RENCANA KENAIKAN HARGA BBM, NAMUN BELUM ADA KOMPENSASI BAGI MASYARAKAT PAPUA

Jayapura, Wiyai News – Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat terus medapat perhatian serius dari berbagai kalangan masyarakat, tak terkecali Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Thomas Sondegau.

Pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM dengan dalih mengalihkan untuk sektor produktif seperti subsidi pupuk kepada petani. Dalih lain yakni yang menikmati BBM bersubsidi selama ini yakni masyarakat golongan menengah ke atas, sementara masyarakat kalangan bawah kurang menikmatinya. Sementara itu salah satu solusi yang diberikan pemerintah pusat yakni pembagian kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar dimana kedua kartu tersebut membebaskan anak-anak dari biaya sekolah dan biaya pengobatan bagi masyarakat.

Meski hal tersebut mulai dilakukan oleh pemerintah pusat, namun menurut anggota DPRP, Thomas Sondegau, pemerintah pusat harus memikirkan kembali solusi untuk Papua karena kondisi Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Yang utama yakni kondisi keterisolasian daerah yang sangat sulit untuk dijangkau, maka jika pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak harus benar-benar memikirkan dampak yang terjadi di Papua.

Thomas mencontohkan jika harga BBM naik, lima ribu rupiah secara nasional, maka di pedalaman Papua akan terjadi kenaikan 4 kali dari harga tersebut, karena transportasi yang digunakan di Papua mayoritas menggunakan transportasi udara. Selain itu juga kenaikan bahan pokok pun akan melambung tinggi, sementara mata pencaharian masyarakat di pedalaman Papua masih bergantung pada sektor pertanian yang pendapatan perkapitanya kurang dari dua juta rupiah per bulan.

Mantan anggota Komisi B DPRP ini menambahkan jika pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke pupuk maka tidak memberikan dampak yang signefikan terhadap petani di Papua. Hal ini disebabkan hasil pertanian masyarakat di pedalaman Papua belum bisa dipasarkan hingga ke kota karena transportasi yang begitu sulit.

Mengakhiri pernyataanya Thomas mengatakan dirinya tetap mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat, namun solusi untuk Papua harus dipikiran dengan baik, bahkan Thomas menawarkan jika belum ada solusi yang tepat untuk Papua maka alangkah baiknya untuk Papua harga BBM janggan dulu dinaikan. (EZRA/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1EKMSlQ

#papua #wiyainews

ANGGOTA DPRP SAMSUHNAR, AKAN DIPROSES HUKUM

Jayapura, Wiyai News – Memasuki penentuan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang saat ini sedang dibahas oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, berbagai upaya dan lobi politik pun gencar dilakukan sesama partai politik yang mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua, mulai dari pembentukan koalisi partai untuk membentuk fraksi hingga penentuan jabatan ketua komisi.

Sebelumnya Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Persatuan Indonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera telah membentuk satu fraksi yang diberi nama Fraksi Keadilan Nasional Untuk Papua yang diketuai Sinut Busup yang berasal dari Partai Amanat Nasional. Anggota Fraksi Keadilan Nasional Untuk Papua ini berjumlah enam orang, masing-masing PAN dua orang, PKPI dua orang dan PKS dua orang.

Meski telah dideklarasikan namun salah satu anggota yang berasal dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia, H. Samsuhnar nampaknya tidak mengikuti kebijakan yang telah dilakukan partainya. Yang bersangkutan memilih untuk bergabung dengan beberapa partai lainya yakni, NasDem, HANURA dan PPP untuk membentuk sebuah fraksi tanpa berkoordinasi dengan pimpinan partainya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Ramses Wally akan memproses anggotanya yang telah melanggar kebijakan partai. Ramses mengatakan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai telah diatur, bahwa setiap kebijakan yang dilakukan pimpinan partai harus dipatuhi setiap anggotanya dan jika tidak di indahkan maka oknum anggota tersebut akan diproses secara hukum.

Untuk itu dalam waktu dekat Ramses Wally akan menempuh jalur hukum guna memproses anggotanya H. Samsuhnar karena telah melanggar kebijakan partai bahkan di katakan Ramses, apa yang dilakukan saudara Samsuhnar telah mencoreng nama baik partai atas kebijakan yang telah dilakukan. (EZRA/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1sNVi3q

#papua #wiyainews

PATROLI KKP TANGKAP KAPAL BERMUATAN 10 TON MIRAS DI PERAIRAN RAJA AMPAT

Sorong, Wiyai News – Kapal patroli Hiu 011 milik Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kamis (13/11) pagi menangkap sebuah kapal pengangkut barang di kawasan konservasi perairan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat. Kapal tersebut semula diduga para petugas pengawasan, melakukan aktivitas pemboman ikan di kawasan konservasi.

Ssetelah dilakukan pengejaran terhadap kapal Tunas Harapan 3 itu, ternyata membawa sepuluh (10) ton minuman keras (Miras) jenis Cap tikus (CT) illegal dari pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), dengan tujuan Manokwari, Papua Barat.

Kapal tersebut langsung digiring petugas dari laut Raja Ampat menuju ke Pelabuhan Perikanan, Kota Sorong.

Barang bukti yang disita petugas kapal Hiu 011 di KML Tunas Harapan Indah 3

Kapten Patroli Hiu 011 menjelaskan bahwa, para petugas sempat kewalahan lantaran semakin dikejar petugas, justru kapal tersebut melaju dengan kecepatan tinggi guna menghindari kejaran petugas.

Setelah ditangkap oleh petugas kapal yang dinahkodai, La Camu, ternyata diketahui dalam kapal itu ada 10 ton miras illegal, pihak KKP langsung mengarahkan ke Kota Sorong.

Sesuai pantauan media ini, setelah kapal patroli pengawasan sandar di pelabuan perikanan Sorong maka pihak kapal pengawasan yang dinahkodai, La Eddy, SH langsung menyerahkan 9 pelaku dan barang bukti kepada pihak kepolisian dan pihak yang wajib untuk ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara ini.

ABK KML Tunas Harapan 3

“Kami sudah serahkan semua kepada pihak kepolisian, untuk ditindak lanjuti sesuah hukum “ ungkapnya.

Sementara capten kapal Tunas Harapan 3, La Camu menjelaskan, ia bersama rekan-rekanya hanya tahu membawa atau muat, tapi ada penanggung jawabannya, bahkan ada oknum Polisi Airud Polres Bitung yang ikut memback-up bisnis ini.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian bisa memberikan keterangan resmi, terkait penyidikan (ARS/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1pXw6wD

#papua #wiyainews

RAPAT KERJA SINODE KINGMI KE-3 RESMI DIGELAR

Jayapura, Wiiyai News – Rapat kerja Gereja Kingmi atau Kemah Injil yang ke-3 ini resmi berlangsung. Rapat ini dibuka dalam ibadah bersama yang diikuti oleh kurang lebih 450 peserta dari berbagai daerah yang ada di tanah Papua.

Pembukaan rapat yang dihadiri berbagai stake holder mulai dari Pemerintahan hingga perwakilan Sinode Gereja lainnya yang turut memeriahkan ibadah pembukaan rapat kerja tingkat Gereja Kemah Injil tersebut. Rapat kerja ini berlangsung di Sekolah Tinggi Teologia Walter Pos 7 Sentani, Kabupaten Jayapura.

Kepada awak media usai mengikuti ibadah bersama ketua panitia Pdt. Markus Kilungga, S.Th mengatakan kalau acara yang sudah dibuka dan berjalan baik ini diharapkan supaya sejumlah program dalam bentuk materi yang disampaikan dari perwakilan pemerintah maupun Gereja bisa dilakukan dan dijalankan. Diharapkan kepada pemerintah agar bisa mendorong pada sektor pendidikan, karena seiring dengan majunya Gereja 675 ribu orang Papua masih buta huruf, dan terbukti pada sektor pendidikan Gereja Kingmi ini, pada tahun lalu telah menyelamatkan 1000-an orang dari buta huruf. Hal ini diminta kepada pemerintah supaya bisa mengimbangi gereja dalam menjalankan program dimaksud.

Selain itu mewakili pemerintah Provinsi Papua yang turut hadir staf ahli Gubernur bidang Politik dan Kesatuan Bangsa atau Kesbangpol, Ayub Kayame mengatakan masyarakat Papua harus mandiri dan sejahtera membutuhkan keterlibatan semua pihak, melalui dana otsus sudah dialokasikan 20 persen untuk keagamaan dan juga dana dua puluh persen tersebut disalurkan melalui Lembaga Pemberdayaan KeagamaanPapua atau LPKP, sehingga diharapkan agar program dan kebijakan pemerintah dan Gereja bisa berkesinambungan, agar pelayanan Gereja kepada umatnya bisa diimbangi oleh pemerintah dengan pengalokasian anggaran dimaksud. (ROY HAMADI/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1ExlkhQ

#papua #wiyainews

PAPUA TIDAK TAKUT JIKA HARGA BBM NAIK

Jayapura, Wiiyai News – Rencana Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Ir. Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada awal tahun 2015 mendatang tidak ada berpengaruh terhadap harga sembako di Papua.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengatakan, Provinsi Papua dan Papua Barat tidak gentar jika Presiden dan Wakil Presiden rencana menaikan harga BBM yang sudah pasti mempengaruhi harga seluruh sembilan bahan pokok (Sembako) di Indonesia yang menjadi kebutuhan rakyat.

“Kami di Papua dan Papua Barat sama sekali tidak gentar karena di Papua sekarang harga BBM sudah sepuluh kali lipat dari harga yang mau dinaikan nanti,” kata Ketua MRP Papua, Timotius Murib kepada wartawan belum lama ini.

Lebih lanjut, dikatakan Murib, sekarang ini di Kabupaten Puncak Jaya 1 sak semen harga dua juta enam ratus rupiah dan jika harga BBM naik juga tidak ada pengaruhnya selain itu harga BBM 1 liter di Kabupaten Puncak Jaya itu sudah lima puluh tiga ribu.

“Jadi di Papua itu harga BBM sudah naik dan memang tidak adil tetapi itu kenyataan dan realita yang kami rasakan jadi apa yang mau kita takuti.” jelas Timotius Murib.

Jadi untuk Papua, ungkap Murib, pasca kenaikan BBM oleh Pemerintahan Jokowi-JK nanti masyarakat yang ada di Kota hanya merasakan sedikit gejolak.

“Tapi untuk masyarakat yang ada di pedalaman pasti tidak ada pengaruh karena harga BBM dan Sembako sudah naik sebelum rencana kenaikan BBM pada awal 2015 mendatang,” tandasnya.

Disinggung terkait dengan penerapan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, pimpinan lembaga kultur orang asli Papua itu mengatakan program KIP dan KIS itu harus diterapkan bagi 33 Provinsi yang ada di Indonesia dengan demikian seluruh masalah khusus di Papua ini agar Papua juga mendapat kesempatan untuk mengikuti program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat dalam bidang kesehatan maupun pendidikan.

“Saya pikir di Papua sekarang program itu sudah diterapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal ditingkat Provinsi namun lebih baik jika Papua juga ikut dalam program nasional,” pungkas Murib. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1Exlk1n

#papua #wiyainews

PEMEKARAN DOB DI PROVINSI PAPUA HARUS DISESUAIKAN DENGAN SDM

Jayapura, Wiiyai News – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengatakan jika pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dipaksakan maka masyarakatlah yang akan tergilas dengan kemajuan ekonomi di daerah lain dan orang asli Papua harus belajar dan siap untuk bersaing di bidang ekonomi dalam menghadapi pasar global.

“Mungkin dengan kesempatan sekarang ini, apalagi dengan adanya dana Otsus 80 persen yang mana berpihak kepada pembangunan ekonomi, kita memberikan pemahaman pendidikan kepada masyarakat untuk bagaimana mereka bisa berdagang dan bisa berusaha. Itu dulu,” kata Ketua MRP Papua, Timotius Murib kepada wartawan di Jayapura, Papua belum lama ini.

Ketua MRP juga menegaskan, untuk pemekaran sebuah Provinsi harus mempunyai dasar atau Undang-undang yang jelas, jangan sepert Provinsi Papua Barat yang dimerkarkan tanpa undang-undang yang jelas. Hal ini jangan sampai terulang lagi.

“Saya sangat berharap kasus ini tidak terulang lagi. Tapi kalau bisa mari duduk sama-sama dan lakukan secara administrasi dengan melihat benar-benar masyarakat setempat apakah sudah siap untuk bersaing dengan pengaruh global. Saya tidak bilang pengaruh dari teman-teman dari non Papua ya, tetapi pengaruh global,” kata Murib.

Menurut Ketua MRP Papua pemekaran DOB bukan solusi untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat Papua. Tapi yang benar adalah bagaimana caranya Gubernur, Bupati dan Walikota bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar berpihak kepada rakyat dari dana-dana yang sudah diterima.

“Dana otonomi khusus itu besar, dan kebijakan Gubernur membagi 80-20 itu sudah jelas. Sekarang tinggal action dari eksekutor-eksekutor, terutama bupati/Wali kota, kepala dinas terutama pendidikan dan kesehatan itu harus mendapat perhatian baik, sehingga benar-benar memihak ke rakyat,” tegasnya.

Pimpinan lembaga kultur orang asli Papua ini juga mengatakan sampai saat ini pihaknya belum pernah memberikan rekomendasi untuk pemekaran Provinsi. Namun yang ditampung selama ini adalah untuk pemekaran Kabupaten/Kota.

“MRP belum memberikan rekomendasi untuk pemekaran Provinsi yang diusulkan atau aspirasi yang kami dengar dari masyarakat, yaitu Provinsi Papua Tengah, Selatan dan Papua Barat Daya. Dan sampai hari ini MRP belum memberikan rekomendasi untuk pemekaran itu,”tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe menegaskan, tidak ada rencana pembentukan Provinsi baru yang dimekarkan dari Provinsi Papua sebagaimana dinyatakan sejumlah kalangan dan Pemerintah Provinsi Papua hanya menyetujui usulan pembentukan 22 daerah otonomi baru (DOB) tingkat Kabupaten/kota lantaran sudah melalui mekanisme yang benar.

Sementara wacana pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan yang didengung-dengungkan sejumlah pihak, ujarnya, tak didukung Pemerintah Provinsi Papua. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1ssTKMM

#papua #wiyainews

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM JUGA DILIHAT DARI ASPEK PELESTARIAN LINGKUNGAN

Jayapura, Wiiyai News – Aspek pelestarian Lingkungan merupakan salah satu aspek yang digunakan masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Provinsi Papua selama ini.

Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Papua, Ribka Haluk mengatakan secara tidak sadar kadang masyarakat tidak berpikir, potensi hutan terdapat sumber daya alam yang banyak, sehingga main tebang saja, untuk pembangunan rumah, bisnis ekonomi dan lainnya.

“Untuk itu, kedepan kami (Dinsos Pemprov Papua) coba membangun pemikiran dalam rangka mencari alternatif pemanfaatan sumber daya hutan, tidak secara illegal dilakukan, sehingga potensi SDA tetap terlindungi atau dampak lingkungannya tetap diperhatikan,” kata Ribka Haluk kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Minggu (9/11) kemarin.

Lebih lanjut, Ribka Haluk katakan hal ini berkaitan dengan program kerja Gubernur Papua, Lukas Enembe mengenai pembangunan 13 ribu unit rumah.

“Kajian kami saat ini dalam rangka kaitannya dengan program kebijakan Gubernur pada saat ini untuk pembangunan 13 ribu unit rumah,” ungkapnya.

Namun, jelas Ribka, pihaknya akan membangun suatu pemikiran dalam rangka pembangunan perumahan di Papua, termasuk membuat perkiraan berapa kubik kayu yang akan digunakan, karena bahan dasar pembangunan rumahnya menggunakan bahan dasar kayu.

“Dinas Sosial dan Pemukiman ada perencanaan untuk pembangunan rumah, berapa kubik kayu yang kami butuhkan untuk dalam rangka menjawab aspirasi masyarakat yang membutuhkan rumah,” jelasnya.

Ribka Haluk juga mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan 13 unit perumahan tersebut, Pemprov Papua melalui Dinas Sosial harus melakukan kordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis terkait.

“Kami harus analisis dan kaji, sehingga kami miliki gambaran sekian ribu rumah dibutuhkan berapa kubik kayu, termasuk industri atau meubeler dan lainnya,” tutur Haluk.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen mengatakan, wawasan dan pemahaman aparatur serta publik terhadap perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup sangat beragam. Sehingga terkadang menimbulkan konflik atau benturan di lapangan yang semakin kompleks yang pada akhirnya berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan.

“Persoalan lingkungann hidup pada dasarnya memiliki karakteristik yang hampir sama diberbagai tempat, sehingga dalam mencermati dan menyingkapinya perlu melibatkan seluruh komponen baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat,” kata Sekda Papua. (PIET/WN)

from WiyaiNews http://ift.tt/1ttAX3g

#papua #wiyainews