hanya didengung-dengungkan oleh masyarakat Papua atau Indonesia sendiri, tetapi beberapa lembaga survei dari sejumlah Negara pun telah telah merilis terkait kindahan dan kekayaan alam Papua yang sungguh sangat luar biasa.

Saat ini khususnya untuk kekayaan alam Papua sudah dikelola baik oleh investor asing maupun investor lokal, meski dalam presentasinya keterlibatan pengusaha asli Papua masih sangat minim, namun kondisi tersebut mulai berangsur berubah, dimana keinginan dari putra putri asli Papua untuk terjun ke dunia usaha mulai meningkat.

Sektor pariwisata di Papua hingga saat ini masih membutuhkan perhatian serius, menginggat hingga saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua masihlah sangat minim. Kondisi ini terlihat dari sejumlah tempat wisata di Kota Jayapura yang tidak menunjukan perkembangan signifikan juga presentasi pengunjung masih sangat rendah, sementara Kota Jayapura sendiri merupakan barometer untuk Papua pada umumnya.

Abner seorang penjaga salah tempat wisata Holtekam di Kota Jayapura mengatakan, tingkat pengunjung untuk tempat-tempat wisata di Kota Jayapura masih sangat rendah, masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya hanya berkunjung ke tempat wisata pada hari Sabtu dan Minggu itupun hanya mencapai 50 orang.

Abner menambahkan, jika libur hari-hari raya baru pengunjung cukup meningkat, namun tidak begitu signifikan, kondisi ini mungkin juga dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan tempat wisata yang belum begitu mampu.

Dengan kesaksian Abner tersebut, tentunya membutuhkan peran serta semua pihak guna memperhatikan sektor pariwisata di Papua. Bukan hanya peran serta dalam mengunjungi tempat-tempat wisata namun peningkatan pengetahuan terkait pengelolaan sektor pariwisata juga sangat dibutuhkan.

Sektor pariwisata bukan hanya mengacu pada tempat-tempat rekreasi yang sering dikunjungi warga, namun hal lain yang memiliki nilai sejarah dan eksotisan belum mampu dikelola dengan baik sehingga memiliki nilai ekonomi penting.

Salah satu yang tidak mendapat perhatian serius yakni benda-benda peningalan perang dan sejumlah monumen yang ada di Papua tidak terawat sehingga tidak mampu menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Sementara jika belajar dari daerah lain, maka salah satu income terbesar bagi daerah juga berasal dari sektor pariwisata.

Meski pendapatan daerah yang berasal dari sektor pariwisata di Papua berangsur-angsur mulai meningkat, tetapi angka tersebut belum memberikan dampak positif, sebagai mana yang diungkapkan pihak Dinas Pariwisata Provinsi Papua.

Sehingga pemerintah melalui dinas teknis tidak tinggal diam, namun berbagai upaya terus di lakukan demi peningkatan pendapatan sektor pariwisata di Papua.

Menyadari pentingnya sektor pariwisata bagi Papua, Gubernur Provinsi Papua terus mendorong peningkatan sektor pariwisata. Terlebih dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, maka sektor pariwisata tak bisa dipandang sebelah mata.

Selain itu sektor pariwisata juga menjadi senjata untuk memperkenalkan Papua hingga tingkat internasional, sehingga sumber daya manusia akan terus ditingkatkan guna mengelola sektor pariwisata di Papua.

Pemerintah Provinsi Papua terus melakukan pelatihan mengikut sertakan para putra-putri Papua pada dalam dunia pendidikan formal, untuk mampu mengelola potensi pariwisata yang ada di Papua.

Tentunya peningkatan SDM ini melalui sejumlah lembaga pendidikan yang ada di tanah Papua juga perguruan tinggi-perguan tinggi di luar Papua yang fokus pada program studi pariwisata.

Komitmen Pemerintah Provinisi Papua ini bukan hanya janji semata, tetapi telah dituangkan dalam sebuah regulasi daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Disamping regulasi tersebut sejumlah program dan alokasi anggaran pun telah disahkan, melalui penetapan anggaran belanja daerah yang tetantu akan ditangani langsung oleh dinas teknis.

Masyarakat sendiri tentunya diharapkan agar mampu menguasai sitem pengelolaan sektor wisata dengan baik, sehingga mampu menjawab berbagai kebutuhan ekonomi, juga penambahan pendapatan bagi warga. (BEY/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1uEpmPS

#papua #wiyainews

DIDUGA AKIBAT PENCURIAN DI MALL RAMAYAN, DUA SUKU NYARIS BENTROK

Sorong, Wiyai News – Diduga akibat salah paham terkait masalah pencurian di Mall Ramayana, Kota Sorong, Suku Kei yang berdomisili di daerah Malanu dan Melati raya nyaris bentrok dengan Suku Ayamaru yang berada di daerah Kampung Nanas (Kamnas), Klademak III Jumat (12/12/14) malam. Aparat kepolisian bersenjata lengkap langsung turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengamankan kedua suku tersebut.

Kapolres Sorong Kota, AKBP Karimudin Ritonga,S.Ik MH melalui Kabag Ops, AKP Asep Bangbang Saputra,SH S.Ik kepada sejumlah awak media di TKP menjelaskan, kejadian ini berawal dari salah paham salah satu pengunjung Mall Ramayana dengan security.

Merasa dikecehkan, security Mall Ramayana yang diduga berasal dari Suku Kei itu menghubungi keluarganya yang berada di Melati Raya, KM 9, sehingga pemuda Kei di Kota Sorong dkumpulkan untuk melakukan penyerangan ke kompleks Ayamaru di Kamnas/ belakang Yohan, Jumat malam kemarin.

“Kejadian ini bermula dari masalah salah paham antara masyarakat di belakang Ramayana dengan petugas atau security Mall Ramayana, itu yang pemicu pertama sehingga terjadi nyaris bentrok ini” Kata Asep.

Lanjut Asep menjelaskan, karena masyarakat merasa tidak puas dengan tindakan security Ramayana itu, maka membuat ketibutan, maka petugas keamanan itu merasa panik dan menghubungi keluarga Kei, sehingga nyaris bentrok.

Dari pantau media ini, ratusan pemuda Kei yang mendatangi TKP, sekitar pukul 00.00 WIT ini, langsung membakar sebuah pangkalan ojek yang berada di areal itu. Bahkan membakar ban bekas di depan jalan Ahmad Yani, mengakibatkan jalan tersebut macet total.

Keributan antar dua suku ini aman ketika seperdua (1/2) personil dari Polres Sorong Kota, dibantu satu kompi dari Den C Pelopor Brimob Polda Papua dikerahakan ke TKP untuk mengamankan kejadian ini.

Kapolres Sorong Kota bersama jajarannya terus melakukan negosiasi kepada kedua belah pihak untuk membubarkan diri. Direncanakan, pihak kepolisian resort Sorong Kota akan memfasilitasi penyelesaian masalah ini. (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1vOq3q4

#papua #wiyainews

HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PROVINSI PAPUA

Jayapura, Wiyai News – Mengemban tugas sebagai Gubenur dan Wakil Gubernur bukanlah sesuatu yang mudah, terlebih tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat. Meski demikian berbagai tantangan dalam tugas sudah seharusnya mampu dijalankan sebagai orang nomor satu dan dua pada sebuah Provinsi. Kondisi tersebut sebagaimana yang saat ini dialami oleh Gubernur dan Wakil Gubernur ke 13 Provinsi Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal.

Lukas Enembe dan Klemen Tinal memiliki komitmen dan visi misi yang jelas guna mensejahterakan masyarakat Papua, namun tidak mudah dalam melaksanakannya, kerjasama yang baik antar semua pihak sangat dibutuhkan sehingga komitmen tersebut dapat terlaksana. Salah satu pihak yang sangat berperan penting demi kesejahterakan masyarakat Papua yakni legislatif tingkat Provinsi Papua yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP.

Meski Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku dipilih langsung oleh masyarakat, namun kerja sama antara semua pihak guna merancang berbagai program dan kebijakan tetunya sangat diharapkan.

Legislatif dengan perannya sebagai perwakilan rakyat maka juga mengemban tanggung jawab moral untuk mendorong aspirasi rakyat. DPR Papua sendiri sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi maka mempunyai tiga fungsi, diantaranya : Pengawasan, Budgeting dan Legislasi. Dengan ke tiga fungsi tersebut maka, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dituntut terus bekerja keras demi peningkatan berbagai sektor kebutuhan masyarakat.

DPRP sebagai lembaga legislatif adalah badan atau lembaga yang berwenang untuk membuat berbagai regulasi dan sebagai kontrol terhadap pemerintahan atau eksekutif, sedangkan eksekutif atau Pemerintah adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan.

Dari fungsinya tersebut maka antara pihak legislatif dan eksekutif dituntut untuk melakukan kerjasama, apalagi di Indonesia memegang prinsip pembagian kekuasaan, maka tidak boleh ada suatu kekuatan yang mendominasi.

Dalam setiap hubungan kerjasama pasti akan selalu terjadi gesekan-gesekan, begitu juga dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Legislatif yang merupakan wakil dari partai politik tentunya dalam menjalankan tugasnya tidak jauh dari kepentingan partai, begitu juga dengan eksekutif yang meskipun dipilih langsung oleh rakyat tetapi secara historis Gubernur memiliki hubungan dengan partai, Gubernur sedikit banyak juga pasti mementingkan kepentingan partainya.

Hubungan eksekutif dan legislatif di Provinsi Papua pada masa sebelumnya cukup baik. Bisa dikatakan demikian karena hampir tidak ada konflik antara eksekutif dan legislatif pada masa-masa sebelumnya, meski dalam memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat ada diantara mereka yang sempat berselisih pendapat, namun itu merupakan hal yang lumrah dalam dunia demokrasi.

Perubahan sistem pemilihan langsung oleh masyaraat ternyata juga berpengaruh terhadap relasi atau hubungan antara eksekutif dengan anggota legislatif sendiri. Dengan pemilihan dari rakyat langsung, Gubernur dan DPRP merasa mempunyai legitimasi ataupun mempunyai hak bahwa dirinya adalah wakil dari rakyat langsung dan merasa punya dukungan penuh dari rakyat. Maka bisa jadi mendorong masing-masing pihak menjadi kurang bertoleransi.

Disisi lain karena merasa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur karena dilakukan langsung oleh masyarakat maka mendorong tak ada toleransi antar sesama karena DPRP sendiri merasa hal yang sama. Namun untuk Papua yang lebih baik maka, hubungan kerja kedua harus menjadi sejalan seiring ketentuan yang berlaku, dimana legislatif selaku perwakilan rakyat terus mengawasi berbagai kebijakan yang di lakukan eksekutif dalam hal ini Guberbur.

Menyadari bahwa dalam mewujudkan visi dan misi demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua maka Lukas Enembe dan Klemen Tinal terus berbenah dan mendorong berbagai kebijkan. Kerja sama baik lintas SKPD hingga berbagai lembaga masyarakat terus dilakukan, telebih kerja sama antara eksekutif dan legislaif tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Jika dilihat secara politik maka partai pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur bukanlah satu-satunya partai yang mendominasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua, namun hal tersebut tidak menjadi kendala bagi kedua lembaga ini.

Sejumlah program yang ditawarkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua hingga pembagian anggaran otonomi khusus 80 persen untuk Kabupaten/Kota dan 20 persen dikelola Provinsi terus mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Begitupula sebaliknya, beberapa regulasi dan program yang ditawarkan DPR Papua sebagai inisiatif dewan mendapat dukungan penuh dari Gubernur dan Wakil Gubernur hingga seluruh SKPD tingkat Provinsi Papua.

Mungkin terlalu dini untuk pujian ini dilontarkan tetapi dapat dilihat bahwa dalam kepemimpinan Lukas-Klemen tidak seperti beberapa Gubernur yang sebelumnya. Keduanya saat hendak melakukan perjalanan kemanapun selalu didampingi oleh pihak dewan, sebuah cerminan yang patut diacungi jempol.

Harmonisasi yang terbangun selama ini janganlah sirna sering waktu mengingat perjalanan baru seumur jagung, sementara masih banyak yang harus diwujudkan, baik pembenahan struktur SKPD hingga program pada berbagai sektor bagi masyarakat wajib terealisasi. Masyarakat terus mengharapkan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif demi Papua yang lebih baik, Papua yang Bangkit dari keterpurukan, Mandiri dan sejahtera. (JEB/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1yH6LoD

#papua #wiyainews

SKPD TETAP MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA HINGGA AKHIR TAHUN

Jayapura, Wiyai News – Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi Papua, Herry Dosinaen mengatakan, hingga akhir tahun 2014 ini semua SKPD tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

Sementara terkait dengan Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ ) itu menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dan juga di dalam bulan ini, pihaknya berupaya agar DPA tahun 2015 harus bagi ke semua SKPD.

“Disinggung mengenai beberapa kegiatan 2014 yang belum selesai, Sekda Herry menambahkan memang beberapa kegiatan di tahun anggaran 2014 belum selesai tetapi kita sedang menyiapkan PERGUB supaya semuanya itu tidak akan menjadi suatu permasalahan yang sangat luar biasa,“ katanya.

Mengenai kegiatan-kegaiatan yang belum selesai nanti ada peraturan PERGUB, sehingga itu menjadi landasan referensi hukum untuk bagaimana dengan pihak-pihak ke tiga dalam pelaksanaanya.

“Ya jelas nanti, pasti ada konsekuensi-konsekuensi terhadap kegiatan-kegiatan yang belum selesai, karena itu memang kita akui di tahun 2014 itu beberapa instrument termasuk ULP baru kita bentuk sehingga ada keterlambatan-keterlambatan tetapi itu bukan menjadi kendala,“ imbuhnya.

Oleh sebab itu, kalau memang belum selesai, harus ada tindakan-tindakan abstatif terhadap pihak-pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara disinggung mengenai kekuatiran Silpa 2014 akan besar, Sekda mengatakan “Ya saya kira itu tidak terlalu mempengaruhi postur APD tetapi yang jelas bahwa kegaiatan yang belum selesai kita tetap memberikan sangsi-sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.“ (EDDY/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1zEIByQ

#papua #wiyainews

DPRD KOTA SORONG RESMI TETAPKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Sorong, Wiyai News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong resmi menetapkan alat kelengkapan Dewan yang di gelar dalam Rapat Paripurna X DPRD Kota Sorong masa sidang tahun 2014 periode 2014-2019 di ruang sidang utama DPRD Kota Sorong, Kamis (11/12/14) kemarin.

Rapat paripurna yang dihadiri hampi semua wakil rakyat Kota Sorong ini menetapakan tiga (3) komisi yaitu, Komisi A, B dan C serta empat (4) badan yakni, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) Badan Kehormatan (BK).

Sesuai pembagian porsi yang diusulkan Fraksi-fraksi di DPRD Kota Sorong, maka komisi A kordinatornya, Wakil Ketua II, Deni Mamusung. Ketua, Derek Fredik Wamea, S.Pd M.Si (F-GPNR), Wakil Ketua, Drs Paulus Linglingsugi (F-AIR), Sekertaris, Erwin Ayal,S.Ip (F-Golkar).

Komisi B kordinatornya Wakil Ketua I, Petrus Fatlolon,SH MH. Ketua, Selestinus Pangandanan,SE (F-Demokrat), Wakil ketua, Syarif Nari,SH (F-Golkar), Sekertaris, Yonas Malibela,S.An (F-GPNR).

Sementara komisi C kordinatornya, Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya,S.Pd. ketua, Petrus Nauw,SH (F-Golkar), Wakil ketua belum ada karena ada dua nama yang diusulkan Fraksi GPNR, Ir Demanto P.Silalahi dan Fraksi Amanat Indonesia Rakyat, Moh.Rofik,SE sehingga menunggu rapat kordinasi tertutup antara pimpinan dengan pimpinan kedua Fraksi, untuk Sekertaris, Yonas Howay,SE (F-Demokrat).

Sedangkan untuk Badan Musyawarah (Banmus), ketua dan wakil ketua tiga unsur pimpinan Dewan, Sekertaris adalah Sekwan, beranggotakan delapan (8) anggota DPRD Kota Sorong.

Badan legislasi daerah (Balegda) ketua, Drs Korneles Rewulubun, Wakil Ketua, Syafrudin Sabonama Riantoby,SH, Sekertaris, Sekwan DPRD setempat. Anggota, beranggotakan enam (6) anggota DPRD Kota Sorong.

Selanjutnya Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerak Kota Sorong. ketua, Drs H.Komisi Abas,M.Si, Wakil Ketua, Petrus O.Tanawani,SH dan anggota, H.M Sahas Akib,SE.

Sidang Paripurna X DPRD Kota Sorong masa sidang tahun 2014 dalam rangka penetapan alat kelengkapan DPRD Kota Sorong periode 2014-2019

Sedangkan badan anggaran dipimpin tiga unsur pimpinan DPRD dibantu sebagai Sekertaris, Sekwan Kota Sorong, memiliki delapan anggota yang diusulkan dari empat Fraksi lembaga legislatif ini.

Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya,S.Pd dalam sambutanya menghimbau, alat kelengkapan dewan yang sudah terbentuk ini dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok mereka.

“Saya menghimbau kepada saudara-saudara yang nama sudah tercantum dalam alat-alat kelengkapan dewan sesuai usulan dari masing-masing fraksi, untuk lebih giat dan semangat dalam melaksanakan tugas-tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, berpedoman kepada peraturan tata tertib yang sudah ada,” harap Petronela.

Lebih lanjut Ketua DPRD berharap, lembaga legislatif yang berkedudukan sebagai wakil rakyat, haruslah dekat dengan konstituennya, hal ini memberikan arti bahwa DPRD mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau public yang diwakilinya.

Sidang paripurna X dalam rangka penetapan alat kelengkapan dewan ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara penetapan oleh pimpinan DPRD Kota Sorong bersama empat pimpinan Fraksi. (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1BleR9x

#papua #wiyainews