POLA PENYERANGAN 4-4-2 AKAN JADI ANDALAN PERSIPURA DALAM LAGA FINAL LSI

Jayapura, Wiyai News – Assisten pelatih Persipura, Chris Leo Yarangga mengatakan partai final menghadapi maung Bandung besok, Jumat 7 November 2014, merupakan laga terakhir, sehingga tim Papua akan bermain habis-habisan untuk menghadapi lawan mereka. Memang diakuinya bahwa Persib bukan lawan yang mudah, tetapi skema permainan serta dorongan motivasi pertahankan gelar juara tetap akan menjadi dorongan tersendiri bagi timnya dalam laga esok di Stadion Jakabaring, Palembang Sumatra Selatan.

Sepeninggal pelatih kepala Jacksen F. Tiago tidak membuat Boas Cs patah semangat dalam melanjutkan hingga menyelesaikan pertandingan di kancah sepak bola nasional, terbukti tim Mutiara Hitam boleh sampai pada partai final besok, tim sudah bekerja sendiri tanpa arsitek mereka tersebut.

Persipura akan bermain dengan pola 4-4-2 yang menempatkan sang kapten Boas Salossa di depan dan akan di back-up dengan sejumlah pemain lainnya. Kebugaran fisik tengah dijaga, agar permainan anak-anak Papua dalam laga terakir tersebut bisa maksimal dilapangan dan jika Tuhan menghendaki, pasti Persipura memboyong gelar juara pulang ke Papua.

Chris yang juga adalah mantan bomber Persipura itu memohon dukungan doa dari masyarakat Papua secara menyeluruh, guna memberikan kekuatan spiritual kepada pemain dalam berlaga menghadapi lawan terakhir mereka nanti. Ditambahkan juga karena Persipura bisa tetap eksis karena dukungan penuh masyarakat hingga bisa bertahan sampai laga final 2014 kali ini. (ROY HAMADI/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1GsDTYh

#papua #wiyainews

PEMKAB MAMBERAMO RAYA SERIUS KELOLA DANA GERBANG GATRA

Jayapura, Wiiyai News – Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (Mamra, red), Demianus Kyeuw Kyeuw mengatakan dalam menjalankan Program Gerakan Membangun Keluarga Sejahtera (Gerbang Gatra), Pemerintah Mamberamo Raya serius dalam melakukan penyaluran dan pengelolaan anggaran.

“Di Kabupaten Mamra ada Program Gerbang Gatra, dimana masing-masing kepala keluarga mendapat Rp 10 juta, dana ini langsung diberikan langsung kepada masyarakat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Kami membentuk Majelis Tuntutan Ganti Rugi (MTGR) dan bekerjasama dengan BPKP melalui penandatanganan pakta integritas,” kata Demianus Kyeuw Kyeuw kepada wartawan di Jayapura, Senin (3/11) kemarin.

Dengan membentuk MTGR dan bekerjasama dengan BPKP setiap per tiga bulan pihaknya melakukan pemeriksaan keuangan, dan itu sudah dilakukan oleh pihaknya.

“Setiap bulan saya melakukan monitoring dan evaluasi terharap laporan kinerja Pemerintah terkait dengan pembiayaan,” ungkapnya.

Terkait dengan penerapan dana Otsus 80 persen untuk Kabupaten/Kota, jelas Demianus Kyeuw Kyeuw, dana tersebut digunakan 100 persen untuk masyarakat setempat, melalui Program Gerbang Gatra dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 65 miliar.

“Jadi kami hampir Rp 105 miliar anggaran untuk Kabupaten Mamberamo Raya, Rp 65 miliar sifatnya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat. Kemudian sisanya itu diperuntukan untuk pendidikan dan kesehatan. Dimana 10 persen untuk pendidikan dan 15 untuk kesehatan,” tukasnya.

Demianus juga mengatakan dengan adanya kebijakan Gubernur yang membagi dana Otsus lebih besar ke Kabupaten/Kota sangat terasa di Kabupaten Mamberamo Raya, dimana Pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya berjalan sangat baik, bahkan menunjukan peningkatan.

“Memang dengan adanya kebijakan ini, terasa ada peningkatan perkembangan baru, terutama untuk menunjang tugas-tugas tenaga pengajar, baik yang dikontrak maupun tetap. Selain itu, bidang kesehatan kami bisa kontrak tenaga kesehatan seperti bidan, suster dan perawat, sehingga pelayanan di puskesmas, pustu masyarakat mulai merasakan itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Demianus Kyeuw Kyeuw mengatakan, khusus untuk tenaga guru, pihaknya melakukan kerjasama dengan Universitas Surabaya. Dimana saat ini Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya telah mengontrak sekitar 70 guru.

“Jadi di kampung-kampung guru mulai terisi. Memang kami sementara sampai sekarang belum lengkapi secara menyeluruh, tapi kami perlahan lengkapi secara bertahap kebutuhan yang ada di bidang pendidikan, kesehatan dan sektor lain. Saat ini kami berikan prioritas untuk yang umum agar betul-betul menjadi skala kebutuhan. Kami harapkan kedepan mungkin dari tahapan-tahapan ini kami penuhi baik-baik akan mengalami perubahan kearah lebih baik lagi,” terangnya. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1wXDL05

#papua #wiyainews

SEKOLAH SWASTA DIMINTA DUKUNG PROGRAM PEMKOT JAYAPURA

Jayapura, Wiyai News – Pemerintah Kota Jayapura mengharapakan tidak hanya sekolah Negeri saja yang menerapkan kebijakan atau program Pemerintah Kota, melainkan seluruh sekolah swasta disemua tingkatan baik Taman Kanan-kanak (TK) hingga Sekolah SMA dan sederajat.

“Ada sekolah swasta yang acuh tak acuh, mungkin mereka ini anggap kita sekolah swasta, tidak penting dengan hal itu, saya mau katakan hari ini anda berada di wilayah Kota Jayapura sekolah swasta atau negeri harus lakukan kebijakan pemerintah,” kata Walikota Jayapura.

Penekanan itu disampaikan Walikota Benhur disela-sela acara pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota yang berlangsung di SMK Negeri 3 Kotaraja, Abepura, Jayapura beberapa waktu lalu.

Benhur mengatakan, walau hampir sebagian besar sekolah sudah menjalankan program pemerintah, namun Walikota mengakui bahwa ada beberapa sekolah yang bandel atau tak mau tahu dengan kebijakan- kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota.

“Untuk mengontrol pelaksanaan program pemerintah di tiap-tiap sekolah, namun Dinas Pendidikan khususnya Pengawas sekolah bekerja semaksimal mungkin turun dan memastikan disetiap sekolah, apakah program pemerintah berjalan atau tidak,” ujarnya.

Pengawas di Dinas Pendidikan, katanya, tidak bekerja maksimal, padahal tugas pengawas adalah mengontrol semua sekolah-sekolah, baik TK sampai dengan SMA dan sederajat, apakah sekolah itu guru mengajar atau tidak, apakah sekolah itu kekurangan guru, kelebihan guru, apakah para guru sudah mengikuti sertifikasi.

Kota Jayapura yang merupakan barometer pendidikan di Provinsi Papua, tidak ditemukan adanya siswa yang kelebihan atau kekurangan didalam satu kelas. Jika kelebihan siswa di dalam satu kelas, maka hal itu akan mengganggu konsentrasi siswa dalam proses belajar mengajar.

“Saya temukan ada sekolah yang satu bangku ditempati tiga orang murid. Inikan di Kota Jayapura, tidak harus terjadi demikian,” ujarnya.

Dengan demikian, tambah dia, proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Tak ada lagi kekurangan guru di sekolah terutama sekolah di wilayah Kota Jayapura. (SURYA/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/13zAUOI

#papua #wiyainews

DESEMBER, BANDARA PETRUS SIMONAPENDI BOTAWA DIRESMIKAN

Jayapura, Wiyai News – Bandara Udara (Bandara) Petrus Simonapendi Botawa, Kabupaten Waropen dipastikan diresmikan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH pada bulan Desember 2014 mendatang.

Hal ini disampaikan Bupati Kabupaten Waropen, Yesaya Buiney, kepada wartawan disela-sela kegiatan pencanangan dan pembangunan zona integritas dan penandatangan dokumen pakta integritas bagi para pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Bupati/Walikota se Papua, Senin (3/11) kemarin di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Bupati Yesaya Buiney mengatakan, peresmian bandara tersebut akan dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Selain peresmian bandara, Gubernur juga rencana meresmikan hasil pembangunan lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua maupun anggaran pendapatan belanja Nasional (APBN).

“Ada dua jembatan yang dibiayai oleh APBD Papua, kalau sudah siap, tentu akan diresmikan oleh Gubernur bersamaan dengan Bandara Petrus Simonapendi Botawa,” kata Mantan Kepala Badan Kepegawaian Papua itu.

Dikatakan Bupati Waropen, dengan diresmikan bandara Botawa, tentunya bisa menarik invenstor untuk datang ke Kabupaten Waropen.

“Beberapa tahun lalu, ada investor yang datang kemudian pergi dan tidak kembali-kembali,” kata Bupati Yesaya Buiney.

Ditanya terkait bantuan dari APBD Provinsi Papua, Buiney menjelaskan pihaknya berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua yang sudah memperhatikan daerah Waropen.

“Kami bantuan APBD Papua tahun 2014 sebesar Rp 14 miliar untuk pembangunan terminal bandara dan apron. Sementara pembangunan pelabuhan sebesar Rp 40 miliar,” jelas Bupati Waropen yang saat ini jadi tersangka.

Dijelaskannya, untuk bantuan dari APBN sendiri ada beberapa program kegiatan termasuk pembangunan jalan yang menghubungkan Waropen dan Nabire.

“Kita harapkan tahun depan jalan antar Kabupaten Waropen dan Nabire sudah terhubung. Jalan yang kita bangun sampai di Wapoga itu batas wilayah antara Waropen dan Nabire,” pungkasnya. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1x1yRfR

#papua #wiyainews

KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA HARUS MENYERAHKAN DIRI

Gubernur Papua: Kekuatan TNI-Polri Lebih Besar dari pada Purom Wenda dan Enden Wanimbo cs

Jayapura, Wiiyai News – Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH meminta kepada Panglima Organisasi Papua Merdeka di wilayah Pilia, Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, Purom Wenda dan Enden Wanimbo cs agar menyerahkan diri dan serahkan kembali seluruh senjata hasil rampasan ke TNI-Polri yang memiliki senjata api tersebut.

“Lebih baik serahkan senjata rampasan itu kepada TNI-Polri, kita itu kecil. Kekuatan TNI-Polri itu tidak bisa melawan karena jumlah besar hanya saja mereka lebih pendekatan kepada kesejahteraan. Kalau di suruh operasi militer maka habis kita.” Kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH kepada wartawan di hotel Horison Jayapura, Kamis (30/10).

Dengan ditangkapnya Rambo Wonda cs, Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan kepada Purom Wonda dan Enden Wanimbo harus sadar karena tidak mereka tidak memiliki kekuatan dalam memperjuangkan Papua untuk merdeka dari NKRI.

“OPM itu tidak punya kekuatan belum lagi dapat tangkap, belum lagi dapat tembak, belum lagi dia mati dengan penyakit HIV/AIDS, mereka semua sudah mati jangan buat gerakan tambahan lagi, lebih baik saya (Gubernur Papua) punya saudara-saudara ini kembali membangun daerahnya masing-masing dan jangan menciptakan keonaran-keonaran yang mengganggu stabilitas Negara,” tegas Gubernur Papua.

Disinggung terkait ditangkap oknum anggota Polsek Nduga, Briptu Tanggap Jikwa yang terbukti suplai amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata di daerah pegunungan tengah Papua, Gubernur menegaskan itu perbuatan perorangan sehingga Gubernur tidak mempersalahkan institusi TNI-Polri yang mensuplai amunisi ke KKB.

“Jadi ini bukan institusi tapi person yang selama amunisi masih disuplai ke kelompok OPM Papua tidak akan pernah aman, karena di Tingginambut itu tidak ada pabrik amunisi, siapa yang bikin amunisi di sana?” tanya Lukas Enembe, sembari mengatakan sudah pernah melaporkan kejadian tersebut ke Presiden dan Panglima TNI Republik Indonesia.

Selain itu, Gubernur Papua juga menyarankan kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk tertibkan pengiriman amunisi ke Kodam XVII/ Cenderawasih, karena kurang adanya kontrol dari Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih sehingga prajurit di lapangan menjual amunisi.

“Jadi saya sudah bilang tertibkan pengiriman amunisi ke Papua, dan hitung baik pada saat pengiriman amunisi dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Kalau tidak kontrol jelas anak buah di lapangan itu kan butuh makan minum karena harga sembako di sana mahal jadi kalau dia jual 1 butir amunisi dapat 1 juta rupiah dia bisa hidup itu yang terjadi karena person-personnya TNI-Polri,” sesal mantan Bupati Puncak Jaya itu.

Lukas Enembe menghimbau kepada Pimpinan KKB di wilayah Pilia, Kabupaten Lanny Jaya agar jangan mengancam dengan kekerasan tetapi kedepankan perdamaian di tanah Papua dan jangan mengganggu kestabilan keamanan di Papua.

“Saya berusaha dengan cara apapun sehingga hal ini tidak boleh terjadi dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak-anak Papua maka otomatis keinginan-keinginan yang berbeda ini diharapkan kedepan dapat terangkul semua.” terang Lukas Enembe. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1wibmQL

#papua #wiyainews

MANAJEMEN RSUD DOK 2 JAYAPURA TEKAD TINGKATKAN AKREDITASI

Jayapura, Wiyai News – Guna memenuhi minat masyarakat Papua dan Jayapura pada khususnya, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II bertekad untuk meningkatkan akreditasinya.

Dierktur RSUD Jayapura dr. Jerry Mzen melalui Penanggungjawab TB, TB/TB MDR, HIV/Aids, Malaria dan Menimor RSUD Jayapura, Samuel Maripadang Baso menjelaskan, salah satu langkah yang diambil untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membangun sistem pengendalian infeksi.

“Ini ujung-ujungnya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dan juga salah satu standar akreditasi RS, dimana harus memiliki sistem pengendalian infeksi. Saat ini RUD Dok II menuju aakreditasi B, sekarang akreditasinya sudah B+, tapi kita mau akreditasi lagi supaya bisa menjadi BLU (layanan umum),” terangnya kepada wartawan di RSUD Dok II usai kegiatan Lokakarya SPO Skrining Petugas Pelaksana Pelayanan TB/TB MDR dan Deseminasi Informasi TB MDR di RSUD Jayapura, pada Rabu (29/10) kemarin.

Karenanya sosialisasi yang baru kali ini dilaksanakan di RSUD Jayapura, kata Samuel, dianggap sangat penting untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Ini baru pertama kali dilakukan di RSUD Dok II, itu yang Direktur bilang agak terlambat, tapi lebih baik terlambat dari pada tidak sama sakali. Kita akan mulai terus sehingga betul-betul pengendalian infeksi di RS ini bisa berlangsung dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, dikatakan Samuel inti dari kegiatan tersebut untuk sosialisasi skining terhadap pegawai RS terhadap tuberkolosis paru.

Ditambahkannya, selama ini di RSUD Dok II sudah banyak merawat pasien TB Paru dan juga TB Paru yang resisten terhadap obat untuk menilai pengendalian infeksi, pihaknya memulai skrining kepada karyawan, dokter, perawat, petugas Laboratorium dan radiotologi, periksa dan ronsen, lalu ambil hasil labnya apakah dia tertular penyakit TB Paru atau tidak.

Tidak hanya berhenti pada pengendalian infeksi TB Paru, Samuel menyatakan pihaknya juga akan membuat sistem pengendalian terhadap berbagai jenis infeksi yang ada.

“Kedepan kita akan memperbaiki sistem pengendalian infeksi ini sehingga secara berkala kita skrining karyawan kita, apakah tertular dari penyakit-penyakit TB Paru yang diderita pasien atau juga menularkan penyakit kepada pasien. Jadi pasien safety dan provider safety, petugas kesehatan aman dan pasien aman,” tambah Samuel.

Mengenai Standar Prosedur Operasional, Samuel mengatakan sebenarnya RSUD Dok II Jayapura telah memilikinya, hanya saja ia mengakui diperlukan adanya perbaikan secara berkala.

“SPO kita sudah ada dan akan kita perbaharui lagi, tadi SPO Skrining untuk TB, dan kita akan buat semua SPO, terhadap pengendalian infeksi naskomya, luka dan banyak lagi, karena itu didalam satu pengendalian infeksi,” pungkasnya. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1039tKA

#papua #wiyainews

KENAIKAN PANGKAT PNS PEMPROV PAPUA DISESUAIKAN DENGAN JENJANG PENDIDIKAN

Jayapura,Wiiyai News – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kepegawaian Daerah Papua melaksanakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan hak dan prestasi sehingga perlu diprioritaskan.

Gubernur Papua, Lukas Enembe melalui Asisten III Bidang Umum Setda Provinsi Papua Rosina Upessy, SH mengatakan meski telah mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat tetapi tidak semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lulus untuk dinaikan pangkatnya, kecuali formasi mengijinkan atau hanya pegawai yang memiliki ijazah serta lulus pada ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan pendidikannya sesuai bidang tugasnya.

“Contoh seorang PNS di BKD Provinsi Papua memperoleh pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat, maka PNS tersebut bisa ikut ujian penyesuaian kenaikan pangkat tetapi tidak bisa diusulkan kenaikan pangkat penyesuaiannya. Mengapa demikian, karena dia harus pindah ke Dinas Kesehatan dulu baru bisa diusulkan kenaikan pangkatnya,” Kata Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang umum Setda Papua, pada pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat di lingkungan Pemerintah Provinsi, Senin (27/10), di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua.

Perlu diketahui, dalam pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2013 lalu, jumlah peserta yang lulus mencapai 91,9% (737 orang) sementara yang tidak lulus 8,1 % (65 orang) dari 802 peserta ujian penyesuaian yang terdaftar.

Oleh karena itu, dalam pelaksaan ujian kali ini para peserta harus bekerja semaksimal mungkin agar mencapai hasil yang positif.

“Saya mengharapkan agar saudara dapat bekerja dengan baik dan ujian ini bukanlah sekedar formalitas, tetapi merupakan penyaringan kualitas aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti ijazah terakhir pegawai yang diragukan keabsahannya (palsu), kemudian dipergunakan dalam pengusulan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Dirinya meminta agar peserta ujian penyesuaian ijazah yang merasa menggunakan ijazah palsu untuk dapat mengundurkan diri. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1twtWol

#papua #wiyainews