SOAL PENGHEMATAN ANGGARAN, PEMERINTAH DAERAH HARUS TINDAK LANJUTI KEBIJAKAN PUSAT

Sorong, Wiyai News – Terkait kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, soal penghematan anggaran, maka semua aparatur negara, baik di tingkat pusat maupun daerah diminta untuk tidak melakukan pertemuan di hotel-hotel dan sejenisnya, serta tidak ada lagi kegiatan diluar jam kantor.

Kebijakan Presiden Joko Widodo ini sudah berlaku sejak tanggal 1 Desember 2014 lalu, maka Wali Kota Sorong diminta untuk harus menindak lanjuti aturan ini di wilayah kerjanya, untuk dapat menghemat anggaran, supaya tidak terjadi indikasi korupsi atau sejenisnya ke depan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong, asal Partai Amanat Nasional (PAN), Basirun,SE kepada wiyainews.com di ruang kerjanya, Selasa (02/12/14) mengatakan, sangat mengapresiasi kebijakan Pemerintah Pusat terkait penghematan anggaran ini.

Karena jika kebijakan ini diterapkan di daerah, khususnya Kota Sorong maka sangat menghemat anggaran terutama kegiatan yang hanya memerlukan anggaran yang sedikit, namun bisa merangkak naik dalam laporan nantinya.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi dimana para pegawai khususnya di Pemda-pemda tidak melalukan rapat-rapat atau kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan dari pusat sampai ke daerah di hotel-hotel, itu merupakan satu langkah maju dalam menghemat anggaran di kota Sorong juga,” tukas Basirun.

Basirun menyarankan agar proses penghematan anggaran ini dapat dialihkan kepada hal-hal yang produktif, sehingga bisa mensejahterakan masyarakat Kota Sorong, jangan disatu sisi melakukan penghematan, tetapi sisi lain terjadi pemborosan.

“Saya berharap kepada Wali Kota Sorong agar sesegera mungkin menindak lanjuti kebijakan Presiden Joko Widodo ini, meski surat edaran belum ada tapi secara lisan sudah disampaikan maka secara otomatis bahwa di daerah mulai tanggal 1 Desember 2014 tidak diperbolehkan instansi Pemerintah melakukan rapat atau kegiatan yang mengangkut persoalan roda pemerintahan di hotel-hotel,” harap Politisi PAN ini.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Kota Sorong asal Partai NasDem, Ir. Demanto P. Silalahi menurutnya, penghematan anggaran ini sudah dipikirkan pemerintah pusat, karena nanti akan dikembalikan untuk rakyat.

Ir. Demanto P. Silalahi, Anggota DPRD Kota Sorong asal Partai NasDem

Tapi apakah sarana dan prasarana untuk digunakan Pemerintah daerah sudah siap atau belum, seperti beberapa Kabupaten belum mempunyai gedung yang memadai untuk digunakan melakukan pertemuan.

“Saya setuju kebijakan Presiden Jokowi dalam melakukan penghematan anggaran, karena kegiatan di hotel-hotel bersifat menghambur anggaran di Kota Sorong, bukan kepada kepentingan rakyat, tapi kepentingan pemilik hotel. Karena seharusnya pertemuan yang dilakukan di gedung pemerintah tapi dilakukan di hotel-hotel, maka itu merupakan pemborosan,” tegas Silalahi.

Sementara salah satu warga Kota Sorong, Syarif Nari mengatakan, apa yang sudah dicanangkan Pemerintah pusat harus dilaksanakan, karena setiap Pemda sudah mempunyai aula masing-masing, sehingga rapat tidak perlu lagi di hotel-hotel agar dapat menghemat anggaran.

“Kan sudah disiapkan balai pertemuan seperti di Kota Sorong ada Samusiret, maka rapat-rapat atau pertemuan yang dilakukan eksekutif di sana saja, agar gedung itu diberdayakan dan dapat menghemat anggaran,” imbuh Nari. (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1vIGdWs

#papua #wiyainews

PEREMPUAN MERUPAKAN TOLAK UKUR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

Jayapura,Wiyai News – Peningkatan kualitas hidup perempuan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di seluruh dunia. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Provinsi Papua, Wasiop Demianus Siep.

“Salah satu indikator pencapaian pembangunan manusia adalah kualitas hidup perempuan. Hal ini menjadi dasar setiap Negara anggota PBB terhadap aspek kesetaraan, pemberdayaan dan perdamaian dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan,” kata Wasiop Demianus Siep saat membuka penulisan buku profil gender Papua, di Hotel Matoa Jayapura, Selasa (02/12/14).

Menanggapi itu, Siep menegaskan, program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh negara, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

“Badan Pusat Statistik Papua dari hasil pengolahan sensus penduduk 2013, jumlah penduduk Papua 3.032.488 yang terdiri dari 1.603.158 laki-laki dan 1.429.330 perempuan. Artinya 47 persen dari total penduduk Papua adalah perempuan yang tersebar di kabupaten/kota. Dari angka tersebut mengartikan, kaum perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam pembangunan,” katanya.

Dengan melihat angka itu, ujar Siep, pada kenyataannya sehari-hari terjadi ‘kesenjangan’ antar laki-laki dan perempuan masih saja menjadi masalah serius. Secara khusus kondisi nyata di Papua, diperhadapkan dengan sejumlah kendala antara lain geografis, adat dan budaya setempat, rendahnya akses dan peluang berbagai informasi.

“Dari hasil data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua yang dihasilkan kerjasama Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan tingkat harapan hidup dan kualitas Sumber Daya Manusia perempuan Papua menduduki posisi terendah di seluruh Indonesia,” kata Siep.

Dengan sumber data dan informasi valid tersebut diatas mengharuskan kita sebagai lembaga eksekutif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi program pembangunan yang berbasiskan pengarusutamaan gender yang terarah, focus dan berkesinambungan, maka diperlukan pengumpulan, pengelolaan data gender yang merupakan salah satu cara untuk mengetahui dan memahami dengan tepat kondisi real perempuan. Pengumpulan data gender ini tidak hanya mengarah hanya pada suatu pengumpulan data secara kuantitatif tetapi diharapkan jauh mendalami seluruh aspek hidup perempuan dalam bentuk sebuah data pernyataan (explanation).

Tujuan dan isi dari penulisan Buku Profil Gender Papua Tahun 2014 ini adalah berupa data dan informasi tentang situasi dan kondisi perempuan dalam aspek ekonomi, dan tenaga kerja, hikum dan sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan. Maka pada kesempatan ini pihaknya berharap kepada pihak penyelenggara yang telah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua tentunya secara professional telah mengemas, mengelola penulisan Buku Profil Gender ini guna dikonsultasikan kepada para undangan dan hadirin untuk mengukur keakuratan data gender yang didapatkan di lapangan dengan data yang dimiliki oleh instansi terkait.

“Maka saya harapkan partisipasi aktif baik penyelenggara sendiri, tim penulis buku ini, para narasumber serta para peserta dari SKPD terkait untuk mencermati agenda konsultasi publik ini secara baik dan benar,” katanya. (EDDY/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1rRwy0B

#papua #wiyainews

NILAI TUKAR PETANI PROVINSI PAPUA PADA BULAN NOVEMBER MENGALAMI PENURUNAN

Jayapura, Wiyai News – Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provisi Papua Pada Bulan November 2014 sebesar 96,80 atau mengalami penurunan 0,68 persen dibandingkan keadaan Oktober 2014 yang tercatat sebesar 97,46. Hal ini disebabkan oleh indeks harga diterima petani naik 0,12 persen sementara indeks dibayar mengalami kenaikan 0,81 persen.

Sementara Nilai Petani Nasional pada November 2014 sebesar 102,38 atau menagalami penurunan 0,49 persen dibandingkan dengan NTP Nasional Oktober 2014 yang tercatat sebesar 102,87 Hal tersebut terjadi karena indeks harga diterima petani(lt)mengalami kenaikan sebesar 0,81 persen sedangkan indeks harga dibayar petani(Ib)mengalami kenaikan 1,30 persen.

Sedangkan NTP Papua subsektor Tanaman Pangan pada November 2014 adalah sebesar 90,12, NTP subsektor Hortikultra sebesar 101,20, NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 101,92, NTP subsektor Peternakan sebesar 99,06, NTP subsektor Perikanan Tangkap sebesar 101,92 dan Perikanan Budidaya sebesar 93,22.

Pada November 2014 di wilayah pedesaan Papua terjadi inflasi pedesaan sebesar 0,81 persen.Inflasi yang terjadi karena seluruh kelompok penyusunan konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan indeks. Kenaikan indeks yang tertinggi terutama disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 4,32 persen.

Sementara pada November 2014,seluruh Provinsi Papua mengalamai inflasi pedesaan .inflasi pedesaan tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2,51 persen sementara inflasi pedesaan terendah terjadi di Provinsi DKI sebesar 0,19 persen. (EDDY/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1wgBZXH

#papua #wiyainews

KARNAVAL SANTA CLAUS KOTA SORONG TAHUN 2014

Sorong, Wiyai News – Dalam rangka menyambut perayaan Natal tahun 2014 dan menyongsong Tahun baru 2015, maka Pemerintah Kota Sorong memeriahkan dengan melaksanakan Karnaval Santa Claus, pada hari Senin (01/12/14) kemarin.

Pelaksanaan Karnaval Santa Claus itu dilepas oleh Walikota Sorong, Drs. Ec. Lamberthus Jitmau,M.M, dengan mengambil start dari depan Supermarket Saga, Kota Sorong, diikuti seratus sembilan belas (119) tim peserta.

Sesuai pantauan wiyainews.com, peserta Karnaval melakukan pawai dengan berjalan kaki sambil membuat treatikal yang menggambarkan kehidupan manusia di zaman sekarang, masih terikat dengan dosa.

Pawai Karnaval Santa Claus saat melintasi Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong, Senin (01/12/14)

Kendaraan yang dihiasi bermacam-macam corak, baik pernak-perniknya, aksesorisnya, maupun Santa Claus serta Sweater Pitnya. Ada juga kelompok peserta yang membawa spanduk dan pamflet. Satu hal lagi bahwa, meski dibawah guyuran gerimis hujan, namun tidak menyurut semangat peserta untuk menyambut bulan Natal melalui pawai Karnaval ini.

Peseta yang ikut dalam pawai Santa Claus ini juga berasal dari berbagai instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta, Univesitas, Sekolah Tinggi berbasis Kristen yang berada di Kota Sorong hingga ke kompleks dan Gereja.

Peserta Santa Claus Kota Sorong Tahun 2014

Rute perjalanan yang dilalui peserta Karnaval yaitu, start dari depan Supermarket Saga, menuju Kantor RRI Sorong, melintasi jalan Ahmad Yani, kemudian belok kiri melewati Supermarket Yohan, Bank Papua menuju depan Mapolres Sorong Kota, belok kiri di pertigaan Toko Thio dan finish di halaman Kantor Walikota Sorong.

Kegiatan jalan Karnaval yang mencapai lima (5) kilo meter ini, mengakibatkan jalan Ahmad Yani dan Basuki Rahmat macet, semua kendaraan roda dua serta empat dialihkan ke jalan tersebut sehingga mengakibatkan kendaraan padat merayap. (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1B7AsVJ

#papua #wiyainews

DINKES LANNY JAYA DIMINTA TINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Jayapura, Wiyai News – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giay menegaskan kepada para petugas kesehatan (Perawat dan Dokter) di Kabupaten Lanny Jaya untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan sistem dari rumah ke rumah (Door to Door).

Hal ini dikatakan Aloysius Giay karena mengingat fasilitas di rumah sakit maupun puskesmas yang ada di daerah Kabupaten Lanny Jaya masih sangat kurang. “Rumah sakit di Lanny Jaya masih baru, maka semua fasilitas kesehatan juga tergolong baru, tapi tidak mengurangi kinerja petugas. Apalagi paradigma pola kesehatan yang sekarang saya genjot bukan lagi pelayanan di Puskesmas atau rumah sakit, tetapi pelayanan Door to Door,” kata Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giay kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Senin (01/12/14).

Lebih lanjut, dijelaskan Giay, saat ini petugas kesehatan tidak lagi menunggu pasien di rumah sakit dan puskesmas, tapi harus pelayanan dari rumah ke rumah termasuk mereka yang harus minum obat program, seperti TB atau obat ARV untuk penderita virus HIV. “Sekarang sistemnya tidak harus mereka dirawat di rumah sakit, tapi petugas yang bergerak pergi melihat dan rawat pasien dari rumah ke rumah. Oleh karena itu, jangan cepat mengambil kesimpulan, sarana fasilitas yang kurang di puskesmas dan rumah sakit terus pelayanannya rendah itu tidak,” tegas mantan Direktur rumah sakit Abepura itu.

Aloysius Giay juga mengatakan sudah banyak masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya yang terinfeksi virus HIV dan petugas kesehatan tidak ‘jemput bola’, sehingga pemahaman masyarakat untuk memeriksanakan diri sangat kurang.

“Sebenarnya yang terinfeksi HIV banyak, tapi petugas itu tidak genjot tidak mobile dan promosi tidak pintar. Oleh karena itu kami dengan semakin genjotnya promosi depresentif penyakit di kampung-kampung sudah mulai banyak ditemukan dan segera kami lakukan pengobatan ARV, begitu juga sekarang kami penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari rumah ke rumah,” tandas Giay.

Dikatakannya, terkait dengan permasalah kesehatan di Kabupaten Lanny Jaya, pihaknya sudah bertemu langsung dengan Kepala Dinas kesehatan kabupaten Lanny Jaya dan melakukan peninjauan ke rumah sakit dan puskesmas yang ada di daerah itu, sekaligus mengatur bagaimana kedepan bisa ada penambahan beberapa peralatan medis.

“Saya bilang kepada Kepala Dinas Kesehatan, tidak janji karena sudah ada dana otsus 80 persen turun ke Kabupaten/Kota, itu menjadi catatan bagi saya karena janji itu harus ditepati. Saya tidak bilang kami akan bantu, tapi saya bilang nanti lihat keadaan,” tuturnya.

Selaint itu, Aloysius mengatakan sebagai pembinaan sudah menjadi tanggung jawab Dinas kesehatan Provinsi, baik rumah sakit dan puskesmasnya, tetapi untuk melengkapi peralatan kata yang tepat itu nanti kami lihat, karena semua dana sekarang sudah turun ke Kabupaten/Kota.

Apalagi, lanjutnya, dari dana Otsus 80 persen wajib untuk kesehatan minimal 15 persen sesuai dengan Pergub Nomor 8 dan Juknis yang dinas kesehatan susun. “Dari dua aturan ini sudah jelas kalau dana untuk kesehatan tidak bisa dialihan ke tempat lain, kalau tidak digunakan secara baik, penyakit akan semakin menjadi-jadi,” terangnya. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1v4u0GG

#papua #wiyainews

PEMERINTAH HARUS SERIUS BERANTAS BUTA AKSARA DI PROVINSI PAPUA

Jayapura, Wiyai News – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP),, Natan Pahabol mengatakan tidak pungkiri jika tingkat buta aksara di Provinsi Papua masih cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Namun, menurut Pahabol tingkat kebuta aksaraan itu banyak terdapat wilayah di pedalaman Provinsi Papua dan semuanya tergantung dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk memberantas buta aksara tersebut.

“Ya, memberantas buta aksara sangat penting. Namun itu semua kembali kepada niat Pemerintah daerah setempat. Apakah punya keinginan untuk memajukan Pendidikan dan memberantas buta aksara atau tidak,” kata Natan Pahabol kepada wartawan di Jayapura, Senin (01/12/14).

Dicontohkan Natan Pahabol, selama delapan tahun dirinya menjadi tenaga pengajar sukarela di Kabupaten Yahukimo, tidak pernah ada bantuan dari Pemerintah Daerah setempat. Padahal selain mendidik anak-anak, ia juga mengajarkan baca tulis untuk ibu-ibu yang ada di wilayah itu.

“Akhirnya saya mencoba mencari bantuan ke Jerman, dua kali saya ke sana ada donatur yang merespon, dan memberikan bantuan. Tidak ada yang peduli dengan apa yang saya lakukan saat itu. Tapi saya selalu yakin suatu Pemerintah Daerah akan memperhatikan Pendidikan,” tuturnya.

Sebagai wakil rakyat, Natan mengkritik kebijakan Pemda Kabupaten/Kota yang memindahkan beberapa Sekolah Dasar (SD) di kampung yang ada di wilayah pegunungan Provinsi Papua ke ibukota Distrik atau Kabupaten.

Dijelaskanya, banyak yang dibuat Pemerintah terkait dengan proses pemindahan sekolah karena meski ada siswa, namun tak ada guru di kampung dan kebijakan itu tidak bisa dibenarkan.

“Jadi, yang harus dilakukan bukan memindahkan sekolah, tapi menempatkan guru di kampung dengan cara apapun. Itu jadi tanggungjawab Bupati dan harus mencarikan solusi. Siap suruh dia jadi Bupati, harus menyelesaikan persoalan di daerahnya,” tegas Natan.

Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengakui berbagai kendalan menjadi hambatan memajukan pendidikan di Papua. Karena ada beberapa masalah mendasar antar lain masih banyak anak usia nol sampai enam tahun yang belum mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Selain itu, banyak penduduk anak usia tujuh sampai 12 tahun, dan 13 sampai 15 tahun belum mendapat kesempatan menikmati layanan pendidikan dasar. Itu disebabkan terbatasnya ketersediaan gedung sekolah. Berbagai kampung yang tersebar di gunung dan lembah, belum memiliki infrastruktur Pendidikan Dasar,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1rMFeW1

#papua #wiyainews

TERJADI INFLASI DI DUA KOTA IHK PROVINSI PAPUA PADA BULAN NOVEMBER

Jayapura, Wiyai News – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengumumkan pada bulan November 2014.terjadi inflasi dan pada kedua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Papua.

Berdasarkan berita resmi statistik Provinsi Papua Tercatat untuk kota Jayapura mengalami inflasi 1,24 persen dengan IHK 115,29 sedangkan kota Merauke mengalami inflasi 1,24 persen dengan IHK sebesar 118,53.

Menurut Kepala BPS Papua, Didik Koesbianto, inflasi di kota Jayapura pada bulan November dikarenakan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang ditunjukan oleh kenaikan indeks pada semua kelompok pengeluaran seperti kelompok bahan makanan 0,87 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,36 persen. Kelompok perumahan,, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,58 persen. Kelompok sandang 0,06 persen, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 3,57 persen.

Sedangkan laju inflasi bulanan kota Jayapura sebesar 1,24 persen, lebih kecil dibanding laju inflasi bulanan nasional sebesar 1,50 persen. Sedangkan untuk laju inflasi tahu kelender (November 2014 terhadap Desember 2013) kota Jayapura sebesar 3,57 persen. Lebih kecil dibanding dengan laju inflasi tahun kelender nasional sebesar 5,75 persen. Untuk laju inflasi year on year (November 2014 terhadap November 2013) kota Jayapura 4,97 persen atau lebih kecil di banding nasional yaitu sebesar 6,23 persen.

Lebih lanjut dikatakan, dari 82 kota IHK semua kota mengalami inflasi (termasuk kota Jayapura dan Merauke). Inflasi tertinggi terjadi di kota Padang 3,44 persen dan inflasi terendah terjadi di kota Manokwari 0,07 persen. Kota Jayapura menepati urutan ke 58 di tingkat nasional dan urutan ke 12 di tingkat Sumapua (Sulawesi, Maluku dan Papua).

Ditambahkan Didik, pada November 2014 inflasi komponen inti sebesar 0,62 persen, inflasi komponen yang harganya diatur pemerintah 3,84 persen dan inflasi komponen bergejolak adalah 0,80 persen. Inflasi tahun kelender pada pada November 2014 untuk komponen inti 3,64 persen, inflasi tahun kalender untuk komponen yang harganya diatur pemerintah 9,55 persen dan inflasi tahun kalender untuk komponen bergejolak -1,44 persen. Laju inflasi year on year pada November 2014 komponen inti 4,06 persen, inflasi year on year komponen yang harganya diatur pemerintah 9,96 persen dan inflasi year on year komponen bergejolak 3,43 persen. (EDDY/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1vBaJle

#papua #wiyainews